Menteri Edhy Bilang Perlu Atasi Penurunan Alokasi Anggaran KKP, DFW Ingin KKP Buat Peta Tambak

indopos.co.id – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mengatasi penurunan alokasi anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya Rp6,4 triliun pada 2020.

“Antara lain dengan meningkatkan investasi swasta. Alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9 persen sehingga mesti ada terobosan untuk tingkatkan investasi dan ekspor,” kata Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Baca Juga :

Strategi dan teks APBN KKP, nilai Abdi, mudah dibaca dari dokumen yang ada, tapi strategi dan langkah kunci berupa kebijakan progresif, hingga saat ini dinilai masih belum kelihatan.

Ia berpendapat bahwa instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena belum terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya.

Baca Juga :

Abdi mengemukakan, Edhy menghadapi tantangan besar dalam menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan karena menerima “warisan” dari menteri sebelumnya yang terkenal banyak melakukan terobosan dan menabrak pakem.

“Publik menanti dalam tempo singkat apa yang akan Menteri Edhy lakukan untuk menjawab tantangan Presiden Jokowi. Menteri Edhy yang selama ini menawarkan optimisme baru, perlu memanfaatkan kesempatan singkat dengan menunjukan kerja nyata memajukan sektor kelautan dan perikanan,” ucapnya.

Baca Juga :

Untuk itu, ujar dia, Edhy juga diharapkan dapat cepat menentukan prioritas untuk menjawab berbagai bentuk keraguan publik. Anggaran untuk KKP diperkirakan bakal meningkat hingga menjadi Rp6,5 triliun pada 2021.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, atau meningkat sekitar Rp1,1 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada 2019. Penambahan anggaran KKP pada 2021 juga seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM dan budi daya yang terdapat di bawah wewenang KKP juga harus ditingkatkan.

“Saya berjanji untuk tahun anggaran 2021 nanti, anggaran untuk KKP akan kita naikkan menjadi Rp6,5 triliun,” kata Sudin dalam rilis yang diterima wartawan akhir bulan lalu.

Politisi PDIP itu juga mengutarakan harapannya agar penerapan berbagai riset tambak budi daya seperti untuk pengembangan komoditas udang dan ikan, untuk dapat terus ditingkatkan produksinya.

Namun hal tersebut, lanjutnya, juga harus dapat diselaraskan dengan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada. “Kami juga mendorong SDM penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan teknologi agar hasil perikanan baik budi daya dan penangkapan meningkat, sehingga menghasilkan devisa bagi negara,” ucap Sudin.

Ia menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada 2015 dan 2016 ada di atas Rp10 triliun, tetapi pada 2017 menurun menjadi sekitar Rp9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2019.

Di bagian lain DFW menginginkan agar KKP dapat membuat peta detail terkait dengan tambak di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja komoditas udang nasional.

Peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin mengingatkan bahwa rencana KKP guna meningkatkan produksi budi daya menjadi 18,44 juta ton tahun 2020 merupakan target ambisius dan memerlukan dukungan semua pihak.

“Perlu dimulai dari baseline karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm level, termasuk untuk tujuan proyek rehabilitasi,” kata Arif.

Selanjutnya, ujar dia, pemilihan komoditas untuk budidaya juga perlu dilakukan secara tepat. Ia juga berpendapat bahwa untuk saat ini, udang windu tetap harus jadi prioritas.

“Untuk daerah yg kurang potensial komoditas bandeng, rumput laut (gracillaria) dan ikan kakap putih bisa juga dikembangkan atau dipolikultur dengan windu. Tapi tentunya setelah syarat teknis lahan tambak eksisting dibenahi,” ujarnya.

DFW Indonesia juga menyoroti alokasi bantuan kapal yang hanya 30 unit tahun 2020, antara lain bagaimana hasil evaluasi pemanfaatan bantuan kapal ikan dalam lima tahun ini, dan bagaimana strategi KKP untuk meningkatkan produksi tangkap yang sudah dipatok pada angka 8,02 juta ton pada tahun 2020.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus untuk mendukung peningkatan teknologi budi daya dalam pengembangan komoditas udang di tambak milik rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Peningkatan inovasi teknologi pada tambak rakyat sangat mungkin untuk dilakukan, tentunya dengan tetap mengedepankan kaidah Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Selain peningkatan kesejahteraan pembudidaya, proses upgrade (pemutakhiran) teknologi tambak tradisional juga dapat turut mendongkrak produksi udang nasional,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Seperti diketahui, KKP mencanangkan target peningkatan nilai ekspor udang sebanyak 250 persen hingga tahun 2024. Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan peningkatan volume produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 240 ribu ton pada 2018 menjadi sebesar 578 ribu ton pada 2024.

Menyambut tantangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Udang Nasional untuk memastikan target yang ditetapkan dapat terwujud.

“KKP akan terus membangun kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar,” ujarnya.

Selain itu keunggulan lainnya, kata dia, adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat.

Kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi telah diterapkan di beberapa daerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.

Selanjutnya akan dikembangkan di empat Kabupaten wilayah utara yakni Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), Gorontalo Utara (Gorontalo), Bone Bolango (Gorontalo), dan Bolang Mogondow (Sulawesi Utara) yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman. (ant)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.