Kota Bekasi Resmi Layangkan Gugatan Uji Materi ke MA terkait Jaminan Kesehatan

indopos.co.id – Tim Ikatan Advokat Patriot resmi mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Agung terkait Perpres RI No 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang integrasi Jaminan Kesehatan. Untuk itu, pemohon akan menunggu 14 hari untuk mendapat tanggapan kepada terlapor.

“Permohonan uji materi sudah resmi didaftarkan Senin (16/12/2019). Dan terhitung 14 hari kerja, untuk bisa disampaikan ke Presiden Joko Widodo, agar terlapor memberi tanggapan,” kata Ketua Tim Ikatan Advokat Patriot, Herman, Rabu (18/12/2019).

Baca Juga :

Herman menambahkan, bilamana termohon tidak memberi tanggapan, maka dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi, dan perkara jalan terus. Sebab, dia menilai Perpres yang diterbitkan Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2018 bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum.

Biasanya kata dia, putusan uji materiil di MA berkisar selama 3 bulan sejak didaftarkan. Untuk itu, dia meyakini permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung akan dikabulkan, sebab dalam heirarki perundang-undangan Perpres itu di bawah undang-undang.

“Kalau kita anggap bertentangan dengan UU di atasnya maka kita uji ke MA Dan kita berkeyakinan insya Allah usaha kita membuahkan hasil.” imbuhnya.

Menurut dia, hal serupa pernah ada di kota lainnya. Akan tetapi, untuk segi permasalahannya beda, yakni bukan Pasal 102. “Dalam ayat-ayat dijelaskan bahwa iuran dikenakan Rp42 ribu per kepala sementara KS-NIK ini kita gratis untuk semua masyarakat Bekasi. Persiapan kita mengkaji dari berbagai UU yang dilanggar oleh aturan Perpres itu kita temukan yang tepat bagi kita untuk diuji adalah UU 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 1 angka 2,Ppasal 1 angka 6 dan Pasal 12,” tandasnya. (dny)

 

Baca Juga :

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.