Overfishing Ancam Stok Ikan, Ini Modusnya

indopos co.id – Ketersediaan stok ikan dunia saat ini tengah terancam. Pasalnya, peningkatan angka konsumsi ikan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan populasi ikan di laut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing).
“Tren perikanan tangkap sempat meningkat namun cenderung statis saat ini. Hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing stock) yang mencapai angka 33 persen,” ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.
Baca Juga :
Hal itu disampaikan dalam paparannya yang bertema “Blue Paper 15: IUU Fishing and Associated Drivers” pada Seminar ‘Memperkuat Upaya Pemberantasan IUU Fishing dan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Sektor Perikanan’ yang diselenggarakan oleh High Level Panel for A Sustainable Ocean Economy, Indonesia Ocean Justice Initiative, dan World Resource Institute (WRI) Indonesia pada Jumat (21/2) di Hotel Sari Pacifc Jakarta.
Baca Juga :

Izin Kapal Perikanan Tak Dipersulit

Sjarief menerangkan, terdapat berbagai modus yang digunakan untuk melakukan IUU Fishing. Pertama, penggunaan flag of convenience state. Modus ini menggunakan suatu bendera negara pada kapal tanpa adanya hubungan asli antara pemilik kapal dan pengoperasiannya kepada negara tersebut.
“Modus ini seringkali digunakan karena negara bendera (flag state) memberikan keuntungan untuk pemilik kapal seperti pengawasan yang rendah, pendaftaran yang sangat mudah, dan perpajakan yang kecil,” ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/2/2020).
“Modus ini juga memungkinkan untuk menyembunyikan pemilik yang sebenarnya. Kapal akan mudah melakukan flag hopping atau berganti-ganti flag state,” tambah Sjarief.
Kedua, modus yang sering digunakan oleh para pelaku IUU Fishing ialah flags of non-compliance di mana flag state tidak membuka registrasi namun memiliki reputasi yang kurang baik dalam pemberantasan illegal fishing.
Modus ketiga yang seringkali ditemukan ialah penggunaan ports of convenience. Melalui modus ini, para pemilik kapal memilih tempat pendaratan yang memiliki inspeksi yang sangat minim karena rendahnya kapasitas, sistem pencatatan yang tidak baik, maupun korupsi.
Keempat, modus kejahatan untuk melakukan IUU Fishing dilakukan dengan mematikan alat pendeteksi posisi kapal seperti  Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS).
“Terdapat kewajiban bagi kapal berukuran 300 Gross Ton (GT) untuk mengaktifkan AIS. Namun yang seringkali terjadi pada praktiknya di laut,  mereka secara sengaja mematikan AIS dan VMS  tersebut agar keberadaan kegiatannya tidak dapat dimonitor,” jelas Sjarief.
Kelima, terdapat praktik kejahtaan IUU Fishing di mana para pelaku  menggunakan dokumen dan identitas yang dipalsukan serta melibatkan jaringan pemilik kapal yang kompleks. Kepemilikan kapal dibuat menjadi lintas negara sehingga pemilik kapal yang sebenarnya sulit untuk dideteksi.
“Kita pernah menemukan modus seperti ini di Indonesia.  Kita menangkap kapal yang melakukan IUU Fishing  namun tidak ada negara yang mengakui kepemilikan kapal tersebut,” imbuh Sjarief. (yay)

loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.