DPR Curiga Ada Konflik Kepentingan dalam Penempatan Pegawai dan Pengisian Jabatan

Ketika Pegawai Ada di Zona Nyaman

indopos.co.id – DPR RI curiga ada konflik kepentingan dalam penempatan pegawai dan pengisian jabatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Permasalahan di instasi tersebut dinilai selalu saja persoalan kesalahan manusia (human error) dan sistem.

“Saya mencurigai ada kepentingan pihak tertentu, sehingga yang pejabat yang ditempatkan adalah orang-orang yang sengaja ditempatkan dari Kesekjenan,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2020).

Herman mengatakan, Komisi III DPR RI akan mengundang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola manajemen pegawai, yakni dalam sistem penempatan pegawai atau pengisian jabatan.

“Seperti kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini Menkumham disorot publik terkait kejadian error system pada Sistem Informasi Manajemen Imigrasi (SIMKIM). Tetapi saya lihat, kesalahan sistem ini seharusnya bisa diantisipasi jika Pejabat atau Pegawai Kemenkumham memiliki integritas dan kualitas kompetensi yang mumpuni,“ kata Herman Herry.

Baca Juga :

DPR RI Kecam Aksi Pengeboman ISIS di Arab Saudi

Atas dasar tersebut, politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pentingnya sistem promosi dan mutasi yang seharusnya dilakukan berdasarkan kualitas, kompetensi dan integritas seseorang. Sebab, dalam beberapa kali kunjungan Komisi III DPR RI ke Lapas, Komisi III DPR RI selalu saja menemukan persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai meski sudah ada rotasi kepegawaian.

“Dari informasi yang diterima oleh Komisi III DPR RI, ada indikasi bahwa penempatan sejumlah posisi atau jabatan didasarkan pada subjektifitas sejumlah pihak,” kata legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II itu.

Baca Juga :

Peserta MTQ Nasional Wajib Tes Usap

Dia menambahkan, seharusnya dalam pengisian sebuah jabatan harus didasarkan pada kebutuhan manajemen. Seharusnya yang paling mengetahui kebutuhan tersebut adalah masing-masing Dirjen.

“Dirjen sebagai user seharusnya menjadi pihak yang paling capable untuk mengetahui kebutuhan manajemen dan kualifikasi yang dibutuhkan jajarannya. Jangan sampai masukan Dirjen terpental karena ada kepentingan pihak tertentu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pada masa sidang yang mendatang Komisi III DPR akan mengadakan rapat dengar pendapat secara khusus dengan Sekjen Kemenkumham untuk dimintai penjelasannya terkait hal tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Menkumham Yasonna H Laoly agar mengevaluasi sistem kepegawaian di lembaga yang dipimpinnya. Ia mengatakan, pihaknya menyoroti ketika tidak adanya rotasi dan penyegaran pegawai, maka yang menjalankan arahan di Kemkumham itu adalah pegawai-pegawai yang berada pada zona yang nyaman (comfort zone).

“Ketika pegawai itu ada dalam zona yang nyaman (comfort zone, red), yang terjadi adalah tidak ada dinamika, tidak ada perbaikan, tidak ada pergerakan, stagnan. Nah, ini yang kami khawatirkan di Komisi III,” kata Eva di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Selasa (3/3/2020).

Eva melihat dari tahun ke tahun, permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM selalu saja diliputi persoalan kesalahan manusia (human error) dan sistem.

“Ini yang belakangan kita lihat, kemudian kita saksikan, kita rasakan. Nah, tentu kami meminta ke Pak Menteri ini agar kemudian melihat kembali, karena persoalan di Kemenkumham ini sangat kompleks,” imbuhnya.

Menurut Eva, jika kepegawaian di Kemenkumham terus dibiarkan pada zona nyamannya, maka Kemenkumham akan kesulitan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks seperti persoalan di lembaga pemasyarakatan, keimigrasian, yang semuanya berdampak pada banyak birokrasi.

Menkumham Yasonna H Laoly membantah kecurigaan tersebut. Dia mengatakan, telah mengancam akan melaporkan para pegawai ‘nakal’ di lingkungan lembaga yang dipimpinnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindak.

“Lapas masih ada pungli (pungutan liar, red) di situ, dari awal saya instruksikan perbaiki. Ini ada Ketua KPK, hati-hati. Kalau perlu diam-diam nanti saya bilang Pak Ketua (KPK, red), di sana nampaknya sulit, saya sudah ingatkan tidak bisa. Kasih pelajaran itu (Pak Ketua, red). Jadi hati-hati ya,” kata Yasonna saat di hubungi, Selasa (3/3/2020).

Dia menekankan, kepada para pegawai dan jajarannya untuk mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugas. Adanya integritas yang baik, dapat mencegah timbulnya praktik-praktik nakal seperti korupsi maupun pungli, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat menjadi lebih maksimal.

“Integritas, kuncinya integritas. No korupsi itu jangan lips service saja. Harus menjadi sistem nilai, internalisasikan nilai-nilai itu dalam dirimu. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem birokrasi kita,” tegas Yasonna. (aen)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.