Mendagri: Kepala Daerah Harus Sediakan Kebutuhan Bahan Bacaan Penduduknya

indopos.co.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Ia juga meminta Kepala Daerah membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa.

Hal itu diungkapkannya saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca Juga :

”Saya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi, Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama,” ujarnya.

Diakui potensi demografi dan geografi saja belum cukup menjadikan Indonesia negara yang kaya. Dukungan dan perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dianggap salah satu kendala perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik. Banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca.

Mendagri menyayangkan hal tersebut, padahal hal itu dinilainya penting sebagai salah satu langkah untuk menentukan arah dan keberhasilan bangsa. Ia juga menekankan agar Kepala Daerah peduli untuk membuka akses literasi dan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya.

”Sudah banyak penelitian internasional yang mengatakan minat baca Indonesia rendah. Itu adalah alarm, semacam wake up call. Meski terakhir, world culture indeks menampilkan update terbaru bahwa angka minat baca Indonesia berada di posisi menengah, ini harus ada kerjasama semua pihak termasuk kepala daerah,” kata mantan Kapolri tersebut.

Baca Juga :

Dalam berbagai kesempatan, Perpustakaan Nasional melansir bahwa minat baca di Indonesia bukan dilatarbelakangi oleh bahan bacaan yang kurang, tapi ketersediaan akses terhadap bahan bacaan, apalagi mayoritas penduduk tinggal di daerah pelosok, terpencil. Oleh karena itu Kepala Daerah harus mulai sadar dan berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, perhatian khusus Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul perlu dilihat secara serius, pasalnya dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan akses buku bacaan di perpustakaan sebagai jantung pendidikan.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya baca yang rendah, sebaliknya ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan askes bacaan di setiap daerah.

”Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama,” tukasnya.

Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pembicara kunci adalah untuk meyakinkan seluruh pemerintah daerah agar punya kesadaran menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penduduknya.

”Itulah sebabnya upaya kita untuk memasukkan perpustakaan sebagai urusan wajib yang diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi fondasi dan landasan yang kuat untuk ke depan kita berharap bahwa pemerintah daerah dan kepala daerahnya mempunyai kesadaran untuk mencipatakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” tuturnya.

Urgensi pendidikan dan perpustakaan nyatanya tidaklah dapat dipisahkan. Oleh karenanya ia mendorong Pemda untuk menumbuhkembangkan budaya literasi. ”Tidak ada guru tentang kedaerahan, tapi banyak buku yang menginformasikan asal usul, adat istiadat. Ini bisa dikelola oleh daerah. Daerah harus benar-benar tumbuhkan literasi,” terangnya.

Pengetahuan menjadi sangat penting. Kunci untuk memunculkan sumber daya yang unggul. Selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih. Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat.

Diakui, arahan Presiden Joko Widodo adalah menciptakan SDM unggul Indonesia maju. Perpustakaan Nasional adalah salah satu yang diharapkan mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di level Asia. Indeks pembangunan manusia bisa dicapai jika manusia Indonesia cerdas. Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara didirikan.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 yang dihelat selama tiga hari, yakni 25-27 Februari 2020 di Jakarta,  dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakornas mengupas berbagai kebijakan yang dipaparkan secara bergantian Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemendes-PDTT, Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dihadiri tidak kurang dari 1.500 peserta dari seluruh dinas perpustakaan, Bappeda, berbagai forum perpustakaan, asosiasi penerbit dan profesi, pengusaha rekaman, pegiat literasi, dan para pustakawan. (mdo)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.