Komisi VII DPR Minta KPK dan Mabes Polri Tindak Perusahaan Tambang Bermasalah

indopos.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindak tegas mafia pertambangan di daerah. Pasalnya kata dia, dampaknya sudah nyata seperti pelanggaran dan penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta rusaknya lingkungan.

“Kami mendorong KPK dan Mabes Polri untuk segera menindak pertambangan bermasalah,” ujar Tifatul Sembiring, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga seperti disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi sependapat dengan DPR yang mendorong penegak hukum seperti KPK dan Mabes Polri untuk menindak perusahaan nakal.

“Itu sudah ranahnya penegak hukum ya. Apalagi kalau perusahaan itu sudah dicabut IUP-nya tetapi masih melakukan aktivitas penambangan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab ESDM tetapi sudah bagian Polri atau KPK,” ujarnya.

Tifatul Sembiring juga menyatakan sangat prihatin dengan kerusakan alam dan juga banyaknya pelanggaran IUP. Karena itu sejumlah perusahaan tambang dari yang besar sampai perusahaan kecil akan dipanggil dalam rapat dengar pendapat (RDP).

“Sudah dijawalkan RDP pada Rabu pekan depan ((22/1/2020). Semua perusahaan tambang termasuk yang bermasalah. Kami akan pertanyakan soal sejumlah pelanggaran mulai dari IUP hingga kerusakan lingkungan,” tegas Tifatul.

Komisi VII, kata Tifatul, akan menyoroti sejumlah pelanggaran dan kewajiban-kewajiban perusahaan pertambangan. Illegal mining yang marak tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga pendapatan negara terkuras. Karena itu, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terjun langsung ke daerah memberantas korupsi dalam pertambangan.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut tata kelola penyelenggaraan urusan pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara (Minerba) perlu banyak pembenahan. Sepanjang 2019 terdapat 97 laporan terkait pertambangan dan sumber daya alam (SDA) yang didominasi oleh tata kelola perizinan pertambangan.

Anggota ORI bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan SDA Laode Ida mengatakan, selama lebih sepuluh tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, permasalahan tata kelola IUP masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Permasalahan tumpang tindih IUP dan birokrasi pelayanan perizinan yang rumit serta berbelit-belit menjadi momok bagi investasi pertambangan di Indonesia,” ujar Laode Ida.

Laode menambahkan permasalahan pertambangan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahap perizinan. Tetapi juga pada tahap pelaksanaannya.

Pemerintah dinilai lemah dalam pengawasan pemilik IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hingga Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

“Pemerintah saat ini masih disibukan dengan permasalahan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pemilik izin maupun para penambang ilegal,” tuturnya.

Kejadian bencana alam yang terjadi belakangan ini ditengarai ketidakpatuhan pemilik IUP dalam melakukan pengelolahan lingkungan. “Sehingga diperlukan keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam menegekkan ketentuan terkait reklamasi pasca tambang,” pungkasnya. (dai)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.