Menhub Minta KCIC Segera Tindaklanjuti Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi

indopos.co.id – Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam suratnya meminta proyek KA Cepat Jakarta – Bandung dihentikan sementara. Hal itu karena menyebabkan banjir dan kemacetan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek-Purbaleunyi.

Setidaknya ada 6 catatan dari Komite Keselamatan Konstruksi. Yakni Pembangunan Proyek KA Cepat Jakarta – Bandung kurang memperhatikan kelancaran akses masuk dan keluar jalan tol. Mengganggu drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan tol. Menimbulkan genangan air, kemacetan dan menggangu kelancaran logistik. Adanya pembangunan pilar LRT tanpa izin. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum dilakukan sesuai aturan.

Baca Juga :

Terkait hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menggelar Rapat Pembahasan Tindaklanjut Proyek KA Cepat Jakarta – Bandung, di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Dia meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana pekerjaan Proyek KA Cepat Jakarta – Bandung untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR.

“Saya sudah minta PT KCIC untuk segera melaksanakan rekomendasi dari Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan dan dapat selesai sesuai target waktu,” ujarnya dalam keterangan persnya, di Jakarta Rabu (4/3/2020)

Baca Juga :

Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra mengatakan, telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti catatan dari Komite Keselamatan Konstruksi. Langkah – langkah yang telah dilakukan antara lain : menertibkan kontraktor dalam penggunaan bukaan maupun akses kerja di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek di KM 7, KM 9, KM 10, KM 14, KM 15, KM 16, KM 30, KM 31, KM 33, KM 34, KM 129 dan KM 141.

Memastikan setiap bukaan jalan tol dilengkapi dengan rambu-rambu seperti, hose lamp rotary lamp, safety fence, flagman, tire wash area dan traffic control zone. Memompa air pada saluran drainase, pembersihan saluran drainase dan penumpukan material. Khususnya pada lokasi yang sempat tergenang air, dan membuat temporary drainase untuk mencegah terjadinya genangan air di jalan tol.

Sementara itu, Kemenhub, Kementerian PUPR beserta stakeholder terkait juga sepakat untuk secara bersama memantau perbaikan-perbaikan yang dilakukan KCIC. Yakni dalam rangka menindaklanjuti catatan dari Komite Keselamatan Konstruksi. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.