IBSW: DPRD DKI Harus Ikut Awasi Ketat Penertiban Narkoba di Tempat Hiburan Malam

indopos.co.id – Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy & Service Watch (IBSW) Nova Andika didampingi Sekretaris Eksekutif IBSW Varhan Abdul Aziz, bersama enam fungsionaris Tim IBSW Pusat menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Hal itu terkait hiburan malam yang terindikasi terdapat peredaran gelap narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba).

“IBSW mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) New Monggo Mas yang berdasarkan hasil razia Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) telah ditemukan bandar dan peredaran narkoba di sana,” ujar Nova Andika, kepada wartawan, usai menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Baca Juga :

Tangguk Rezeki selama Penerapan PSBB

Menindaklanjuti hal tersebut IBSW sebagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan birokrasi dan pelayanan publik kemudian menyatakan sikap.

Pertama IBSW meminta kepada DPRD DKI  agar mengingatkan, memonitor Gubernur DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, BNNP untuk secara rutin merazia dan pemeriksaan terhadap seluruh tempat hiburan tanpa pandang bulu.

Baca Juga :

Berdasarkan catatan dan investigasi IBSW, banyak tempat hiburan yang terindikasi kuat diduga terdapat peredaran Narkoba. Namun tempat-tempat tersebut luput dari razia.

“Hal ini penting untuk membuktikan penertiban dan penegakan hukum yang berkeadilan,” jelas Nova.

Pihaknya juga meminta DPRD DKI Jakarta agar membuat Peraturan Daerah (Perda) yang memuat kewajiban pembentukan Standard Operating Procedure (SOP) tentang tempat hiburan malam.

Yakni kewajiban manajemen untuk membuat Pakta Integritas yang ditandatangani seluruh karyawan untuk berkomitmen tidak menggunakan Narkoba. Tidak membiarkan terhadap peredaran Narkoba, tidak ikut serta dalam peredaran narkoba.

Agar manajemen menyidak pada locker karyawan secara rutin dan berkala. Manajemen secara mandiri dan rutin lakukan tes urin kepada seluruh karyawan dan lakukan tindakan tegas jika ada yang melanggar.

Menyuarakan kepada DPRD DKI Jakarta, memaksimalkan fungsi legislasi dalam membuat Perda tentang usaha hiburan malam. Hal ini harus mengatur detail pelaksanaan, aturan baku, penegakan hukum dan apresiasi berkaitan dengan upaya penegakan anti-narkoba di lingkungan tersebut.

“Serta DPRD wajib mengawasi secara komperhensif dalam realisasi dan penerapan Perda tersebut,” ujar Nova.

IBSW, kata dia, akan terus memonitor keseriusan Pemprov DKI, DPRD DKI, BNNP, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Direktorat Narkoba Polri untuk tegas tanpa pandang bulu, menekan dan memberantas peredaran Narkoba yang dimaksud tersebut agar dapat terlaksana secara terus menerus dan berkelanjutan.

“IBSW mendapat sambutan hangat dari Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo dan Wa Ode Herlina. Mereka berjanji akan segera meneruskan aduan aspirasi ini, dengan memberikan dorongan politik, berupa surat resmi kepada. seluruh pihak terkait yang dimaksud dalam pernyataan sikap IBSW,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.