KPK akan Abadikan Rendi dan Yusuf sebagai Nama Ruangan

indopos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengabadikan dua mahasiswa yang meninggal dunia saat unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi, sebagai nama ruangan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK.

“Kami akan membawa dua nama ruangan di gedung ACLC KPK. Ada empat nama sebenarnya yang sudah kami sampaikan kemarin tetapi di antaranya dua namanya ini akan kita abadikan menjadi sebuah nama (ruangan),” kata  Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan usai bertemu dengan keluarga, yakni La Sali, (Ayah alm. Randi), Nasrifa (Ibu alm. Randi), Endang Yulidah (Ibu alm. Yusuf), dan Ahmad Fauzi (adik alm. Yusuf), Kamis (12/12).

Baca Juga :

Agus Raharjo memandang, bahwa Randi dan Yusuf merupakan pahlawan antikorupsi. Dua mahasiswa tersebut ikut berjuang dalam pemberantasan korupsi. ”Nama mereka akan diabadikan  di gedung ACLC untuk terus mengingatnya dan menjadi simbol perjuangan melawan korupsi,” imbuhnya.

Pengorbanan anak-anak tersebut, jelas Agus adalah perjuangan untuk melawan pelemahan KPK. Agus juga mengatakan, bahwa semua pihak harus berjuang bersama dan terus menerus untuk memberantas korupsi sekaligus meminta kasus-kasus penembakan diungkap dan pelakunya ditemukan. “Termasuk juga korban-korban lain yang berjuang untuk pemberantasan korupsi,” katanya.

Baca Juga :

Orang tua Randi, La Sali menyampaikan kedatangannya ke KPK untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya dalam demonstrasi pada 26 Sept 2019 lalu. Mahasiswa saat itu memperjuangkan kebenaran.  Ia menyayangkan, sampai saat ini belum diketahui proses penegakan hukum mengusut kematian tersebut. ”Anak saya adalah tulang punggung keluarga, yang membantu nafkah keluarga,” kata La Sali.

Sedangkan Ibu dari Alm. Yusuf, Endang Yulida menyampaikan bahwa ke Jakarta untuk mencari keadilan dan ingin bertanya kenapa anak kami hingga harus ditembak. Sampai saat ini, jelas dia, sudah lebih 3 bulan, tapi kenapa pelaku belum ditemukan.

Baca Juga :

”Kami harap polisi bekerja lebih keras.Kami juga tidak mau nyawa dibayar nyawa. Sebagai muslim saya yakin, kematian adalah takdir yang akan terjadi pada setiap manusia. Sekali lagi, kami datang ke sini berharap suara ini bisa didengar para petinggi negeri ini,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, sejak awal Amnesty International sudah melihat begitu banyak bukti, informasi tentang penggunaan kekerasan dan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa yang berlangsung damai.

“Kasus Randi dan Yusuf adalah sebagian dari contoh-contoh kegagalan negara khususnya aparat kepolisian dalam mencegah kematian dalam demonstrasi atau dalam melindungi peserta demonstrasi yang damai,” cetusnya.

Usman mengatakan, bahwa Randi dan Yusuf yang menjadi korban adalah para pahlawan antikorupsi yang harus mendapat perhatian dari negara dalam bentuk keadilan hukum untuk menghukum para pelakunya.

Pencopotan seorang pejabat yang terlibat tidaklah cukup. Pelaku harus diproses secara hukum agar kepolisian kita benar-benar bersih dari orang yang membenarkan praktek kekerasan dan pelanggaran HAM termasuk dalam penanggulangan unjuk rasa. Mengingatkan kembali, lanjut dia, pada negara bahwa kasus pelanggaran HAM, kasus Novel, kasus Munir itu belum juga selesai hingga saat ini.

Sebaiknya, saran Usman, pemerintah tidak menunda dan menyangkal bahwa pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang terjadi di masa lalu yang diakibatkan oleh pemerintahan di masa lalu.“Kasus Randi dan Yusuf adalah bukti bahwa pelanggaran HAM itu juga terjadi di masa pemerintahan yang sekarang. Ini adalah tragedy-tragedi baru seperti Trisakti, Semanggi yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara,” ungkapnya. (bar)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.