Banjir 2020, Pemprov DKI Digugat

indopos.co.id – Banjir yang melanda Jakarta awal 2020 menyisakan polemik. Terbaru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digugat.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana, kerugian yang diderita korban banjir Jakarta di awal 2020 ini harus ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga :

Arif Maulana akan bertindak mewakili warga dalam gugatan class action terhadap Gubernur dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

“Kan di musibah ini korban mengalami kerugian materi dan non material karena kelalaian pemerintah terkait kurangnya peringatan dini akan potensi terjadinya banjir,” beber Arif, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Menurutnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi potensi banjir. Sejauh mana Pemprov DKI Jakarta melakukan penanganan sebelum, saat dan pascabanjir.

“Dari sisi hukum, hal ini sangat berdasar karena tercantum dalam UU No 24/2007 terkait Penanggulangan Bencana,” jelas Arif.

Baca Juga :

RSCM Kebanjiran Akibat Semalaman Hujan Lebat

Gugatan class action banjir awal 2020 di Jakarta, lanjut Arif, akan terus dibawa hingga tingkat pengadilan. Hingga kini tercatat puluhan korban banjir sudah melapor ke Posko Pengaduan Korban Banjir yang dibuka Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

“Jumlah pastinya belum kita cek secara detil, tapi yang jelas sudah puluhan orang melapor. Dan kita pastikan juga gugatan ini akan ke pengadilan,” ujar Arif

Gugatan ke pengadilan dijelaskannya bisa disampaikan dalam bentuk class action. Maupun bentuk lain seperti gugatan warga (citizen lawsuit) atau perwalian (legal standing).

“Gugatan class action nanti akan berbentuk gugatan ganti rugi, tergantung kerugian yang dialami korban,” kata Arif.

Pihaknya. kata dia, masih menunggu laporan-laporan dari korban banjir di Jakarta hingga akhir Januari 2020.

“Kami masih tunggu laporan dari korban secepatnya dan harap dilampirkan data dan bukti-bukti penguat. Bisa langsung melapor ke Posko atau via email: [email protected],” jelasnya.

Data dan bukti lengkap ini adalah nama lengkap, alamat lengkap, nomor ponsel yang bisa dihubungi, foto KTP DKI Jakarta, rincian dan perkiraan jumlah kerugian, foto bukti kerugian dan waktu kejadian yang sama yakni tanggal 1 Januari 2020.

“Saat ini, kami pun tengah melakukan permohonan informasi publik terkait kronologis kejadian dan apa saja yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam antisipasi dan penanganan pasca banjir,” ucap Arif.

Dia yakin gugatan yang diajukan terkait banjir pekan ini kuat karena didukung UU No 24/2007 terkait Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan tahun 2007

Sementara itu, soal dasar hukum gugatan class action ini, praktisi hukum, Petrus Selestinus juga sependapat dengan Arif. “Memang betul ada bencana, tapi ada juga kelalaian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait antisipasi potensi terjadinya bencana ini,” ujar Petrus.

Hal ini, kata Petrus, sekaligus untuk membantah adanya anggapan yang berkembang belakangan ini bahwa bencana kok bisa digugat. “Ada dana pengelolaan banjir senilai Rp500 miliar yang dialihkan penggunaannya. Ada pompa-pompa penyedot air yang tidak berfungsi,” pungkasnya.

Sementara itu, banjir yang melanda Jakarta serta provinsi lainnya, merupakan musibah. Tidak bisa diprediksi kejadiannya. Sama seperti kebakaran hutan yang melanda Australia.

“Musibah tidak untuk dijadikan komoditas politik, apalagi harus sampai berujung pada class action. Yang diperlukan saat ini adalah solusi baik jangka pendek atau panjang. Baik berbentuk materil atau immateril seperti kebijakan dan support moril dan mental,” ujar Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Andi Syafrani, di Jakarta Kamis (9/1/2020).

Menurutnya kritik sangat diperlukan terkait kebijakan pemerintah. Baik pusat ataupun daerah terkait kebijakan dan program nyata mengatasi, merecovery, dan mengantisipasi banjir dan korbannya.

“Bukan komentar nyinyir partisan yang diperlukan untuk persoalan banjir. Apalagi sebuah gugatan. Negara beradab macam apa yang menjadikan musibah sebagai dasar gugatan hukum? Pengadilan berkeadilan macam apa yang menghukum atas dasar keadaan musibah? Kecuali memang dianggap musibah semacam panggung politik, tangis korban yang kehilangan dianggap nyanyian hiburan semata,” jelas Andi.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika yang ingin dituju adalah perubahan dan perbaikan kebijakan, meja hijau persidangan belum tentu jalan utamanya. Bisa jadi malah penghambat.

“Karena dasar pijakannya adalah perlawanan, bukan kebersamaan. Padahal dalam musibah yang utama adalah kebersamaan sebagai kekuatan,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.