Sampah Plastik Itu Berubah Jadi Monster

Merusak Lingkungan, Perlu Alternatif Lain

indopos.co.id – Segala sampah tak terurai seperti plastik hasil ciptaan manusia berubah menjadi monster-monster menakutkan. Lalu, monster itu memburu sebutir telur raksasa. Berbagai cara mereka lakukan untuk merampas telur raksasa itu. Namun, seseorang mempertahankan mati-matian. Meski dia diserang kanan-kiri. Dikepung. Babak belur.

Ini adalah salah satu adegan pementasan Planet Sebuah Lament karya terbaru Garin Nugroho di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, belum lama ini. Secara ringkas, karya ini mengisahkan situasi kalut usai terjangan tsunami dan hanya ada sebutir telur sebagai simbol keberlanjutan hidup, sumber pangan, dan energi yang tersisa bagi manusia. Di saat sama, sampah plastik hasil ciptaan manusia telah berubah menjadi monster pemburu sebutir telur tersebut.

Baca Juga :

Pementasan ini mengkritik manusia yang banyak mencipta benda-benda mati yang tak terurai daripada merawat benda hidup. Lalu, di manakah angin, api, air, hingga tanah bisa bis abermain ketika alam hidup tertutup benda mati? Mungkin bencana alam selama ini, karena mereka kehilangan alam bermain?’’

Bumi saat ini memang dalam kantong plastik. Berabad lamanya, bumi terperangkap jerat sampah plastik. Karakteristik plastik yang sulit diurai mengancam bumi beserta mahluk hidup di dalamnya. Masifnya penggunaan kantong plastik mendominasi populasi sampah plastik.

Itu sebabnya, demi keberlangsungan lingkungan kini dan nanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan tarif cukai plastik Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Melalui pengenaan tarif cukai untuk plastik tersebut maka harga per kantong atau per lembar menjadi sekitar Rp450 sampai Rp500.

Selama ini kantong plastik berbayar telah diterapkan Rp200 per lembar sesuai Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2016. Berbeda dengan pengenaan kantong berbayar oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Rp200 sampai Rp500 per lembar.

Baca Juga :

Ini Cara Atasi Sampah Plastik di Indonesia 

’’Melalui penerapan tarif cukai plastik tersebut, maka akan memberikan kepastian hukum seperti keseragaman pungutan, kejelasan pertanggungjawaban, adanya mekanisme kontrol dan penegakan hukum, serta mendorong produksi kantong plastik ramah lingkungan,’’ kata Sri Mulyani.

Selama ini konsumsi kantong plastik oleh masyarakat di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 107 juta kilogram per tahun. Ini berdasarkan data KLHK atas 90 gerai ritel pada 2016.

Sri Mulyani menyatakan, jika usulan penerapan tarif cukai kantong plastik disetujui para anggota dewan, maka akan menekan konsumsi plastik hingga 50 persen. Yakni menjadi 53,5 juta kilogram per tahun dengan potensi penerimaan Rp1,605 triliun. Pengenaan tarif cukai kantong plastik telah disampaikan dalam Undang-Undang APBN dan di nota keuangan beberapa kali namun belum dapat diterapkan.

Kurangi Kerusakan Alam

Sejumlah kalangan menyetujui usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan besar tarif cukai kantong plastik sebesar Rp30 ribu/kg kepada DPR. Hal itu untuk membantu pemerintah menekan defisit anggaran negara. Apalagi itu untuk menekan penggunaan plastik yang merusak lingkungan.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengatakan, usulan Kemenkeu itu sangat realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Sebab untuk meningkatkan tax ratio pajak untuk menekan defisit APBD sumber cukai harus ditingkatkan. Dan hal itu belum sama sekali digarap pemerintah selama ini.

’’Ini sangat diperlukan, karena langkah ini belum ditekan pemerintah. Pasti akan stabil keuangan negara dan tidak akan defisit. Kenaikan pajak plastik ini akan membantu pemerintah mengatasi semua persoalan,’’ katanya kepada INDOPOS, Kamis (20/02/2020).

Menurutnya, kenaikan cukai plastik tersebut tidak akan mengganggu masyarakat. Sebab, kebutuhan kantong plastik untuk transaksi sangat diperlukan. ’’Ritel dan pasar tradisional pasti butuh kantong plastik. Pasti mereka tidak peduli dengan kenaikan ini. Kan belanja harus pakai kantong plastik itu,’’ ujar Berly.

Selain itu, lanjut Berly, kenaikan pajak plastik yang diajukan Kemenkeu ke DPR itu dinilai sangat rendah bila dibandingkan sejumlah negara lain. Sebab, di beberapa negara pajak plastik itu mencapai 75 persen. Dan keuntungan dari cukai plastik ini dapat dipergunakan pemerintah menekan kenaikan harga pangan.

’’Jika terjadi inflasi pemerintah dapat mempergunakan dana pajak untuk beragam kepentingan pembangunan bagi masyarakat. Jadi banyak keuntungan yang di dapatkan dengan kebijakan ini,’’ imbuhnya.

Di lain pihak, Pengamat Lingkungan Universitas Indonesia Tarsoen Waryono menuturkan, usulan kenaikan pajak plastik juga harus diberikan kepada industri pembuat plastik. Itu dikarenakan sampah plastik merusak kelestarian lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya terjadi melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain dapat menimbulkan penyakit.

’’Bukan hanya kepada pengusaha atau pengelola super market dan konsumen, tapi harus dilakukan langsung oleh pemerintah ke industri. Pasti memberikan pemasukan besar bagi negara, juga akan membuat masyarakat meminimalisasi penggunaan plastik,’’ tuturnya.

Ditambahkan Tarsoen, kenaikan pajak plastik dapat mengurangi penggunaanya bagi masyarakat. Sebab untuk mengurai plastik itu membutuhkan waktu lama. Sehingga di tahun yang akan datang Indonesia terbebas dari sampah plastik.

Lihat Momen

Wakil Ketua Umum DPP APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Sarman Simanjorang pada dasarnya setuju saja dengan usulan kenaikan cukai plastik. Hanya saja APPSI mengingatkan, agar pemerintah melihat lagi momentum sebelum menaikkan cukai plastik.

’’Pemerintah harus memperhatikan kondisi dunia bisnis saat ini, khususnya bagi usaha yang terdampak langsung pada kenaikan cukai plastik. Apakah kenaikan itu dapat menghantam sektor bisnis tersebut atau tidak. Di sinilah perlu dicari momentum yang tepat sebelum mengambil langkah tersebut,” ujar Sarman, Kamis (20/2/2020).

Sarman mengatakan, pihak yang akan terdampak langsung pada kenaikan cukai plastik, selain penjual juga adalah konsumen. ’’Karena otomatis harga plastik di pasaran akan melonjak,’’ katanya.

Namun, jika memang tujuannya mengendalikan jumlah plastik yang memicu kerusakan lingkungan ya harus didukung. Hanya saja, perlu adanya alternatif lain sebagai pengganti plastik. ’’Semua harus dipikirkan matang,’’ katanya.

Di tempat terpisah, Humas Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Sofyan mengatakan, cukai plastik yang disepakati Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berdampak serius terhadap perekonomian. Pasalnya, harga yang disepakati tidak berdampak terhadap harga plastik yang sudah berlaku di masyarakat.

“Kalau dari paparan Kementerian Keuangan cukai yang dikenakan tidak terlalu jauh dengan harga kantong plastik yang dikenakan oleh ritel selama ini,” ujar Sofyan kepada INDOPOS, Kamis (20/2/2020).

Ia menyebutkan, selama ini harga kantong plastik yang dikenakan ritel hanya Rp200. Apalagi cukai plastik ini apabila jadi dikenakan hanya berkisar Rp200 hingga Rp500. Penetapan cukai tidak membuat ritel memungut biaya kantong plastik. ’’Kalau hitungan dari Kementerian Keuangan itu hanya Rp30 ribu per Kilogram. Kenapa ini rendah, ya karena agar tidak timbul guncangan di perekonomian,’’ katanya.

Selain itu, penetapan cukai plastik ini, masih ujar Sofyan, hanya berdampak 0,018 persen pada inflasi. “Jadi kalau sesuai hitungan, penetapan cukai plastik ini tidak berdampak pada perekonomian,” ucapnya.

Lebih jauh Sofyan menjelaskan, penetapan cukai plastik agar pungutan plastik bisa dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai keperluan. Salah satunya cukai dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan. ’’Daripada selama ini pungutan plastik oleh ritel tidak jelas di penggunaan, lebih baik cukai plastik dikelola pemerintah,’’ ungkapnya.

Penyaluran pungutan harga plastik melalui cukai, menurut Sofyan, juga berdampak positif pada industri plastik. Sebab, kebijakan pelarangan penggunaan plastik di sejumlah daerah menimbulkan dampak diskriminatif industri plastik. ’’Argumen Kementerian Keuangan sih cukai ini lebih berdampak positif terhadap industri plastik yang selama ini banyak kebijakan daerah terkait larangan penggunaan plastik,’’ katanya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar mengaku mendukung kebijakan penetapan cukai plastik. Pasalnya, kebijakan ini sudah tepat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Selain itu, kebijakan cukai plastik bisa mendorong perilaku masyarakat. ’’Masyarakat bisa meningkatkan budaya membawa kantong belanja sendiri,’’ ujar Novrizal Tahar.

Tumbuhnya budaya membawa kantong belanja, dikatakan Novrizal, bisa mengurangi masalah terkait pengelolaan sampah. Pasalnya, selama ini pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai oleh pemerintah. ’’Kalau ini (penetapan cukai plastik) serius diberlakukan, ya bisa saja mengurangi sampah hingga 5 persen,’’ katanya.

Dia menuturkan, selama ini pengelolaan sampah masih menyisakan masalah. Salah satu kendalanya karena faktor kapasitas pemerintah daerah yang masih kecil, kepedulian masyarakat hingga tren peningkatan sampah plastik yang meningkat tajam karena perubahan pola konsumsi.

’’Masalah itu kemudian menjadikan masalah sampah menjadi masalah serius,’’ ujarnya.
Beberapa upaya sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi masalah sampah. Dari stakeholder mulai hulu hingga hilir, produsen, masyarakat hingga pemerintah daerah. Semua sudah dilakukan secara simultan. “Konkretnya ada yang berupa kebijakan hingga dukungan sarana dan prasarana,’’ katanya. (cok/wok/nas/aen)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.