Pencabutan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS, Mahfud: Itu Bisa Lewat Keppres

indopos.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan soal pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi kombatan atau eks ISIS.

“Menurut undang-undang orang kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan. Antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Hal itu, lanjut dia, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 23 ayat 1 huruf d, yang menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”.

Selain itu, kata Mahfud, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum.

“Bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri lalu ditetapkan oleh presiden. Jadi, jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko (KSP). Pak Moeldoko benar kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Namun, pencabutan kewarganegaraan itu harus ada proses administrasinya, dimana hukum administrasi itu diatur di pasal 32 dan pasal 33. “Bahwa itu nanti menteri memeriksa ya sesudah oke serahkan ke Presiden. Presiden mengeluarkan itu proses hukum namanya proses hukum administrasi. Jadi, bukan proses pengadilan. Jadi, benar Pak Moeldoko itu,” jelas Mahfud.

Baca Juga :

Pencabutan status kewarganegaraan itu, sebut Mahfud, dapat dituangkan dalam keputusan Presiden. “Iya (Keppres), tapi bukan proses pengadilan ya,” katanya.

Terkait proses penerbitan Keppres soal pencabutan kewarganegaraan WNI eks itu, kata Mahfud, bisa ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. “Kalau itu tanya ke Presiden,” tutur Mahfud.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan 689 anggota ISIS eks WNI saat ini berstatus tanpa kewarganegaraan atau stateless. Sudah dikatakan stateless,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Moeldoko mengatakan bahwa status tanpa kewarganegaraan itu telah dinyatakan sendiri oleh para eks-WNI tersebut dengan indikasi pembakaran paspor. “Mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah indikator,” ujar Moeldoko.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan ISIS eks-WNI. Presiden mengatakan pemerintah akan melakukan verifikasi, pendataan secara mendetail mengenai siapa saja ISIS eks-WNI yang berjumlah 689 orang itu.

Mengenai hal ini, Moeldoko menekankan pemerintah akan mewaspadai wilayah-wilayah di Tanah Air yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi mereka untuk kembali masuk ke Indonesia.”Kita sudah antisipasi dengan baik, dari imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi,” ujar Moeldoko.

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan anak-anak terafiliasi Islamic State Iraq and Syria (ISIS) eks-Warga Negara Indonesia (WNI) di bawah umur kembali ke Indonesia.

“Karena kita bicara anak-anak, itu juga dijadikan… apa namanya… salah satu pemikiran oleh pemerintah untuk bisa juga memberikan pengecualian buat mereka. Saya setuju,” kata Nico saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan bahwa pemerintah masih akan memberikan peluang untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun yang berstatus yatim piatu untuk kembali ke Tanah Air.

Namun, mantan presenter televisi itu meminta Presiden berhati-hati menyikapi persoalan anak-anak ISIS eks-WNI ini. Karena, menurut dia, Presiden harus memperhatikan betul kriteria anak di bawah umur yang mau diberi peluang untuk dipulangkan itu. “Anak umur berapa, spesifik, jangan anaknya sudah kayak kemarin. Anak-anak kecil sudah mengangkat senjata juga,” kata Nico.

Kalau seumpamanya anak yang ingin dipulangkan itu anak-anak bayi, dan ada neneknya di Indonesia, atau ada ibunya, atau orang yang bisa menjaga dan mengaturnya di Indonesia, hal itu sangat disetujui sekali oleh Nico.

“Kalau bayi, saya setuju. Bayi tidak mengetahui apa-apa. Lalu ada orang tuanya, neneknya, ada yang mau mengasuh. Silakan, kalau saya sangat setuju kalau bayi itu. Tapi kalau yang sudah SMP, saya enggak tahu ya, bukannya saya enggak mau berpihak ya. Tapi mereka sudah dikotori begitu, bagaimana caranya itu?,” kata Nico.

Nico khawatir sekali, dan ia mengaku terbayang foto anak-anak yang menjadi korban bom ketika melihat anak-anak itu. Ia pun bertanya, di mana keadilan untuk mereka?

Ia ingin itu menjadi cara berpikir pemerintah DPR RI, dan juga masyarakat luas soal ISIS eks-WNI, supaya semuanya bersikap adil. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati sekali kalau ingin memutuskan pemulangan soal anak-anak itu. “Tapi saya setuju dengan sikap pemerintah,” pungkas dia. (ant)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.