Prabowo Minta Prajurit Tenang, Menteri BUMN Temui Mahfud Bahas Asabri

indopos.co.id– Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta Prajurit TNI dan Polri tetap tenang dalam merespons dugaan korupsi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Permintaan itu disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak, Staf Khusus bidang Komunikasi Publik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada wartawan di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga :

“Kami baru dapat laporan dari pihak PT Asabri, baru saja kemarin saya menerima, teman-teman PT ASABRI menyatakan dana prajurit tidak ada masalah dan akan tetap aman. Sebab itu, pak Prabowo menyampaikan prajurit harus tetap tenang,” pinta Dahnil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya sudah mendengar informasi isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri.

Baca Juga :

KPK dan BPK Selidiki Kasus Asabri

Ia pun meminta dugaan korupsi itu diusut secara tuntas karena nilai kerugiannya diduga mencapai lebih dari Rp10 triliun. Menurut Dahnil, Prabowo langsung meminta kejelasan terkait persoalan tersebut dari Menteri BUMN Erick Thohir.

“Karena memang secara hierarki, (Asabri) ini di bawah Kementerian BUMN, walaupun posisi Kemhan, TNI bahkan Polri juga dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders,” kata Dahnil.

Namun, bentuk pertanggungjawaban Kemhan dalam hal ini, lanjut dia, karena semua dana pensiun dan jaminan hari tua Prajurit TNI dan Polri diletakkan di PT Asabri sesuai dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977, maka Prabowo pun meminta kejelasan terkait dana tersebut kepada Erick Thohir.

“Setiap bulannya, gaji pokok TNI dan Polri itu termasuk Pegawai Negeri Sipil Kemhan itu dipotong 8 persen, 3,25 persen untuk THT dan 4,75 persen adalah Iuran Dana Pensiun yang dipotong dari gaji prajurit. Karena itu keinginan Pak Prabowo hanya satu hal sebenarnya, yaitu dana prajurit tetap aman,” katanya.

Adapun jika nanti ke depan ditemukan masalah hukum terkait kerugian keuangan negara, Dahnil mengatakan Prabowo mendukung masalah hukum itu bisa diselesaikan dengan segera.

“Tidak boleh ada korban dana prajurit, itu saja,” kata Dahnil, mantan juru bicara (jubir) pasangan calon presiden (capres) Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Sementara itu Erick Thohir menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membahas soal dugaan korupsi di Asabri.

“Saya baru bicara dengan Menteri BUMN banyak hal, kerjaan kami banyak. Tetapi yang sekarang sering ditanyakan soal Asabri,” kata Mahfud, didampingi Erick di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Belakangan ini, diakui Mahfud, nama Asabri kerap menjadi pemberitaan media terkait dugaan korupsi, seiring terjadinya penurunan jumlah aset yang diduga karena salah kelola. Karena itu, Mahfud mengundang Menteri BUMN untuk melaporkan temuan-temuan terkait dugaan korupsi di Asabri.

“Isunya kan ada dugaan ketidakberesan atau korupsi waktu itu. Karena, sebelum itu di media memang sudah ada. Dua hari sebelum itu kan sudah ramai di media terjadi,” katanya.

Erick menyebutkan sudah menjadi kewajibannya ketika Menko Polhukam meminta laporan mengenai persoalan yang terjadi di salah satu BUMN. “Saya rasa sudah kewajiban saya ketika Pak Mahfud memberikan pernyataan dan menginginkan laporan, tentu saya sampaikan laporannya,” katanya.

Erick menyampaikan kondisi keuangan dan operasional Asabri dalam keadaan baik, terlepas dari adanya penurunan aset karena dugaan salah investasi, dan sebagainya. Selain Asabri, Erick juga menyampaikan laporan mengenai persoalan dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.

“Tentu hari ini saya kembali akan fokus ke Jiwasraya yang memang prosesnya sudah berjalan. Mungkin teman-teman sudah lihat pernyataan Jaksa Agung,” kata Erick disebelah Mahfud.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Dikutip dari website resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.

Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. (ant)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.