Meski Target Naik, BPN Kabupaten Tangerang Bertekad Sukseskan PTSL

indopos.co.id – Kendati alokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 naik lebih dari 100 persen dari tahun sebelumnya, dari 40 ribu bidang menjadi 83.750 bidang. Namun Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang berkomitmen menyelesaikan tugas besar tersebut.

Untuk membantu tugas itu, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang Gembong Joko Wuryanto melantik 80 petugas Ajudikasi dan Satgas PTSL 2020, Jumat (10/1/2020). Acara yang dihelat di Kantor BPN Kabupaten Tangerang di Tigaraksa itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Banten Andi Tenri Abeng, perwakilan Pemkab Tangerang dan unsur lainnya.

Pelantikan puluhan petugas yang terdiri dari 5 tim yang akan membantu tugas-tugas BPN. ”Kami berkomitmen menyelesaikan progam PTSL tahun ini. Untuk itu, perlu du-kungan semua pihak termasuk kepala desa dan perangkatnya, yang jadi ujung tombak BPN untuk berhubungan langsung dengan pemohon,” terang Gembong.

Meski target PTSL tahun ini naik jadi dua kali lipat lebih, namun pihaknya optimistis bisa menuntaskan penerbitan sertipikat tanah tersebut tepat waktu, mengingat seluruh anggota satuan tugas (satgas) yang terlibat sudah berpengalaman.

Baca Juga :

Satgas Siap Sukseskan PTSL Pandeglang

Menurut Gembong juga, salah satu upaya menyukseskan program Nawacita Presiden Jokowi itu mengerahkan 5 tim panitia yang bekerja untuk mengumpulkan data yuridis dan pengukuran tanah di 43 desa yang tersebar di 6 kecamatan. ”Tim bekerja dengan sistem jemput bola,” tuturnya.

Enam kecamatan yang mendapatkan program PTSL 2020 adalah Balaraja untuk 4 desa yaitu Balaraja, Cangkudu, Saga dan Tobat. Kecamatan Solear tersebar di 13 desa, Kecamatan Cisoka di 11 desa. Kecamatan Legok tersebar di 7 desa, Kecamatan Pasar Kemis tiga desa, dan Kecamatan Panongan satu desa.

Baca Juga :

Gembong mengatakan, PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah untuk menghasilkan tiga kriteria. Yaitu, K1, K2, K3 dan K4 dengan manfaat agar ada bukti sah kepemilikan tanah, mengurangi konflik pertanahan, mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat.

Selain itu juga untuk terbentuknya batas wilayah administrasi yang jelas dan memu-dahkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. ”Dengan adanya sertipikat tanah, masyarakat tidak perlu lagi terjerat utang kepada rentenir, karena sertipikat bisa diagunkan ke bank sebagai modal usaha,” cetusnya.

Kunci sukses dalam program PTSL ini menurut Gembong lagi, kekompakan dan komitmen tim mulai dari dirinya selaku kepala kantor, sampai dengan staf pelaksana, baik yang berstatus ASN maupun PTT untuk tidak menunda-nunda pekerjaan.

Ketika disinggung biaya program PTSL? Gembong menjelaskan ada dua kelompok. Pertama biaya persiapan yang diatur surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri meliputi biaya penyiapan dokumen, patok dan materai serta operasional petugas desa ditetapkan untuk wilayah V, Jawa Bali sebesar Rp150 ribu.

Sedangkan biaya berkaitan dengan pajak (PBB, BPHTB, Pph) dan biaya pembuatan akta jadi kewajiban pemohon. Untuk proses penerbitan sertipikat mulai penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pembuatan SK, penerbitan sertipikat termasuk penyerahannya dibiayai pemerintah melalui DIPA Kementerian ATR/BPN. Jadi untuk penerbitan sertipikat gratis bagi
masyarakat.

Untuk diketahui, estimasi jumlah bidang tanah di Kabupaten Tangerang terdiri 1.040.245 bidang. Dari jumlah itu sudah terdaftar 767.993 bidang dan belum terdaftar 272.152 bidang. Dengan penugasan PTSL sebanyak 83.750 bidang tahun 2020 ini maka jumlah tanah yang belum terdaftar semakin berkurang.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng meminta agar semua jajaran BPN Kabupaten Tangerang menyelesaikan target PTSL dengan berkualitas dan tuntas. ”Kepada tim Ajudikasi dan Satgas PTSL tetap semangat menunaikan tugas. Apalagi tugas
semakin banyak tapi bukan berarti mengurangi kualitas,” terangnya.

Dia juga berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan jajarannya, atas kerjasama dan support selama ini. ”Saya minta pelaksanaan PTSL harus menjadikan desa atau kelurahan lengkap, tidak lagi pilih-pilih, harus lengkap bidang yang terpetakan,” terang Andi juga.

Sedangkan Kasubag TU BPN Kabupaten Tangerang Ceto Subagiyo menambahkan, pelaksanaan PTSL bebas pungli. Dia juga mengatakan, jika terbukti ada oknum pegawai BPN yang melakukan pungli dalam PTSL pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi tegas.

”Kalau ada oknum yang memanfaatkan program PTSL untuk mencari keuntungan pribadi, silakan lapor ke aparat penegak hukum. Kami bertekad PTSL bebas pungli,” tegasnya. (yas)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.