Sidak Ombudsman di Sejumlah Lapas Dinilai Berlebihan

indopos.co.id – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman RI (ORI) ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) sangat berlebihan.

Sidak ORI itu terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung pada Jumat (20/12/2019), yang kemudian dilanjutkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur dan Lapas Cibinong, Jawa Barat.

“Ombudsman hanya diberi wewenang terhadap pelayanan publik, bukan penegakan hukum,” tegas Boyamin, kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Ia menilai, tindakan Komisioner ORI Adrianus Meliala dan timnya sangat berbahaya bagi, apalagi sekelas Lapas Sukamiskin. Di sini ORI tidak sesuai prosedur karena langsung nyelonong begitu saja.

Baca Juga :

Seorang WNA Terjaring Razia SIKM

“Kalau misalnya ada napi kabur atau kemudian memicu kerusuhan karena sistem keamanan yang ketat tiba-tiba ada orang masuk ke sel napi, bagaimana? Pengunjung saja hanya sampai ruang besuk,” ujarnya.

Disinggung sidak ORI itu penuh agenda terselubung, Bonyamin tidak melihat sejauh itu. Kendati reaksi sejumlah pihak atas temuan ORI itu langsung memunculkan tudingan miring yang dialamatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Baca Juga :

“Saya tidak melihat ada unsur untuk mempermalukan Yasonna. Saya lebih kepada ORI ingin membuat gebrakan dan merasa hebat,” sebutnya.

Menurutnya, jika ORI ingin mengungkap perlakuan diskriminasi di lapas, justru hal itu mesti dilihat kembali lebih jernih. Sebab, hampir semua lapas di Indonesia belum memenuhi standar minimum kamar hunian narapidana.

Merujuk pada standar minimum perlakuan terhadap narapidana yang ditetapkan oleh PBB melalui The Nelson Mandela Rules yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam The Nelson Mandela Rules nomor 12 tentang akomodasi disebutkan, masing-masing narapidana harus memiliki sel atau kamar sendiri, dan persyaratan lainnya.

Ia menyebutkan, dengan mengacu pada The Nelson Mandela Rules’, Menkumham telah menerbitkan Permenkumham nomor: M.01.PL tahun 2001 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menyatakan bahwa standar luas kamar pada lapas atau rutan adalah minimal 5,40 m2.

“Namun faktanya, hampir semua lapas dan rutan mengalami over capacity karena ketidakseimbangan antara yang masuk dan yang keluar,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah perlu melakukan pembenahan di dalam lapas. Opini yang berkembang bahwa sistem kepenjaraan sebagai upaya balas dendam tanpa memandang hak asasi manusia harus diubah. Selain itu, masalah over capacity lapas juga harus segera dipecahkan agar hak-hak narapidana bisa terpenuhi.

“Sehingga sangat tepat jika RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Lapas yang lebih manusiawi bisa secepatnya disahkan oleh DPR agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di dalam lapas,” tandasnya.

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksamana Bondan menyatakan, apa yang dilakukan ORI ke Lapas Sukamiskin dan lapas lainnya masih bagian dari tupoksinya. “Hanya saja memang apakah menjadi prioritas atau bukan,” ujarnya.

Sepanjang masih tupoksi, menurut Ganjar tidak masalah. Dalam pandangannya, ORI sepertinya sedang ‘survei’ bahwa koruptor memang kerap diistimewakan sejak berbuat, ditangkap/diproses, sampai dengan menjalani pidana.

“Banyak faktor penyebab, tapi yang utama adalah adanya semacam simbiosis mutualisma alias saling menguntungkan. Yang jaga butuh uang, yang dijaga punya (kelebihan) uang,” ujarnya.

Sebelumnya, Adrianus Meliala saat sidak ke Lapas Sukamiskin menemukan bukti kamar tahanan terpidana KTP-el Setya Novanto memiliki ukuran yang lain dengan kamar napi lainnya. Termasuk juga untuk terpidana korupsi lain seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan mantan jenderal polisi Djoko Susilo.

Terkait tudingan MAKI, Adrianus mengatakan, pelayanan publik itu luas sekali, baik jenis, dimensi maupun penerimanya. Demikian juga pelakunya yakni para pejabat publik.

“Kalau hanya menafsirkan pelayanan publik itu terbatas pada mengurusi antrian BPJS atau menangani urusan blangko KTP yang selalu kurang, itu memang benar tetapi amat tidak cukup,” tegasnya, melalui pesan elektroniknya kepada INDOPOS, Senin (6/1/2020).

Di lapas dan rutan, kata Adrianus, terdapat publik yang telah dirampas, atau tengah dalam proses dirampas, hak kemerdekaannya. Karena telah berbuat pidana. Namun mereka tidak kehilangan hak sebagak publik untuk memperoleh layanan yang standar, ajeg dan manusiawi.

“Maka, jika kami sidak ke rutan dan lapas, kami tidak perduli dengan latar belakang mengapa para napi atau tahanan ada disana. Apa pasal yang dikenakan serta berapa lama mereka di sana,” jelas Adrianus.

Yang ORI lihat kata dia adalah, apakah mereka memperoleh jatah makanan sesuai ketentuan, pelayanan kesehatan yg sesuai ketentuan, penempatan dalam sel yg sesuai ketentuan, pemenuhan hak akan informasi dan sebagainya.

“Adapun dasar melakukan sidak itu terdapat dalam beberapa pasal di UU (Undang-Undang) Ombudsman RI,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.