RUU Ciptaker Disusun Berlandaskan Semangat Desentralisasi

indopos.co.id – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan, penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Hal itu sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :

Penegasan itu sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa RUU Ciptaker identik dengan sentralisasi kekuasaan.

“RUU Ciptaker justru disusun berlandaskan semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sesuai dengan standar layanan yang telah kita tetapkan,” tegas Susiwijono, di kantornya, Senin (17/2/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pemerintah Pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Ciptaker yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuannya adalah agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden.

Baca Juga :

Adapun konsepsi RUU Ciptaker ini berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang biasa dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital. “Perizinan berusaha yang terintegrasi dan dilakukan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,” pungkasnya. (dai)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.