Penyadapan KPK soal OTT Bupati Sidoarjo-Komisioner KPU Timbulkan Polemik

indopos.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menuai polemik.

Guru besar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah Prof Dr Muhammad Fauzan mengatakan, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK.

Berdasarkan informasi yang dia terima, dua OTT yang dilakukan KPK penyadapannya dilakukan sebelum Dewan Pengawas terbentuk. Sehingga pimpinan KPK yang baru seharusnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dewan Pengawas yang pada pokoknya apakah diizinkan tentang penyadapan kepada pihak yang akan di-OTT.

“Sebagai misal, ketika pimpinan KPK yang baru mau melanjutkan penyadapan terhadap pihak yang menjadi target operasi. Maka sesuai dengan ketentuan UU KPK baru, mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Secara normatif, penyadapan yang dilakukan usai terbentuknya Dewan Pengawas dan tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas maka penyadapan ilegal atau tidak sah,” jelasnya, kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Dalam kasus Bupati Sidoarjo misalnya, KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas dan rumah pribadi untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara. Seandainya kasus tersebut masuk ke Praperadilan dan KPK tidak mampu menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas, maka penggugat berpotensi besar untuk memenangkan perkara.

Demikian juga masalah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikabarkan merupakan warisan dari pimpinan KPK Agus Rahardjo, dan digunakan pimpinan KPK baru untuk melakukan penindakan terhadap dua pihak yang terjerat OTT.

Baca Juga :

Seharusnya sejak Serah Terima Jabatan (Sertijab) harusnya dikomunikasikan perkara yang sedang berjalan dan perkara yang penangannya perlu segera dilakukan. “Sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK yang baru,” saran Fauzan.

Selain itu, dia juga meminta agar KPK segera menyerahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya. Seperti Polri dan Kejaksaan jika memang barang dugaan hasil korupsi angkanya di bawah Rp1 miliar.

“Pasalnya dalam UU KPK yang baru juga mengamanahkan jika KPK hanya berwenang menangani perkara korupsi yang potensi kerugian negara di atas Rp1 miliar,” pungkasnya. (dai)

1 Komentar
  1. Hamid berkata

    Kami tidak merasa di tipu.
    Kalau memiles bodong. Dan menipu para membernya.
    Kenapa uang di rekening pt kam and Kam
    Melebihi dari topup member yg270rb.
    Yang tersebar di polosok negri.?
    Ada apa ini…?

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.