Sudah Cekal 10 Orang, Kejagung Diminta Cekal Juga Empat Orang Terkait Korupsi Jiwasraya

indopos.co.id – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pencekalan terhadap empat orang terkait dugaan korupsi PT Jiwasraya, yaitu HR dan HP (internal Jiwasraya), kemudian HH dan BTJ (pihak swasta yang diduga menikmati hasil penyimpangan).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, pencekalan ini sangat penting karena diduga dua orang unsur swasta, HH dan BTJ, telah bepergian ke luar negeri dan bakal menyulitkan penyidikan di Kejagung.

Baca Juga :

“Meskipun diduga telah kabur ke luar negeri, pencekalan ini tetap dibutuhkan untuk memudahkan tahap berikutnya, yaitu menjadikan buron internasional (red notice Interpol). Jika tidak dicekal, akan sulit untuk dimasukkan buron internasional,” kata Boyamin Saiman, di Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Selama ini, lanjut Boyamin, yang dirumorkan kabur ialah orang internal Jiwasraya. Padahal, yang semestinya jadi perhatian untuk dicekal harusnya pihak swasta dengan alasan berduit dan sering bepergian ke luar negeri.

Apalagi, kata dia, status HH diduga dekat dengan penguasa, sementara BTJ adalah pemain lama tukang goreng saham sejak 1997. Pada 1997, dia pernah diberi sanksi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) denda Rp1 miliar.

Kemudian tahun 2019 diberi sanksi denda Rp5 miliar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dalam waktu dekat ini atau maksimal 7 hari ke depan tidak dilakukan pencekalan, MAKI akan melakukan gugatan praperadilan.

Baca Juga :

Rakyat Tanggung Dosa Jiwasraya

Karena nyata Kejagung tidak serius menangani korupsi Jiwasraya yang telah menelan korban puluhan ribu pemegang polis asuransi yang tidak terbayar. “Pencekalan ini adalah amanat Undang-Undang Imigrasi dan putusan Mahkamah Konstitusi,” kecamnya.

Pencekalan diperbolehkan, nilai Boyamin, pada tahap penyidikan meskipun status orangnya masih menjadi saksi atau belum menjadi tersangka. Dalam kasus korupsi BUMN Asuransi Jiwasraya, menurut dia, HH telah menyerahkan 12 nama saham reksa dana kepada Jiwasraya dengan harga Rp7,6 triliun.

Namun, setelah dijual kembali oleh Jiwasraya menimbulkan kerugian Rp4,8 triliun. “Bisnis saham langsung terdiri atas empat nama, Jiwasraya membayar Rp5,2 triliun, kemudian Jiwasraya ketika menjual kembali rugi Rp3,2 triliun,” katanya.

Selanjutnya, BTJ menyerahkan tiga nama saham reksa dana kepada Jiwasraya dengan harga Rp1,4 triliun. Namun, ketika Jiwasraya menjual kembali mengalami kerugian Rp484 miliar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengumumkan mencekal 10 nama ke luar negeri untuk diperiksa terkait kasus Asuransi Jiwasraya. Mereka HR, DH, HP, NZ, DW, GL, GR, HD, BT dan AS.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan jika 10 orang dengan inisial nama tersebut sudah diminta agar dicekal ke luar negeri, sejak Kamis malam (26/12/2019). “Kami sudah minta pencegahan ke luar negeri, jadi dicekal untuk 10 orang. Dan tadi malam sudah dicekal,” kata Burhanuddin usai pelantikan pejabat Kejati dan eselon II di Kejaksaan Agung RI, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Pencekalan dilakukan, nilai dia, karena nama-nama tersebut berpotensi untuk dijadikan tersangka. Namun, ia tidak mau menyebutkan dari unsur mana saja orang-orang tersebut agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Betul, potensi untuk dijadikan tersangka. Nanti saja lihat perkembangan dari kami ya. Ini sudah tahap penyidikan ini,” ujarnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman mengatakan kegiatan pemeriksaan akan dijadwalkan nanti pada hari Senin dan hari Selasa. Kemudian di tanggal 6, 7, dan 8 Januari 2020 akan ada pemanggilan secara keseluruhan terduga pelaku yang total semuanya mencapai 24 orang.

Kendati ia enggan mengungkapkan ada tidaknya unsur pejabat dan direksi Jiwasraya. Ia mengatakan nama-namanya termasuk 10 inisial nama orang yang dicekal tersebut selama pemeriksaan dilakukan.

Di bagian lain, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan tujuh tugas untuk dilaksanakan segera bagi para pejabat yang baru diambil sumpah dalam pelantikan dan serah terima jabatan kepala kejaksaan tinggi dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pertama, Jaksa Agung meminta penyelesaian kasus hukum di daerah atau di tempat penugasan baru masing-masing dipercepat. “Lakukan identifikasi, analisis, dan diformulasikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di daerah atau di tempat penugasan baru masing-masing guna akselerasi pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Kedua, Jaksa Agung meminta agar dalam penegakan hukum tidak hanya berpijak pada aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat dengan memperhatikan tatanan dan kearifan lokal.

Ketiga, dia meminta para pejabat yang baru dilantik memastikan terciptanya kepastian hukum dan suasana kondusif bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan investasi sehingga dapat berkorelasi secara positif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat, dia meminta seluruh jajaran pejabat yang baru dilantik agar mampu sejalan dan selaras dengan visi dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju dalam penegakan hukum yang berkualitas dan mampu mendukung terciptanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kelima, Jaksa Agung meminta para pejabat yang baru dilantik terus memantau setiap personelnya dari paham radikalisme dan ujaran kebencian yang menurutnya sering kali terpapar melalui media sosial yang dimiliki masing-masing orang.

“Tingkatkan kewaspadaan dan rasa tanggung jawab memiliki dengan melakukan pengawasan melekat di lingkungan jajaran masing-masing sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat diatasi dan dicegah,” ujarnya.

Keenam, Jaksa Agung meminta para pejabat yang baru dilantik mempercepat upaya terciptanya reformasi birokrasi dengan terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

“Berikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan, sebagai bagian dari upaya mempercepat terciptanya reformasi birokrasi. Ketujuh, saya meminta agar terus ditumbuhkan dan dipelihara solidaritas dan kebersamaan dalam ikatan profesi jaksa,” ujarnya.

Jaksa itu, nilai dia, satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan (een en ondeelbaar). “Jauhi sikap egosektoral, perkuat sinergitas dan koordinasi yang utuh di masing-masing bidang guna optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan,” tutupnya. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.