MUTU International Ajak Dunia Usaha Turut Perangi Korupsi di Indonesia

indopos.co.id – Di tengah maraknya pemberitaaan terjadinya berbagai kasus korupsi di Indonesia, MUTU International menyerahkan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 ABMS, kepada PetroChina International Jabung Ltd.,  pada 25 Februari 2020. Penyerahan dilakukan oleh Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari, Arifin Lambaga, MSE kepada Presiden of PetroChina International Jabung Ltd., Nie Changmou di kantor pusat perusahaan itu di Menara Kuningan, Jakarta.
Baca Juga :
Dalam sambutannya,  Arifin Lambaga menyampaikan, langkah yang diputuskan pimpinan dan manajemen PetroChina International Jabung Ltd., merupakan langkah yang patut diapresiasi dan diikuti oleh perusahaan lain. “Indonesia yang saat ini jadi sorotan dunia, khususnya sebagai tujuan pengembangan dunia usaha dan investasi, terus berupaya membangun kepercayaan internasional. Kepercayaan ini dibangun untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang serius memerangi korupsi maupun kejahatan korporasi,” jelasnya.
Upacara penyerahan yang dihadiri oleh VP, Manager dan kalangan internal perusahaan itu, juga turut dihadiri oleh Indra Gunawan, Lead Auditor SKK Migas. Dalam catatan, SKK Migas telah menjalankan berbagai langkah untuk turut mencegah keterlibatan dunia usaha dalam lingkaran korupsi. Ini dimulai dengan  menerapkan standar ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk seluruh jajaran SKK Migas, pada pertengahan tahun 2017. Penerapan standar diikuti dengan integrasi ke berbagai proses bisnis institusi pemerintah. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya aturan yang mempertegas larangan menerima atau memberikan suap untuk dan oleh seluruh jajaran SKK Migas.
Baca Juga :
Hal yang dilakukan SKK Migas tersebut, relevan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Salah satu pertimbangan dalam PerMA tersebut dengan tegas menyatakan korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.
Dalam kesempatan terpisah Arifin Lambaga menyebutkan, diraihnya sertifikat SMAP ISO 37001 : 2016 ABMS, oleh PetroChina ini, merupakan perwujudan “Gerakan turut  memerangi korupsi” yang digiatkan SKK Migas. “Dalam pandangan MUTU International, korupsi bukan hanya dilakukan oleh institusi pemerintah beserta aparatnya. Sehingga untuk memeranginya bukan hanya jadi urusan institusi pemerintah, dan kepada aparat pemerintah. Namun korupsi telah berkembang menjadi ekosistem yang saling terkait antara unsur pembuat aturan / legislatif, unsur penegak aturan / yudikatif, unsur pelaksana aturan / eksekutif, dan yang terpenting unsur sasaran aturan, yang terdiri dari masyarakat sipil maupun pelaku usaha. Sehingga untuk memerangi korupsi, pengawasan terhadap munculnya peluang-peluang korupsi perlu dilakukan pada seluruh unsur tersebut,” bebernya.
Lebih lanjut Arifin Lambaga menguraikan keterkaitan antara suap, yang dapat dicegah lewat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dengan korupsi, adalah : “Tindakan suap, merupakan pintu masuk terjadinya korupsi. Maka memerangi korupsi dapat dilakukan seluruh unsur perusahaan / pelaku usaha,  dengan melarang keras dan menganggap tabu melakukan penyuapan, walaupun tujuannya untuk memperlancar proses usaha . Tak berlebihan jika PetroChina International Jabung Ltd, disebut sebagai teladan bagi perusahaan lain, turut mewujudkan iklim berdaya saing yang sehat dan terwujudnya kepercayaan pelaku usaha internasional kepada Indonesia”. Hal yang disampaikan Arifin Lambaga tersebut, senada dengan yang dirasakan PetroChina International Jabung.
Nie Changmou dalam sambutannya menyatakan, dengan menerapkan standar SMAP, maka terdapat jaminan bagi manajemen, investor, para pekerja, pelanggan dan pihak terkait lainnya untuk tercegah dari resiko penyuapan.
Tersirat dari peristiwa penyerahan sertifikat tersebut, dengan makin banyaknya perusahaan menerapkan SMAP hingga ke tahap sertifikasi, maka ekosistem anti suap dan tercegahnya korupsi yang melibatkan dunia usaha, makin terbangun. Indonesia, yang menurut Indeks Persepsi Korupsi 2019 berada di peringkat ke-85 di antara 180 negara yang di-survey dan meraih nilai 40 dari 100 poin sempurna. Posisi ini mengindikasikan terus diperbaikinya peringkat persepsi korupsi Indonesia, sejak disurvey pertama kalinya. Pada gilirannya perbaikan posisi, berkontribusi pada terciptanya iklim persaingan yang sehat, dan biaya produksi yang makin kompetitif. (mdo)

loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.