Kemendagri Sebut Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

indopos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut belum juga menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

“Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri wakil bupati Nduga,” kata Bahtiar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Baca Juga :

Ia menyatakan, sudah memeriksa hal itu kepada pejabat di pemerintah Provinsi Papua, yang juga menyatakan mereka belum menerima surat pengunduran diri itu. “Jika ada pasti kami layani dengan baik dan proses sesuai dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar dia.

Di dalam pasal 67 UU Nomor 23/2014, disebutkan tentang kewajiban kepala daerah, pada huruf g: Kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

“Itu kewajiban UU dan juga Sumpah Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Makanya kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memahami tugas dan kewajibannya, terikat sumpah janji dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang,” kata Bahtiar.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi soal Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang kabarnya mengundurkan diri hingga ajudan tertembak.

“Lalu, kasus Nduga yang katanya (wakil) bupatinya mengundurkan diri karena sopir dan ajudan kena tembak. Itu tidak ada,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Mahfud memastikan tidak ada ajudan atau sopir Wabup Nduga yang ditembak oleh tentara maupun polisi. “Dikonfirmasi oleh TNI maupun polisi, termasuk Menlu dan jajarannya, ndak ada,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan.

Mahfud justru menanyakan identitas sopir atau ajudan Wabup Nduga yang dikabarkan menjadi korban penembakan tersebut. “Siapa namanya, umur berapa, alamatnya di mana? Yang dikatakan sebagai ajudan, itu kan pasti ada identitas. Itu tidak ada ternyata,” katanya.

Oleh karena itu, Mahfud mengimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal semacam itu. “Kita jangan terprovokasi oleh hal-hal seperti itu, yang sifatnya manuver politik,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya lagi, beredar informasi bahwa Wakil Bupati Nduga saat demonstrasi di Kenyam, Senin (23/12/2019), menyatakan akan mengundurkan diri. Danrem 172/PWY Kolonel Inf Binsar Sianipar membenarkan pernyataan yang disampaikan Wabup Nduga itu kepada warga.

Namun, kata Binsar, hingga saat ini belum ada pernyataan tertulis mengenai pengunduran diri tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hingga kini belum menerima surat resmi pengunduran diri Wabup Nduga. “Saya sudah telepon kepada Kapolda, Kabinda, untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, mengundurkan diri betul apa tidak,” katanya, usai menghadiri Rapat Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

Hingga saat ini, pihaknya masih mendalami informasi terkait rencana pengunduran diri dari yang bersangkutan sehingga harus dikonfirmasi lebih lanjut. “Justru itu saya sampaikan tadi, sampai saat ini suratnya belum ada, kalau ada wakil bupati mengundurkan diri, kita tunggu suratnya dan kita lihat alasannya sudah tepat atau belum, baru nanti kita proses,” tuturnya.

Dandrem 172/PWY Kol Inf Binsar Sianipar mengaku hingga kini belum menerima laporan tertulis terkait pengunduran diri Wakil Bupati Nduga. Memang betul saat aksi demo yang terjadi di Kenyam,Wabup Nduga Wentius Nimiangge menyatakan pengunduran dirinya namun hingga saat ini belum ada pernyataan tertulis.

“Saat menyatakan pengunduran diri, saya mendengar langsung karena berada di Kenyam bersama tim investigasi yang dikirim Kodam XVII/Cenderawasih ke Kenyam untuk menyelidiki penyebab tewasnya Hendrik Lokbere akibat luka tembak,” kata Kol Inf Sianipar kepada ANTARA, Kamis.

Dikatakan dia, pernyataan Wabup Nduga itu dilontarkan Senin (23/12) di Kenyam namun hingga kini belum ada pernyataan tertulis. “Itu butuh proses dan kita masih menunggu perkembangannya,” kata Sianipar.

Ketika ditanya tentang situasi di Kenyam, Dandrem 172 yang wilayahnya meliputi 10 kabupaten mengaku saat ini relatif kondusif. Secara keseluruhan situasi di Kabupaten Nduga relatif kondusif, kata Kol Inf Sianipar. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.