Plus Minus Pergub DKI soal Kendaraan Listrik

indopos.co.id – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengapresiasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 3/2020.

Pergub tersebut memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. ”Kebijakan ini tentu patut mendapat apresesiasi. Baru pertama kali ada kebijakan seperti ini yang diinisiasi oleh DKI Jakarta,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca Juga :

Menurut dia, kebijakan tersebut mendukung Peraturan Presiden (PP) No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. ”PP No 55 2019 ini untuk menumbuh kembangkan mobil listrik. Dipersilakan pabrikan atau investor untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia,” ucap dia.

DKI Jakarta rupanya merespon PP tersebut. Mengingat di Jakarta ada persoalan polusi udara yang sempat menjadi polemik. Menurut Trubus, kebijakan DKI Jakarta akan menjadi role model daerah lain untuk menerapkan aturan serupa. Apalagi kalau pelaksanaan di DKI sukses, maka akan memicu daerah lain untuk mengikutinya. Patut diapresiasi juga, kebijakan ini lebih menempatkan kepada inovasi teknologi demi menyejahterakan masyarakat.

Baca Juga :

Begini Lho Aturan Main untuk Kendaraan Listrik

Apa plus minus kebijakan ini? Plusnya adalah akan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan diberikan insentif pajak BBN masyarakat diharapkan beralih dari penggunaan kendaran konvensional ke kendaraan listrik. ”Tapi yang listrik murni loh ya, bukan yang hybrid,” tutur Trubus.

Jika produk kendaraan listrik laku tentu akan memacu pertumbuhan industri dan lapangan pekerjaan. Dengan begitu diharapkan pula banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal dalam industri kendaraan listrik.

Baca Juga :

Dorong Tiongkok Ikut Bantu

”Plusnya yang lain adalah mengedukasi masyarakat tentang kesadaran prilaku ramah lingkungan. Karena polusi udara secara langsung dan tidak langsung membahayakan kesehatan masyarakat,” tandas dia.

Dampak positifnya, dengan kehadiran kendaraan-kendaraan listrik maka udara Jakarta akan menjadi lebih bersih. Sedangkan potensi minusnya, akan ada semacam paksaan kepada masyarakat, harus mengubah perilaku untuk menggunakan kendaraan listrik. “Nanti khawatirnya muncul diskriminatif. Mobil yang bukan listrik nanti akan membayar lebih mahal daripada yang mobil listrik,” ungkap Trubus.

Selain itu, ada kemungkinan munculnya kebijakan diskriminatif. Seperti misalnya kasus ganjil genap. ”Nanti ada lokasi yang boleh jalan hanya kendaran listrik yang pakai BBM sudah tidak boleh. Nah ini yang kemudian memunculkan masyarakat kena denda atau sanksi,” kata dia.

Hal tersebut juga rawan memunculkan penyimpangan baru antara oknum aparat dan oknum masyarakat. ”Khawatirnya nanti akan ada yang menyuap karena melanggar seperti ganjil-genap. Hal seperti ini kan bukan rahasia umum di Indonesia,” ungkap Trubus.

Hal yang mengkhawatirkan lagi adalah volume kendaraan justru tambah banyak dan memicu kemacetan yang luar biasa. Karena, pembeli mobil listrik kemungkinan masih mempertahankan mobil konvensionalnya. ”Hal ini akan memicu orang menaruh mobil di sembarang tempat, karena garasinya tidak muat,” ucap dia.

Potensi minus lainnya adalah munculnya jasa modifikasi mobil listrik menjadi mobil hybrid. Awalnya memang membeli mobil listrik karena mengejar pajak BBN gratisan. Tapi seering masih terbatasnya tekonologi listrik, orang masih lebih puas menggunakan mesin BBM.

”Siapa sih yang tidak tahu jika orang kita ini penuh dengan akal-akalan. Dari aturan ganjil genap saja, orang plat nomornya bisa diganti-ganti,” ungkapnya. Ini memunculkan hak istimewa pada pengguna mobil listrik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Pergub No 3/2020 yang memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Terkait hal itu, maka bagi masyarakat Jakarta yang memiliki atau berencana untuk membeli kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat, dapat menikmati insentif pembebasan pajak BBN-KB.

“Pemprov DKI menjadi pemerintah provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan BBN-KB. Jadi, terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi maupun umum. Syaratnya, harus murni kendaraan listrik. ”Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan dapat pasokan sumber daya listrik dari baterai, baik dari kendaraannya ataupun dari luar. Kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan Hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi, hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai,” tambah Anies.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau 5 (lima) tahun ke depan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum listrik berbasis baterai.

Pergub tersebut menopang pemerintah pusat mewujudkan target sesuai Perpres No 55/2019. Sekaligus turut serta dalam mendukung, mengatur dan mengendalikan kualitas udara di Kota Jakarta.

“Kebijakan ini follow up dari 7 (Tujuh) inisiatif untuk Udara Bersih Jakarta yang ada dalam Instruksi Gubernur No 66/2019. Kita berharap, ini salah satu ikhtiar untuk mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi di Jakarta akan bisa berjalan baik. Ini kewenangan yang ada di level Pemerintah Daerah dan itu yang kita berikan. Semoga ini akan direspon positif dan kita percaya ini bagian dari ikhtiar, membuat Jakarta lebih baik dan sehat, juga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis dari kebijakan ini,” pungkas Anies.

Seperti diketahui, di Perpres No 55/2019, pemerintah menargetkan pengembangan mobil listrik mencapai 2.200 unit, hybrid 711 ribu unit dan 2.1 juta unit sepeda motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah pusat juga telah mengatur skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Dari peraturan itu tertuang, untuk mobil listrik murni dengan daya angkut kurang dari 10 orang maupun 10-15 orang termasuk pengemudi, dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0 persen dari harga jual. Aturan tarif PPnBM 15 persen dengan dasar pengenaan pajak nol persen dari harga jual diberikan untuk mobil jenis Plug-In Hybrid Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles, serta Fuel Cell Electric Vehicles.(dni)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.