Tiongkok Provokatif, Ini Sikap Tegas NU tentang Natuna

indopos.co.id – Nahdlatul Ulama (NU), mengeluarkan sikap terkait Laut Natuna. Berikut sikap NU yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, MA di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UBCLOS, United Nation Convention for the Law of The Sea 1982).

Baca Juga :

Ratu Dangdut Masih Jalani Perawatan

Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994. Karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera Tiongkok di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima.

Pemerintah RRT secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada 1947. Klaim ini menjangkau area peraian seluas dua juta Km2 di Laut Selatan Tiongkok yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok.

Baca Juga :

Tiga Pimpinan KPU RI Positif COVID-19

Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara. Seperti Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Sebagaimana diketahui, Filipina sebelumnya telah memperkarakan Tiingkok atas tindakannya yang agresif di Perairan Laut Selatan Tiongkok pada 2013. Pengadilan Abritase PBB yang berpusat di Den Haag pada 2016, memutuskan seluruh klaim teritorial Tiongkok atas Laut Selatan Tiongkok. Sebagai tidak memiliki dasar hukum. Termasuk konsep nine dash line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. Beijing menolak keputusan tersebut.

Baca Juga :

Inikah Cara Menteri BUMN Sindir Ahok?

Tindakan Beijing menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvenso internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia.

Nahdlatul Ulama mendukung sikap tegas pemerintah RI terhadap Tiongkok. Dalam hal ini yang telah dilakukan Menteri Luar Negeri dan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan Indonesia. Sebagai manifestasi dari Archipelagic State Principle yang dimandatkan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Meskipun Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek. Dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi.

Keutuhan dan kesatuan Wilayah NKRI, di darat, dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati. Yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apapun.

Dalam jangka panjang NU meminta pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.

Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu, pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan Tiongkok, tidak boleh lagi disebut pulau terluar. Tetapi terdepan. Ketidak sungguhan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berparadigma maritim termasuk dalam geopolitik, ekonomi dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera. Dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari, seperti amanat founding fathers.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.