Jokowi Lawan Mafia Migas Berhasilkah?

indopos.co.id – Sejak beberapa bulan ini, mafia minyak dan gas (migas) ramai dibicarakan. Para aktivis pun kerap mendiskusikan tema ketahanan energi dengan tambahan mafia migas.

Pengamat energi Salamuddin Daeng juga kerap menyebut dalam ulasannya tentang mafia migas. Misalnya saat mengulas tentang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Dia menyinggung soal mafia migas dalam judul ulasannya.

Baca Juga :

Ahok Diuji Berantas Mafia Migas

Berikut ulasan Salamuddin Daeng, Senin (30/12/2019) berjudul “Jokowi, Mafia Migas dan TPPI”.

Dalam ulasannya dia menjelaskan, setelah serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya sendiri terkait mangkraknya pembangunan kilang, akhirnya kemarahannya membuahkan hasill. Para menteri kabinet jilid II ketar-ketir sehingga mengambil keputusan dadakan menghidupkan kilang yang sudah mati bertahun-tahun.

Baca Juga :

Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya sepakat membangkitkan kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dari kubur. Setelah kilang ini mati suri, meninggalkan utang yang sangat besar, dan meninggalkan kasus mega korupsi puluhan triliun rupiah dan berbagai masalah lainnya.

“Para menteri akhirnya dapat membuktikan kepada presiden Jokowi bahwa mereka dapat mengadakan kilang dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi,” jelasnya, kepada media, Senin (30/12/2019).

Baca Juga :

Waspadai Mafia Migas Bermain di Sektor Hulu

Sebelumnya, Presiden Jokowi, kata Salamuddin, mengancam akan mengganggu mafia impor migas yang dituduhkannya sebagai penyebab defisit neraca transaksi berjalan. Presiden tampaknya memandang bahwa mafia migas merupakan biang kerok yang menghambat pembangunan kilang migas.

“Sehingga presiden dengan keras mempertanyakkan mengapa pembangunan kilang ini tidak mengalami perkembangan sama sekali. Bahkan 1 persen pun tidak ada progres selama lima tahun terakhir,” ulasnya.

Namun tak ada yang menyangka muara dari kemarahan Presiden Jokowi ternyata Pertamina yang harus merogoh kantong membeli TPPI. Ini tentu mengagetkan banyak pihak karena mirip bailout terhadap perusahaan yang bangkrut dan tak mungkin normal.

Mengapa? Karena TPPI masih terbelit masalah hukum. Pemilik TPPI sampai saat ini masih buron alias melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi jumbo senilai Rp35 triliun. Selain terbelit kasus mega korupsi, TPPI juga terjerat utang kepada ratusan kreditor termasuk utang TPPI triliunan rupiah kepada PT Pertamina, kepada SKK migas dan utang kepada menteri keuangan. Ke depan Pertamina yang harus membayar semua itu.

“Alasan membangkitkan TPPI dari ‘kuburan’ memang merupakan kepentingan pemerintah. Konon menghidupkan TPPI menurut pemerintah akan menghemat impor migas dan petrokimia puluhan triliun. Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan PMN Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries induk holding TPPI. Ekonom Faizal Basri juga mendukung pemerintah menghidupkan kembali TPPI untuk menghemat devisa negara,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan sinyalemen kilang TPPI sudah mangkrak dan tak terdengar kabar beritanya. Usianya juga sudah 25 tahun, aset asetnya banyak yang dikorupsi, utangnya tak pernah dapat dibayar. Selama bertahun tahun berada di tangan negara (Perusahaan Pengelola Aset/PPA dan Menteri Keuangan), perusahaan ini tak dapat disehatkan karena masalahnya begitu banyak. Apakah mungkin bisa dihidupkan kembali oleh Pertamina menjadi normal dan menguntungkan ?

Sementara Pertamina harus menanggung beban keuangan akusisi Tuban Petro Industries (TPI) induk holding TPPI senilai Rp. 3,1 triliun. Selain itu harus menanggung beban utang jumbo. Hingga Desember 2018, utang TPPI mencapai USD888 juta. Angkanya terus meningkat hingga kini diperkirakan telah menembus USD1 miliar atau sekitar Rp14 triliun pada Oktober lalu. Sebagian besar utang tersebut kepada Pertamina sekitar USD500 juta.

Sebagai informasi, Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) didirikan pada Tahun 1995 dengan Modal awal Rp4,435 triliun. TPPI disita pemerintah lantaran Grup Tirtamas pemilik TPPI terlilit utang Rp3,2 triliun kepada sejumlah bank saat krisis moneter. Kemudian pemerintah membentuk Tuban Petro tahun 2001 untuk penyelesaian utang PT Tirtamas Majutama.

“Namun dibawah BPPN TPPI tidak membaik. Malah sebaliknya korupsi merajalela. Salah satunya adalah korupsi kondensat diduga menyebabkan kerugian negara hingga 2,716 miliar dollar AS. Pemilik TPPI Honggo Wendratno, melarikan diri alias buron,” pungkasnya. (dai)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.