Ketika Pilres 2024 Tanpa Jokowi, Lembaga Survei Sudah Petakan Kontestannya

indopos.co.id – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih jauh di depan mata. Pemerintahan hasil Pilpres 2019 pun belum lama dimulai. Toh lembaga survei sudah buru-buru merilis dan memetakan siapa yang akan tampil dalam ajang Pilpres empat tahun mendatang. Siapa saja calon-calonnya?

Di sisi lain, lembaga survei lainnya juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap
masa kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Apa hasil terbaru?

Sementara itu, untuk calon-calon presiden (capres) 2024 yang dimunculkan dalam survei yang dilakukan lembaga Indo Barometer baru-baru ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati posisi teratas capres 2024. Survei ini tanpa menyertakan nama Jokowi yang sudah menduduki jabatan presiden selama dua periode. Dari simulasi 22 nama, Prabowo memperoleh suara 22,5 persen. “Tanpa Jokowi, Prabowo Subianto unggul dengan persentase 22 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Ia menyebutkan, calon lain menyusul setelah Prabowo antara lain Anies Baswedan sebesar 14,3 persen, kemudian Sandiaga Uno (8,1 persen), Ganjar Pranowo (7,7 persen), Tri Rismaharini (6,8 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (5,7 persen).

Selain itu, lanjut Qodari, ada nama Khofifah Indar Parawansa (3,3 persen), Ridwan Kamil (2,6 persen), Erick Thohir (2,5 persen), Mahfud MD (1,6 persen), dan Puan Maharani (1 persen).

Kemudian untuk tokoh partai politik, kata Qodari, minus Surya Paloh, dukungan publik untuk capres adalah Prabowo masih unggul sebesar 38,3 persen, disusul Agus Harimurti (16,4 persen), Puan Maharani (3,5 persen), Muhaimin Iskandar (2,3 persen), Zulkifli Hasan (1,2 persen), dan Airlangga Hartarto (1,1 persen). “Survei juga menyimulasikan dua nama capres, yaitu Prabowo-Anies Baswedan dan Prabowo-Ridwan Kamil,” katanya.

Dalam pertanyaan tertutup secara head to head, lanjut Qodari, pihaknya membuat simulasi Prabowo berpasangan dengan sejumlah tokoh partai politik. Salah satunya dengan Puan Maharani untuk melawan Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Waketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Qodari menyebutkan, beberapa simulai di antaranya pasangan Prabowo– Puan Maharani (39.3 persen) vs Anies Baswedan–Airlangga Hartarto (21.9 persen). Tidak akan memilih/Rahasia/Belum memutuskan/Tidak tahu/Tidak jawab sebesar 38.9 persen.

Kemudian pasangan Prabowo Subianto –Puan Maharani (38.6 persen) vs Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (22.1 persen). Tidak akan memilih/Rahasia/Belum memutuskan/Tidak tahu/Tidak jawab sebesar 39.4 persen. Lalu pasangan Prabowo Subianto –Puan Maharani (37.0 persen) vs Anies Baswedan–Agus Harimurty Yudhoyono (25.8 persen). Tidak akan memilih/Rahasia/Belum memutuskan/Tidak tahu/Tidak jawab sebesar 37.4 persen.

Dan pasangan Prabowo Subianto –Puan Maharani (36.6 persen) vs Anies Baswedan – Mochamad Ridwan Kamil (26.2 persen). Tidak akan memilih/Rahasia/Belum memutuskan/Tidak tahu/Tidak jawab sebesar 37.3 persen.

Pasangan Prabowo Subianto – Budi Gunawan (36.1 persen) vs Anies Baswedan–Agus Harimurty Yudhoyono (26.2 persen). Tidak akan memilih/Rahasia/Belum memutuskan/Tidak tahu/Tidak jawab sebesar 37.7 persen dan pasangan Prabowo Subianto–Muhammad Prananda Prabowo (35.4 persen) vs Anies Baswedan–Agus Harimurti Yudhoyono (26.2 persen). Tidak akan memilih/Rahasia/Belum memutuskan/Tidak tahu/Tidak jawab sebesar 38.4 persen.

“Survei kami dilakukan pada 9-15 Januari lalu dengan melibatkan 1.200 responden, margin of error sekitar 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan metode wawancara tatap muka. Selain itu juga menggunakan kuesioner penarikan sampel multistage random sampling,” beber Qodari.

Menanggapi hasil simulasi head to head yang dibuat Indobarometer, yakni memasangkan Ketum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres-cawapres. Prabowo-Puan unggul melawan paslon (pasangan calon) lainnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pelaksanaan pemilu masih panjang, sehingga semua kemungkinan masih bisa terjadi.

“Kami sebagai parpol saat ini masih terus bekerja untuk rakyat. Apalagi tidak sedikit kader-kader kami dipercaya duduk di eksekutif, legislatif pusat dan daerah. Kami ingin menyatu dengan masyarakat,” katanya.

Meski hanya sebagai potret, Anggota Komisi III DPR itu berterima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada PDIP yang selain diprediksi menang kembali di Pileg–karena muncul nama-nama kader potensial menjadi capres. Dalam survei Indobarometer, selain Puan, ada pula nama Prananda Prabowo, Tri Rismaharini, dan Ganjar Pranowo.

“Sebagai partai politik, kami ingin menyatu dengan dinamika rakyat. Dan harus mampu menciptakan kader-kader pemimpin baik di tingkat pusat, daerah di legislatif maupun eksekutif bahwa partai politik sebagai kawah candradimuka kepemimpinan buat bangsa ini,” bebernya.

Dia menyebut, PDIP selalu menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin di tingkat daerah maupun di pusat. “Kami berterima kasih ada selain Pak Jokowi ada empat kader PDI Perjuangan yang namanya muncul dari hasil survei. Dua tingkat daerah dua tingkat pusat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan, hasil survei yang dirilis lembaga Indo Barometer sungguh bombastis dan bermuatan provokasi positif. Lebih-lebih bagi parpol Golkar. “Dari hasil survei kami berada di urutan ketiga. Jadi kami harus serius bekerja,” ujarnya.

Merujuk hasil survei tersebut, lanjut Ahmad, mengingatkan pada hasil survei pada 2019 lalu. Semua lembaga survei mengeluarkan hasil survei suara Golkar hanya enam hingga sembilan persen. Namun pada Pemilu 2019 Golkar mendapatkan suara 12,3 persen.

“Alhamdulillah, hasil 2019 itu luar biasa. Kami mendapatkan cobaan sejak 2014 hingga jelang 2019. Alhamdulillah juga pada jelang 2019 kader Golkar sadar dan melaksanakan konsolidasi,” katanya.

Ahmad menjelaskan, sejak 2014 lalu Golkar mengalami turbulensi politik. Sepanjang tahun tersebut terjadi empat kali musyawarah nasional (munas). Dari sejarah tersebut, pada jelang 2019 kader Golkar melakukan konsolidasi.

Setelah dipercaya, dikatakan Ahmad, pada 2019 banyak kader Golkar duduk di kabinet dan DPR. Saat ini mereka tengah giat bekerja, sebagai wujud tanggung jawab kepercayaan dari masyarakat. Kendati demikian, parpol Golkar tetap terus melakukan transformasi secara internal.

“Selain fokus bekerja, sebagai partai tua kami terus bebenah secara internal dengan kaderisasi hingga di tingkat desa,” bebernya.

Kaderisasi, kata Ahmad, dilakukan dalam satu tahun ini. Menghadapi pilkada pada 2020, parpol Golkar saat ini serius melakukan penjaringan untuk bakal calon kepala daerah. Proses dilakukan hingga tingkat desa. “Ini (proses penjaringan, Red) kami lakukan sebagai pembangkit semangat kader Golkar,” katanya.

Ia menegaskan, Golkar menginginkan kadernya maju sebagai figur capres pada 2024. Pasalnya sejak 2009, Golkar tidak memiliki figur capres. Kendati survei lembaga Indo Barometer telah merilis ketua umum Partai Golkar sebagai figur capres, Golkar sendiri belum memiliki keputusan untuk calon figur capres.

“Kami tentu tetap menanti ada kader partai kami menjadi figur capres. Tentu saat ini tengah kami persiapkan. Hasil survei ini akan menjadi modal kami, meskipun tantangannya keras,” ungkapnya.

Jokowi-Ma’ruf

Masa kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah melewati 100 hari. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat? Politika Research and Consulting (PRC) bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) melakukan survei terbaru tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berada di level 61,4 persen, sedangkan 33 persen merasa tidak puas,” kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020).

Dia menjelaskan, harus dilihat, melewati 100 hari kinerja Jokowi-Ma’ruf minimal dijadikan ukuran utama apakah para Menteri Jokowi melakukan keseriusannya saat dilakukan sumpah. “Diduga dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle. Kalau kinerjanya (para menteri, Red) tidak sesuai harapan,” tandasnya.

Di awal periode ini, President Jokowi disorot kinerjanya. Jokowi mandapatkan masukan dan info dari publik untuk memperbaiki kinerjanya. Ada satu legacy, pembuktian. Kemudian, Menteri Ekonomi, kinerja rata-ratanya juga mendapatkan sorotan publik. Sebab, mereka masyarakat sangat kesulitan menjangkau harga yang tinggi. “Untuk mendapatkan pekerjaan cukup susah, baru aspek hukum, politik dan agama. Tapi ranking utamanya adalah faktor ekonomi,” ujarnya.

Sedangkan kepuasan atas pemerintahan Jokowi ditopang beberapa kebijakan. Masyarakat merasa puas dengan pembangunan infrastruktur sebesar 76,6 persen, pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) 86,1 persen, penanggulangan bencana 64,1 persen, tiga kartu unggulan seperti Kartu Prakerja 76,5 persen; Kartu Pintar Kuliah 86,6 persen; dan Kartu Sembako Murah 86,8 persen.

Tak hanya itu, lanjut dia, ada beberapa kebijakan Jokowi yang tidak disukai masyarakat. Adi menjelaskan, masyarakat tidak setuju dengan rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik sebesar 72,6 persen dan pengalihan subsidi LPG 60,5 persen. Pada kebijakan pemindahan ibu kota diafirmasi masyarakat sebesar 56,9 persen dan keyakinan terhadap pemberantasan korupsi 53,4 persen.

Rio Prayogo, direktur eksekutif PRC menerangkan, temuan yang menarik, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 33 persen berada di wilayah yang bukan basis pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Jokowi diketahui mengalami kekalahan pada Pilpres 2019 di Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Jawa Barat (Jabar).

“Data itu menunjukkan bahwa residu Pilpres 2019 masih cukup terasa pada wilayah-wilayah itu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan,” ujarnya.

Sedangkan Adi menambahkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tinggi negara bervariasi. TNI menjadi lembaga negara dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 77,5 persen. Lembaga lain antara lain Polri berada pada tingkat 67,8 persen, KPK 57,4 persen, Kejagung 51,1 persen, BPK 48,9 persen, DPD 51,4 persen, DPR 50,6 persen, MA 53,2 persen, MK 50,9 persen, dan MPR 51,7 persen.

Mengenai metodelogi, survei nasional yang bertajuk ‘Proyeksi Politik 2024’ ini menggunakan metode Multistage Random Sampling. Survei dilakukan pada awal Februari 2020 dengan responden survei sebanyak 2.197 yang tersebar secara proporsional pada 220 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan Margin of Error sebesar 2,13 persen.

Siklus sepuluh tahunan, kata Adi, pada 2024 masyarakat juga menginginkan unsur pasangan capres-cawapres dari militer dengan sipil. Angka dinamis sebenarnya disukai sebesar 30,4 persen responden. Dan responden menekankan aspek keagamaan, namun tidak menekankan aspek kesukuan capres-cawapres.

Pada aspek keagamaan, lanjut Adi, responden menginginkan pasangan capres-cawapres dari muslim. Sedangkan pada aspek kesukuan, responden tidak menekankan pada suku tertentu. “Sebanyak 60,8 persen menyatakan bahwa capres-cawapres boleh dari suku apapun,” katanya.

Muncul elektabilitas 30 nama tokoh, kata Adi, di antara nama-nama yang berlatar belakang militer antara lain Prabowo 17,3 persen, AHY 5,4 persen, Gatot Nurmantyo 2,0 persen, dan Andika Prakasa 1,3 persen.

Adi menyebutkan, dari kalangan sipil, Sandiaga Uno menjadi kandidat tertinggi yang dipilih masyarakat dengan jumlah 9,1 persen. Disusul Ganjar Pranowo 8,8 persen, dan Anies Baswedan 7,98 persen.

“Pada 2024, pertama tetap nama Sandiaga Uno paling tinggi, sosok figur yang masuk kepada siapa saja, kedua Anies Baswedan. Namun karena banjir, sehingga elektabilitasnya sempat turun 11,9 persen. Kemudian muncul nama tokoh Ganjar Pranowo, AHY, dan Gatot, Puan Maharani, Nadiem, Erick Thohir, Moeldoko dan Andika,” katanya.

“Kita tracking Ketua Umum Partai dan pimpinan lembaga negara, kalangan TNI kita tracking. Orang-orang yang menjadi perbincangan masyarakat,” ungkapnya.

“Polisi, Pak Tito juga kita tracking karena menjadi perbincangan masyarakat,” ujar dia. Kemudian TikTok menambah populer, siapa tak kenal Anies dan Ganjar. Elektabilitas itu menyangkut rasa dan kinerja. Jadi TikTok itu satu instrumen kunyahan publik.

Ini sangat terkait dengan kinerjanya dan cukup meyakinkan serta masuk akal. Sehingga ada unsur kawin silang, antara unsur militer diperlukan apakah sebagai capres ataupun cawapres.

Menurutnya, Anies figur yang cukup dominan dan kandidat potensial, bisa disebut posisi. Bagaimana Anies dapat menghadapi banjir. “Tapi, andai pilpres dilakukan hari ini, banjir di Jakarta sejak 1 Januari 2020 efektif membunuh elektibilitasnya (Anies, Red),” ujar dia.

Ke depan, Anies juga harus memaksimalkan kinerja untuk menjaga performa politiknya. Ini terutama banjir yang terjadi belakangan ini, apalagi semalam banjir di Jakarta.

Kemudian Sandi yang cukup potensial, muncul sebagai sosok populer. Pertaruhannya, Sandi apakah tetap diminati dan menjadi tokoh populer? Nama Gatot, AHY, Moeldoko dan Prabowo juga penting menentukan capres dan cawapres nantinya.

Dalam demokrasi, masyarakat biasa-biasa saja, petani, tukang becak. Itulah kenapa dalam survei, seperti halnya kinerja DPR RI saat ini bagus. Karena tidak ada dinamika yang cukup ekstrem, tidak banyak demonstrasi. “Hanya mahasiswa saja, dua hari demo, kesananya tidak lagi,” ungkapnya.

“Pada 2014, DPR RI banyak ribut, itulah yang saya kritik,” ujarnya seraya menambahkan bahwa penetrasi langsung ke masyarakat itu partai politik. (nas/ibl)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.