Ditanya soal Beli Saham, Asabri dan Bumi Teknokultura Bungkam

Beli Saham Rp5,8 Triliun, Kini Jadi Rp280 Miliar

 

indopos.co.id – Penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero) terus bergulir. Salah satu saham perusahaan yang dibeli oleh perusahaan asuransi berpelat merah ini adalah saham milik PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK). Nilainya tidak tanggung-tanggung diduga mencapai Rp5,8 triliun.

Berdasarkan data diterima INDOPOS dan diolah Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) dari data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2020, harga awal pembelian saham PT Bumi Teknokultura sebesar Rp1.040 per lembar. Sementara jumlah saham yang ditawarkan mencapai 5.600.000.000 lembar. Dengan demikian, total nilai saham awal mencapai Rp5,824 triliun. Namun kini harga sahamnya anjlok sebesar Rp50 per lembar atau kini total nilai saham merosot menjadi Rp280 miliar.

Saat INDOPOS mengkonfirmasi kebenaran data tersebut, Dessy Ananta Sembiring, sekretaris Asabri enggan berkomentar. Ia menegaskan, agar media ini konfirmasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Silakan untuk soal itu (kepemimpinan saham Asabri di PT Bumi Teknokultura, Red) konfirmasi ke BPK. Semua data sudah saya serahkan ke BPK” ujarnya kepada INDOPOS, Jumat (17/1).

Baca Juga :

Kendati diterpa kabar tidak sedap dugaan korupsi di internalnya, Dessy mengungkapkan semua kegiatan operasional berjalan lancar. “Kita pastikan semua operasional berjalan normal,” tandasnya.

Sayang, ketika ditanyakan kembali terkait kepemilikan saham Asabri di PT Bumi Teknokultura, Dessy memilih diam. Beberapa kali media ini menghubungi Dessy tidak diangkat olehnya. “Maaf saya sedang meeting (rapat, Red),” ujarnya singkat.

Sementara itu, saat INDOPOS mengkonfirmasi PT Bumi Teknokultura melalui sambungan telepon, seorang operator perempuan menjawab tidak mengetahui soal kepemilikan saham Asabri di PT Bumi Teknokultura. Saat media ini menginginkan bertemu langsung dengan pihak manajemen, operator tersebut menyebutkan, bahwa Bagian Public Relation tengah keluar. “Sebentar ya (terdengar nada tunggu telepon, Red). Saya tidak tahu soal itu. Kalau ke Public Relation juga sedang tidak di tempat,” kata operator sembari menutup sambungan telepon.

Ditelusuri lebih jauh, PT Bumi Teknokultura beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E Nomor 38. Saat disambangi ke lokasi yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut hanya tampak bangunan ruko berlantai tiga.

Di depan ruko tidak terdapat plang nama PT Bumi Teknokultura layaknya perkantoran di kawasan tersebut. Di ruang dalam bagian depan terlihat nama Lou & Mitra. Sejenak berada di depan kantor, beberapa kali INDOPOS mengucapkan salam, tapi tidak ada satu pun pegawai kantor yang keluar. Selang beberapa menit kemudian, tampak keluar seorang laki-laki.

Mengaku bernama Dwi, kepada media ini, ia mengaku sebagai karyawan Lou & Mitra. Kantor Lou & Mitra, kata Dwi, bergerak di bidang hukum. Dan masih memiliki hubungan keluarga dengan PT Bumi Teknokultura. “Lou & Mitra ini konsultan hukumnya PT Bumi Teknokultura,” terang Dwi.

Dia menjelaskan, PT Bumi Teknokultura memiliki dua alamat. Alamat di kawasan Rukan Senayan hanya digunakan untuk keperluan surat menyurat. Sementara untuk operasional ada di kawasan Permata Hijau. “Kalau mau tanya soal saham ke Permata Hijau saja, alamatnya di depan Apartemen Permata Hijau Blok AA nomor 1,” ungkapnya.

INDOPOS pun berusaha menyambangi alamat PT Bumi Teknokultura di Permata Hijau. Benar saja, di depan apartemen Permata Hijau terdapat bangunan yang menyerupai rumah hunian. Gerbang kayu menghadap Jalan Raya Permata Hijau, PT Bumi Teknokultura memiliki lapangan parkir yang cukup luas.

Terlihat beberapa kendaraan roda dua dan roda empat terparkir rapi di sana. Seperti di kawasan Rukan Senayan, di kawasan Permata Hijau pun tidak ditemukan plang nama layaknya perkantoran. Setelah beberapa waktu mengamati, media ini pun bergegas masuk.

Kepada INDOPOS, Agus, petugas keamanan membenarkan kantor PT Bumi Teknokultura. “Iya ini kantor PT Bumi Teknokultura,” ujarnya.

Namun, saat media ini membeberkan ingin bertemu dengan Bagian Manajemen atau Public Relation, Agus menuturkan, mereka sudah pulang. “Baru saja keluar. Tidak orang di dalam,” tandasnya.

Beberapa kali Agus masih saja menanyakan keperluan bertemu dengan pihak manajemen kantor. Dari sorotan mata menyelidik, Agus masih saja tidak percaya apabila INDOPOS ingin mengkonfirmasi terkait kepemilikan saham Asabri di PT Bumi Teknokultura. Karena tidak ingin berdebat argumen, media ini pun memilih pergi meninggalkan kantor PT Bumi Teknokultura.

Selain saham PT Bumi Teknokultura, kepemilikan saham Asabri juga ada di PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL), PT Indofarma Tbk (INAF), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bank Yudha Bhakti (BBYB), PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIB), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LGCP).

Ada pula penempatan saham pada PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU), PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI).

Dari portofolionya, rata-rata saham yang dibeli Asabri merupakan saham-saham dengan kapitalisasi kecil atau biasa disebut ‘small-cap stocks’ yang memiliki volatilitas harga sangat tinggi.

Berdasarkan catatan Puskappi, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berjatuhan lantaran mengalami penurunan harga mencapai lebih dari 90 persen sepanjang 2019. Aset finansial Asabri di instrumen saham kini tersisa Rp30,8 triliun dari sebelumnya Rp52,538 triliun. Nilai saham Asabri yang ditempatkan pada 12 emiten anjlok hingga Rp21,65 triliun.

Modal Turun Rp17 Triliun

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D. menyebutkan modal PT Asabri (Persero) turun sebesar Rp17 triliun dalam setahun meskipun tidak dijelaskan terkait waktu mulai penurunannya.

Nggak, saya nggak bilang kalau nggak ada (korupsi, Red). Saya bilang modalnya Asabri dalam satu tahun itu turun Rp17 sekian triliun. Sekitar Rp17,6 triliun atau Rp17,5 triliun,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/1).

Di sisi lain, Mahfud mengatakan bahwa dana atau uang para prajurit TNI dan Polri yang disimpan Asabri dalam kondisi aman, sehingga mereka tidak perlu khawatir. ”Nah prajurit, tentara, TNI, dan Polisi itu jangan khawatir karena uangnya nggak habis. Likuiditasnya menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu,” ujarnya.

Selanjutnya, Mahfud menilai Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja yang sempat membantah tentang adanya dugaan korupsi dalam tubuh perusahaannya itu merupakan hak dari Sonny untuk menyampaikan pendapatnya.

”Siapa yang membantah? Oh ya itu urusan Asabri. Ya sama lah kalau orang nggak mengaku kan sama, kamu juga misalnya mencuri pasti bilang tidak. Nanti dulu biar diperiksa oleh penegak hukum,” katanya.

Mahfud menegaskan, adanya korupsi atau tidak pada Asabri akan diserahkan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum sebab sudah bukan ranah Kemenko Polhukam untuk melakukan penyelidikan. ”Saya tidak bilang tidak ada korupsi. Itu sudah bukan urusan Menko Polhukam karena kami bukan penegak hukum,” tegasnya.

Mahfud mengaku mendapat informasi dan laporan tentang adanya indikasi tindakan korupsi di Asabri dari sumber-sumber yang berkompeten. ”Polhukam itu tidak berusaha mencari itu, tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten. Ya nanti biar polisi,” ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk memperketat pengawasan di sektor keuangan, sehingga kejadian serupa tak terulang kembali. ”Ya pengawasan dari sektor keuangan harusnya kita perkuat lagi, sehingga mengurangi yang mencoba main-main,” katanya.

Sebelumnya pada Kamis (16/1), Asabri menjamin dana atau uang para prajurit TNI dan Polri yang disimpan dalam kondisi aman. “Saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola Asabri aman,” kata Dirut Asabri Sonny Widjaja.

Dirut Asabri tersebut menegaskan bahwa berita-berita terkait Asabri yang beredar saat ini adalah tidak benar. ”Pada kesempatan ini saya mengimbau agar kita dapat menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa perusahaan asuransi pelat merah Asabri harus dikelola oleh orang-orang profesional di bidangnya.

“Asabri ini kita harus tempatkan orang-orang profesional di dalamnya, atau TNI profesional bisa juga. Jadi jangan yang tidak mengerti soal saham-saham ini,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).

Luhut menyampaikan keprihatinannya terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Asabri dan meminta pihak terkait untuk membenahinya dengan cepat. “Saya sangat sedih melihat ini, memang kelihatan ada permainan di situ, memang harus dibenahi. Mereka sudah punya konsep untuk itu, dalam bulan ini akan segera diserahkan,” kata Luhut.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menganggap teror dan ancaman yang menghampirinya terkait semakin memanasnya kasus Jiwasraya dan Asabri sudah menjadi hal lumrah dan biasa. “Itu sudah makanan sehari-hari, apalagi dengan adanya kasus Jiwasraya dan Asabri,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Erick mengatakan bahwa ancaman dan teror yang terus menerus menghampirinya berbagai macam jenisnya, namun dirinya tidak gentar dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menteri BUMN tersebut juga akan tetap melanjutkan program dan pekerjaannya secara maksimal, kendati ancaman serta teror terus mendatanginya. “Kita ketika diberi kepercayaan dan amanah seperti ini, kita kerjakan yang terbaik saja,” kata Erick.

Sebelumnya Erick menilai tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak pandang bulu dengan menetapkan tersangka dan menahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya telah mengembalikan kepercayaan publik.

Erick juga menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini.

Bentuk Tim Gabungan

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Asabri. “Saya sudah memerintahkan Kabareskrim untuk membuat tim gabungan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Idham menjelaskan, tim gabungan itu terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Tim gabungan itu, lanjut Idham, akan melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan atas kasus penyelewengan dana yang diperkirakan merugikan negara Rp10 triliun hingga Rp16 triliun itu.

“Kita kan baru masuk dalam taraf proses verifikasi penyelidikan, tentu langkah-langkah progresnya akan kita lihat ke depan, dan nanti itu akan dikerjakan langsung oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” kata Idham.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud M.D. meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus dugaan korupsi di Asabri kepada kepolisian. “Karena dari 940 atau 980 ribu prajurit TNI-Polri (nasabah, Red), itu 600 ribunya personel Polri,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1).

Artinya, kata dia, Polri pasti merasa harus bertanggung jawab secara moral untuk menuntaskan penyelidikan kasus tersebut. Bahkan, Mahfud mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak perlu dan tidak boleh ikut menangani karena perundang-undangan tidak membolehkan sebab akan berbenturan.

“Kalau sudah polisi, ya, polisi. Tidak boleh (KPK, Red). Kan sudah ada di UU, suatu kasus korupsi yang ditangani KPK tidak boleh ditangani polisi atau kejaksaan. Sebaliknya kasus ditangani polisi dan kejaksaan juga tidak boleh KPK,” katanya. (nas/ant)

 

 


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.