Sahkan Lima Raperda, DPRD Minta Pemkot Tegakan Aturan Secara Rill

indopos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dapat menegakan lima peraturan daerah (Perda) yang baru disahkan. Hal itu diajukan karena selama ini penegakan atas regulasi daerah ini tak pernah dikerjakan pemerintah daeah. Bahkan pelanggaran terhadap perda yang telah digodok dan disahkan itu masih terjadi.

Itulah yang diungkapkan Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari. Kata dia, permintaan ini diajukan agar masyarakat mengetahui adanya aturan baru yang harus dipatuhi. Dan itu pun untuk mempermudah kerja Pemkot Depok melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :

“Kami minta raperda yang sudah menjadi perda ini direalisasikan sama Pemkot. Selama ini itu tidak pernah terjadi, dan masih banyak pelanggaran atas perda itu. Kami harap ini dapat dikerjakan oleh eksekutif,” katanya usai mengikuti Rapat Paripurna Pengesahan Lima Raperda, di Gedung DPRD Depok, Jumat (10/1/2020).

Adapun lima raperda yang disahkan menjadi perda itu adalah Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR), Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD Depok. Kemudian, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan, serta Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan.

Tak sampai di sana, lanjut Yeti, salah satu perda yang harus dijalankan Pemkot Depok adalah Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan. Dalam aturan itu terdapat pembuatan garasi kendaraan kepada masyarakat yang akan memiliki mobil. Sebelum diterapkan regulasi ini Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok.

Sebab, kata Yeti, masyarakat Depok ini kerap menggunakan kendaraan probadi untuk mobilisasi. “Kami lihat ini bukan melulu ditutut tidak boleh memiliki lebih satu armada. Tapi juga mengkoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemkot sudah menunjang fasilitas transportasi umum yang benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat,” paparnya.

Karena itu, sambung Yeti, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap penegakan lima perda yang telah disahkan tersebut kepada dinas terkait. Kata dia, jika penegakan perda itu tak dijalankan maka Pemkot Depom harus dapat mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat. Artinya pembuatan perda itu merupakan one prestasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Di tempat yang sama, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, pihaknya akan merealisasikan perda tersebut ke masyarakat. Namun sebelum ditegakan pihaknya akan mensosialisasikan aturan tersebut. Sebab, hal ini untuk mendapatkan respon masyarakat atas aturan baru yang akan ditegakan Pemkot Depok dalam waktu dekat.

“Setelah ditetapkan kami susun sosialisasinya, ditargetkan dua tahun bisa diimplementasi. Kami juga menunggu hasil evaluasi dari provinsi nanti dikabarkan soal Perwal yang akan disusun,” tuturnya.

Ditambahkan Pradi, Perda Garansi itu merupakan rencana Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan. Dimana warga Depok yang memiliki kendaraan mobil pribadi diwajibkan untuk memiliki garasi. Menurutnya, Raperda tersebut  sudah masuk pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) di DPRD Depok dan kekinian sudah disahkan.

“Terkait denda perlu ada rujukan aturan diatasnya UU Nomor 22 Tahun. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” pungkasnya. (cok)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.