Ini Tanggapan ADPPI terkait RUU Cipta Kerja

indopos.co.id – Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) mengapresiasi pemerintah berkenaan dengan Draft RUU Cipta Kerja yang juga memasukkan Sumber Daya Alam Terbarukan Panasbumi. Yakni sebagai bagian dari bidang usaha yang menjadi fokus penyederhanaan dalam penyelenggaraan pengusahaannya.

“Karena persoalan kemudahaan berusaha dan kepastian hukum telah menjadi bagian persoalan ketidakpastian pengusahaan panasbumi selama ini. Baik pemanfaatan langsung, maupun tidak langsung,” ujar Ketua Umum ADPPI Hasanuddin di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Misalnya kata dia, dalam pemanfaatan langsung, hingga kini belum terbit peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan pemanfaatan langsung. Kemudian dalam pemanfaatan tidak langsung persoalan kebijakan skema tariff penjualan energi listrik yang berubah-ubah, panjang dan berbelit-belit.

“Di dalam Draft RUU Cipta Kerja diharapkan persoalan tersebut dapat dipecahkan. Namun pada kenyataannya justru tidak disederhanakan dan memberikan kepastian,” beber Hasanuddin.

Bahkan, didalam pengusahaan pemanfataan langsung, seperti wisata, kewenangan penyelenggaran pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan langsung, yang semula berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi, dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Padahal pada pemanfataan ini, peran pemerintah daerah justru sangat membantu dalam penyelenggaraannya.

“Karena tidak mungkin pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pengusahaannya secara operasional. Hal ini bertentangan dengan asas kemudahaan berusaha dari RUU Cipta Kerja,” jelas Hasanuddin.

ADPPI, kata dia, meminta dalam Draft RUU Cipta Kerja di Bidang Panasbumi, pihak Pemerintah Pusat mempertegas pendelegasian pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung kepada pemerintah daerah. Baik penyelenggaraan perijinan, maupun pembinaan dan pengawasan.

“Kemudian dalam hal Pemanfaatan tidak langsung, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan. Dan mempertegas kebijakan skema tariff serta memotong rantai panjang dan berbelit-belit dalam energy sales contract,” pungkasnya. (dai)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.