Proyek Pembangunan Cluster di Lebak Bulus Diduga Menyalahi Perda No. 1/2014

indopos.co.id – Warga di Jalan Manunggal Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, menolak pembangunan perumahan type cluster di wilayah mereka. Selain dikhawatirkan akan menjadi pemicu terjadinya banjir, juga diduga telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Baca Juga :

Orang Muda, Ayo Mulai Bisnis

Pelanggaran terhadap Perda No. 1/2014 yaitu belum mendapatkan persetujuan dari warga. Bahkan diduga terjadi pemanipulasian tanda tangan yang mengatasnamakan seorang warga yang dilakukan oleh oknum tertentu agar proyek tersebut dapat berjalan.
Baca Juga :
Penolakan ini sudah dilayangkan secara resmi ke pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 11 Februari 2020.
Dalam pengaduan tersebut dibeberkan beberapa kejanggalan terhadap pembangunan cluster yang dilakukan PT Diamond Land Development (DLD).
“Yang tandatangani persetujuan warga yang tinggalnya tidak berdampingan atau terdekat dengan kavling, lokasi pembangunan cluster tersebut. Tetangga sebelah kiri atau sekelilingnya tidak dimintai tanda tangan persetujuan,” jelas surat pengaduan tersebut.
Selain itu, rencana proyek pembangunan cluster tersebut, tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemprov DKI, yaitu hanya 4 unit saja. Ditemukan bukti otentik bahwa PT DLD akan membangun 37 unit di atas tanah yang luasnya kurang dari 1.000 m2 itu.
Warga khawatir, jika proyek pembangunan cluster terealisasi akan memicu terjadinya banjir di lingkungan tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengimbau kepada pengembang untuk berkomunikasi secara intens kepada masyarakat di sekitar pembangunan cluster.
“Jelaskan secara detail rencana pembangunan itu. Apa yang dilakukan sebagai solusi dari kekhawatiran warga akan terjadinya banjir. Pengembang salah jika tidak mengajak bicara warga,” ucap Gembong kepada wartawan.
Dia pun mewanti-wanti jangan sampai terjadi praktik manipulasi atau pemalsuan, seperti memalsukan tanda tangan warga yang dilakukan oknum aparat. “Negara ini adalah negara hukum. Jika terjadi indikasi pidana akan diproses secara hukum,” tegasnya.
Mengenai izin membangun yang hanya empat unit saja, namun pengembangan berencana membangun sebanyak 37 unit, persoalan ini harus clear apakah sudah sesuai izin yang dikeluarkan. Jika terbukti terjadi pelanggaran dia meminta ada penindakan tegas dari aparat berwenang.
Menurutnya, kepastian hukum harus jelas, karena yang akan dirugikan masyarakat, tidak hanya warga sekitar tapi juga calon pembeli cluster tersebut.
Gembong pun mengingatkan dari luas lahan yang tersedia tidak bisa keseluruhan dibangun cluster. Pengembang harus menyediakan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yanto, humas PT DLD saat dikonformasi membenarkan bahwa pihaknya baru mengantongi izin membangun hanya empat unit saja. Mengenai rencana membangun lebih banyak cluster lagi diakuinya alasannya karena respon pasar (calon pembeli) sangat antusias.
“Kami sedang mengajukan revisi perizinan supaya bisa membangun lebih banyak lagi. Sekarang ini yang sedang kami bangun sesuai izin yang sudah keluar,” kata Yanto.
Sementara, Camat Cilandak, Mundari saat ditanya mengaku dirinya belum mengetahui persoalan ini. Dia memastikan akan meng-kroscek dan akan mengambil tindakan tegas jika terbukti adanya pelanggaran.
“Saya belum tahu. Terima kasih sudah kasih tahu saya. Nanti saya kroscek,” ujar Mundari. (mdo)

loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.