Peserta BPJAMSOSTEK Kelompok PRT DKI Tertib Bayar Iuran

indopos.co.id – Ratusan pembantu rumah tangga (PRT) memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional di Wisma PKBI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (16/2/2020). Dalam acara yang dimotori oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) itu juga digelar Dialog Sosial Kepesertaan PRT dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) DKI Jakarta Cotta Sembiring, menjelaskan tentang manfaat program BPJAMSOSTEK. ”Alhamdulillah peserta yang ikut hadir diacara hari ini juga banyak yang langsung mendaftarkan diri menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” tutur Cotta. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJAMSOSTEK Guntur Wicaksono, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir Singgih Marsudi, serta Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini.

Baca Juga :

Menurut Cotta, saat ini jumlah tenaga kerja PRT yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sebesar 758 dan terdaftar melalui tiga program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang iuran per bulan sebesar Rp 36.800. ”Mereka ini tedaftar dalam kategori bukan penerima upah (BPU) di mana 25 persen iuran dibayar majikan dan 75 persen mereka bayar sendiri lewat kanal-kanal yang kami sediakan. Mereka ini iurannya sustain (tertib),” ujar Cotta.

Menurutnya, berdasarkan data dari JALA PRT terdapat sekitar 4,2 juta jumlah PRT se-nasional. Khusus di wilayah DKI Jakarta terdapat sekitar 4.000 an PRT. ”Melalui sosialisasi manfaat program BPJAMSOSTEK ini dan kerja sama dengan Asosiasi Pemberi Kerja/Serikat Pekerja Rumah Tangga kita harapkan akan meningkatkan lagi jumlah kepesertaan PRT diwilayah DKI Jakarta,” jelas Cotta.

Baca Juga :

Dalam kegiatan tersebut juga disosialisasikan peningkatan manfaat BPJAMSOSTEK tanpa ada kenaikan iuran. Peningkatan manfaat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Melalui PP 82/2019 antara lain diatur kenaikkan manfaat beasiswa sebesar 1.350 persen dan total santunan kematian sebesar 75 persen. Program JKK yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK meliputi perlindungan dari risiko kecelakaan kerja bagi pekerja dimulai dari perjalanan berangkat, pulang dan di tempat bekerja serta pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

JKK selama ini hadir dengan manfaat lengkap, di antaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

Manfaat JKK di atas menjadi semakin baik lagi karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam PP 82/2019, antara lain berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100 persen untuk 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan seterusnya sebesar 50 persen hingga sembuh.

PP 82/2019 juga meningkatkan manfaat biaya transportasi untuk mengangkut korban yang mengalami kecelakaan kerja. Biaya transportasi angkutan darat dinaikan dari Rp 1 juta menjadi maksimal Rp 5 juta, biaya transportasi angkutan laut naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan biaya transportasi angkutan udara dinaikan menjadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta.

Bantuan beasiswa merupakan manfaat program JKK yang mendapatkan kenaikan cukup signifikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Sebelumnya, bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, saat ini menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak. Sehingga kenaikan manfaat beasiswa BPJAMSOSTEK tersebut mencapai 1350 persen.

Tingkatan pemberian beasiswa kepada anak pekerja adalah sebagai berikut; Pertama, pendidikan TK sampai dengan SD atau sederajat sebesar Rp 1,5 juta per tahun untuk setiap orang, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun. Kedua, pendidikan SLTP atau sederajat sebesar Rp 2 juta per orang setiap tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun. Ketiga, pendidikan SLTA atau sederajat sebesar Rp 3 juta per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun. Keempat, pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12 juta per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun, dan bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar, saat peserta meninggal dunia atau cacat total, beasiswa akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Pemberian beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun, menikah atau bekerja.

Pemerintah juga menambahkan manfaat JKK dengan perawatan di rumah alias home care melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Tidak tanggung-tanggung peningkatan biaya home care dapat mencapai maksimal Rp 20 juta per tahun untuk setiap kasus dan diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur pemeriksaan diagnostik, yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan dilakukan hingga tuntas.

Tidak hanya program JKK, program JKM juga mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan. Selama ini manfaat program JKM yang diterima ahli waris terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan, bantuan biaya pemakaman dan beasiswa untuk 1 orang anak dengan total manfaat sebesar Rp 24 juta. Namun, dengan disahkannya peraturan ini total manfaat santunan JKM meningkat sebesar 75 persen menjadi Rp 42 juta. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian pemerintah untuk membantu meringankan beban pekerja atau keluarganya yang ditinggalkan.

Perincian santunan kematian program JKM naik dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20 juta, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta untuk 24 bulan menjadi Rp 12 juta, dan biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta.

”Dalam kesempatan acara dialog hari ini selain menyerahkan kartu peserta, kita juga telah menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris Ibu Wakingah, salah satu PRT asal Wonosobo senilai Rp 42 Juta. Mudah-mudahan santunan ini dapat meringankan beban keluarga ahli waris Ibu Wakingah,” ungkap Cotta.

Sementara itu Ketua Dewas BPJAMSOSTEK Guntur Wicaksono, menegaskan PRT merupakan pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. ”PRT jangan sampai didiskriminasikan atau dieksploitasi. Itu melanggar HAM dan melanggar Konvensi ILO,” ungkap Guntur.

Untuk itu menurut Guntur pihak majikan perlu untuk memberikan fasilitas kepesertaan BPJAMSOSTEK untuk PRT-nya. Menurut Guntur, dengan cara tersebut sebenarnya juga meringankan majikan dalam sisi perlindungan ketenagakerjaan. ”Saya zaman dulu (sebelum hadir BPJAMSOSTEK) pernah pengalaman punya PRT yang pendarahan (kecelakaan kerja) dibawa ke rumah sakit biayanya sampai Rp10 juta,” paparnya.

Kini setelah hadir BPJAMSOSTEK, PRT bisa didaftarkan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu maka seluruh risiko pekerjaan PRT akan ditanggung oleh negara melalui BPJAMSOSTEK. Menurut Guntur, Jaminan Kecelakaan Kerja BPJAMSOSTEK memberikan penjaminan tanpa batas biaya atau unlimited.(mdo/dni)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.