Cegah Konversi Lahan Pertanian Untuk Masa Depan

Oleh

Kuntoro Boga Andri

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan

Alih fungsi lahan pertanian guna peruntukan lain terus berlangsung di Indonesia dengan laju yang mengkhawatirkan. Pasalnya, setiap tahun sekitar 60.000 hektare sawah berubah menjadi perumahan, pabrik, jalan tol dan penggunaan lain di luar pertanian. Angka tersebut setara dengan pengurangan produksi beras sebesar 300.000 ton setiap tahun.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,19% per tahun menuntut peningkatan kebutuhan lahan permukiman, industri, dan infastrukur. Semua itu mendorong peningkatan permintaan lahan pertanian dan non pertanian secara simultan. Dalam kenyataannya, sektor pertanian tumbuh dengan laju 3,54% per tahun sementara non pertanian tumbuh sebesar 6,10% per tahun. Pada akhirnya hal tersebut bermuara pada peningkatan kebutuhan lahan, disisi lain lahan tidak bertambah sehingga akhirnya luas lahan yang tersedia pun semakin terdesak.

Tentang hal ini, mau tidak mau memicu alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang akan membawa pada penurunan produksi pangan. Kondisi demikian mau tidak mau akan mengancam ketahanan pangan nasional dan akhirnya akan memberikan sinyal tanda bahaya bagi ketahanan nasional.

Baca Juga :

Indonesia tentu tidak dapat membiarkan kecenderungan ini terus berlangsung kalau masih ingin mewujdkan cita-cita menjadikan negara ini mandiri pangan, bahkan sebagai lumbung pangan dunia. Apalagi kalau merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals, SDGs) yang pada bagian kedua menyebutkan: akan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian keberlanjutan.

Oleh karena itu, seluruh dinamika kebutuhan lahan tersebut harus ditata sebaik-baiknya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa setiap penyusunan rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) merupakan kontrol pemerintah dalam menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Di sisi lain, meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan dan alih fungsi sawah sehingga mengancam daya dukung wilayah secara nasional serta kedaulatan pangan. Sementara, sumber daya lahan (dan air) adalah sumber daya alam yang berbatas dan tidak terbarukan.

Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya maka alam bukan lagi menjadi sumber daya melainkan bencana. Dengan demikian perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang.

Dalam menentukan daya dukung lingkungan hidup, pemerintah harus mengetahui kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan manusia dalam pemanfaatan ruang. Ukuran kapasitas dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya di lingkungan tersebut. Hal ini akan menjadi faktor pembatas dan kontrol dalam penentuan pemanfaatan ruang yang tepat.

Penentuan DDLH dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu kemampuan dan kesesuaian lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, perbandingan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Dalam penentuannya, DDLH tidak dapat dibatasi oleh batas wilayah administratif tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan ekologis dari suatu ruang wilayah.

Pengaplikasian rencana tata ruang dan wilayah yang sesuai dengan DDLH akan mendukung komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini akan menjadi citra positif Indonesia di dunia internasional dan bukti nyata komitmen Indonesia dalam “Agenda 2030” Sustainable Development Goals.

Dalam koridor ini, Kementerian Pertanian menjalankan kebijakan peningkatan swasembada beras. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Tentu saja hal tersebut harus didukung dengan kebijakan pengembangan kawasan pertanian dan pengembangan sarana dan infrastruktur.

Melalui berbagai pertimbangan, Kementerian Pertanian telah menyusun neraca ketersediaan sawah dan kebutuhan lahan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sawah di Indonesia. Pertama, jumlah penduduk (proyeksi tahun 2035) mencapai 305.652.400 jiwa. Kedua, melansir data BPS 2018, tingkat konsumsi beras sebesar 111,58 kg/kapita/tahun. Ketiga, dari data Pusat Data dan Sistem Informatika (Pusdatin) Kementerian Pertanian 2018, produktivitas rata-rata padi sebesar 5,76 ton/ha, indeks pertanaman1.53%, rendemen gabah ke beras 62,74%, laju alih fungsi sawah 2,53% dan stok beras cadangan pemerintah sebanyak 11,67%.

Akhirnya, melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN No 399/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018, ditetapkan bahwa luas lahan baku sawah nasional sebesar 7.105.145 hektare. Luasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi berbagai kebijakan, termasuk di antaranya RDKK pupuk bersubsidi.

Dasar Hukum Cegah Alih Fungsi Lahan

Dalam agenda Nawacita Presiden Jokowi, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, difokuskan pada peningkatan kedaulatan pangan. Untuk itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pertama, mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan pengendalian konversi salah satunya melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Program ini diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani.

Kedua, pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung peningkatan produksi padi.

Ketiga, perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup penataan yang terkait dengan penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B).

Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan, yakni (1) dukungan Peraturan Daerah, (2), pemahaman terhadap karakteristik sumber daya lahan pertanian, (3) identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan, (4) struktur penguasaan lahan petani, (5) fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali, (6) perpecahan (division) dan perpencaran (fragmentation) lahan dan (7) pentingnya pengembangan pusat informasi.

Arah pengaturan dari UU PLP2B adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alihfungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri. Ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai.

UU tersebut juga telah menyebutkan dengan tegas sanksi bagi perorangan maupun perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian. Pasal 72, 73, dan 74 menjelaskan dengan rinci denda dan hukuman apa yang akan menimpa mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Guna memperkuat kedudukan UU PLP2B, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan turunannya, yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan UU PLP2B tersebut, di antaranya Perpres No 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres tersebut menjelaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun. Mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, juga bakal membuat kesejahteraan petani menurun.

Tidak cukup dengan itu, sesungguhnya untuk pelaksanaan dari UU ini diperlukan pengaturan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan di bawahnya, dari Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun sayang, dewasa ini baru beberapa daerah yang aktif mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah diperlukan untuk mendukung secara legal dan formal pengaturan teknis pelaksanaan dan tindak lanjut di lapangan. Misalnya Peraturan Daerah yang mengatur secara ketat perizinan penggunaan lahan dan pendirian bangunan di lahan yang diairi oleh irigasi teknis. Dengan adanya peraturan yang mengatur hingga masalah teknis tersebut, peluang untuk alih fungsi lahan pertanian pangan semakin kecil dan secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan secara nasional. Dengan demikian upaya persuasif kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan UU PLP2B sungguh sangat diperlukan.

Upaya Kementerian Pertanian

Untuk kepentingan pembangunan pertanian, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo secara tegas menyampaikan akan melawan usaha mengubah alih fungsi lahan. Ia minta agar perlawanan pada alih fungsi lahan dilakukan secara sinergi dengan pro-aktifnya peranan pemerintah daerah melakukan pencegahan optimal.

Dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, Kementan melakukan pengawalan verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Kementan juga terlibat dalam pengawalan pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian, UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertamian dan Pangan Berkelanjut dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan turunan lainnya dapat dilaksanakan lebih optimal.

Sebagai sudah disebut di atas, saat ini ada 7,1 juta hektare lahan baku sawah nasional yang ditetapkan pemerintah. Dari jumlah tersebut, 5 juta hektare sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Untuk menjaga keberlangsungan lahan-lahan ini, sesuai dengan mandat Perpres 59/2019 dan tupoksi Kementan, pihamaka Kementan akan terus menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian sebagai salah satu bentuk insentif bagi daerah-daerah atau lahan-lahan yang mempertahankan fungsi sawah. Berdasarkan pasal 20 Permen 59/2019, bantuan bisa diberikan dalam beberapa bentuk seperti sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan /atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang tidak kalah penting untuk menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan adalah dengan sesegera mungkin membereskan persoalan data luasan lahan pertanian. Data presisi luas lahan pertanian menjadi variabel utama menahan laju alih fungsi lahan sehingga kedaulatan pangan nasional dapat diwujudkan segera, menciptakan single data merupakan langkah awal untuk mencegah alih fungsi lahan. Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan koordinasi, dan mereka sepakat untuk melakukan penghitungan presisi dan verifikasi lahan baku sawah nasional. Data pertanian harus satu, data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya harus sama, termasuk data lahan dan produksi,Komitmen dan sinergi semua pihak yakni pemerintah pusat dan daerah menjadi modal utama menekan konversi lahan.

Harus disadari keberlanjutan pertanian dan pangan nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak bisa disangkal bahwa keberlanjutan pertanian pangan membutuhkan aksi nyata pada pelestarian, perlindungan dan peningkatan sumber daya alam.

Untuk itu diperlukan sinergi dari seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pembangunan pertanian, dan non pertanian khususnya kawasan industri, permukiman dan infrastruktur demi perencanaan tata ruang yang lebih baik. Dengan demikian sangat dibutuhkan langkah konkret agar pembangunan terus berjalan namun lahan pertanian tetap terlindungi. Adalah merupakan tantangan pembangunan bagi perencana maupun penata ruang dalam memadukan seluruh kepentingan tanpa harus mengorbankan salah satu pihak. (*)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.