Kejari Jaksel akan Pidanakan Perusahaan Bandel

 indopos.co.id–BPJS Ketenegakerjaan atau kini disebut BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Sudirman, kembali menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan atau pemberi kerja. Penandatangan nota kerja sama berlangsung di Kantor Kejari Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Sudirman Erni Purnamawati mengatakan, kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan atau pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya memberikan jaminan sosial terhadap karyawan. ”Kerja sama ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran setiap perusahaan atau pemberi kerja tentang pentingnya pemberian jaminan sosial kepada setiap karyawannya, karena memang hingga kini tidak sedikit yang belum menyadarinya,” ujarnya.

Menurut Erni peranan kejaksaan dalam hal ini bertindak sebagai pengacara negara membantu pendampingan dan pertimbangan hukum kepada perusahan yang belum patuh. Di antaranya, perusahaan menunggak iuran (PMI), perusahaan daftar sebagian (PDS) tenaga kerja, PDS upah, PDS program, dan  perusahaan wajib belum daftar (PWBD).

”Dari sekian banyak perusahaan, ada sebagian perusahaan yang kurang tertib membayar  atau menunggak iuran.  Oleh karenanya kami bekerja sama  dengan Kejari Jakarta Selatan dalam hal pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang,” ungkapnya. Menurut Erni, perusahaan berkewajiban mengiur dengan tertib agar jika terjadi kecelakaan kerja mereka terlindungi.

Baca Juga :

”Di samping itu tabungan karyawan yang tersimpan dalam program JHT (Jaminan Hari Tua) bertambah terus dan akan  sangat berguna jika pekerja berhenti bekerja atau memasuki masa pensiun,” ungkapnya. Sedangkan sanksi yang bakal diberikan, sesuai peraturan yang berlaku pemberi kerja bisa dipidana dan secara administratif bisa dicabut hak pelayanan publiknya. Seperti pemberhentian operasional hingga pencabutan izin.

Erni mengatakan berdasarkan amanah undang-undang, BPJAMSOSTEK bertugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui empat program. Yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Baca Juga :

Selain manfaat dari empat program utama tersebut perserta juga mendapatkan manfaat layanan tambahan (MLT). Seperti, bantuan uang muka KPR dan keringanan suku bunga KPR. Tidak hanya itu, BPJAMSOSTEK juga memiliki program co-marketing. Program ini juga merupakan manfaat tambahan bagi peserta. ”Dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK peserta bisa mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK seperti diskon hotel, restoran, tiket pesawat dan lainnya,” tutur Erni.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Anang Supriatna, SH, MH, menegaskan pihaknya tak segan-segan menjerat dengan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Anang mengatakan, semisal ada perusahaan yang menunggak iuran,  BPJAMSOSTEK akan memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada kejari.

”Kami akan somasi perusahaan tersebut. Kalau sudah disomasi sebanyak tiga kali ternyata tidak mengindahkan, ya kita ambil ke ranah tindak pidana,” tegasnya. Menurut Anang, tiga kali somasi tersebut menunjukkan tidak ada iktikad baik dari perusahaan. Apalagi jika managemen ternyata memotong upah pekerja ternyata tidak disetorkan sebagai iuran BPJAMSOSTEK, berarti ada penggelapan atau tindak pidana di sana.

”Kalau ada yang seperti itu dengan bukti-bukti yang cukup ya sudah kita proses. Di UU BPJS bisa diancam maksimal delapan tahun penjara itu,” ucapnya. Tindakan tegas seperti ini menurut Anang sangat penting sebagai terapi kejut atau memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada perusahaan-perusahaan yang lain.

Anang menyebut pada 2019 pihaknya menyelematkan uang negara berupa iuran BPJAMSOSTEK senilai Rp 40 miliar. (mdo/dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.