Ekonomi Tak Normal, Presiden Minta K/L Cari Terobosan

Efek Virus Corona

indopos.co.id – Di tengah situasi ekonomi yang semakin menantang karena wabah Virus Corona jenis baru atau Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga (K/L) menerapkan kebijakan yang inovatif dan mampu menjadi terobosan.

”Munculnya Virus Corona membuat situasi ekonomi kian menantang, di tengah perang dagang global antara Amerika Serikat (AS) dan China yang belum usai,” ujar Jokowi dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/3/2020).

Baca Juga :

Pelatih Timnas Yunani Isolasi Mandiri

Karena itu, Jokowi mengingatkan bahwa situasi ekonomi tidak lagi normal, yang harus direspon dengan kebijakan yang responsif. Terobosan kebijakan diperlukan untuk mencegah dampak keberlanjutan dari Virus Corona terhadap setiap sektor ekonomi, baik ekspor, impor dan produksi.

“Situasi sangat berbeda karena Corona ini sangat berbeda. Tadi saya ingatkan karena Corona ini demand (permintaan) rusak, supply (pasokan) rusak, produksi rusak. Demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi,” ujar dia.

Baca Juga :

Segera Atasi Kendala Vaksin Corona

“Jangan sampai dalam situasi permintaan yang terdisrupsi, pasokan terdisrupsi, produksi terdisrupsi, kita tidak merespons dan anggap biasa-biasa saja,” tambah Jokowi.
Presiden meminta kementerian untuk merelaksasi prosedur perizinan dan memangkas tahapan birokrasi yang mengganggu kegiatan ekonomi.

Terhadap Kemendag, Presiden Jokowi meminta prosedur penerbitan izin untuk impor demi pengadaan stok di dalam negeri disederhanakan, agar pasokan domestik mencukupi dan harga di pasaran kian stabil.

Baca Juga :

“Saya minta rapat kerja hari ini (kemarin, Red) fokus ke situ saja, tidak usah kemana-mana bicaranya. Karena sekali lagi pasokan barang harus cukup, kita dihadapkan, sebentar lagi dengan yang namanya puasa Ramadan. Hati-hati lho ini,” ujar dia.

Jokowi menyebutkan pada beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah memberikan relaksasi untuk memulihkan ekonomi dari ancaman dampak Virus Corona. Presiden mengharapkan kementerian dan lembaga negara dapat mengikuti sikap responsif BI serta OJK untuk menggulirkan stimulus terhadap ekonomi domestik.

Stimulus yang diberikan BI antara lain, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing (valas) serta rupiah untuk bank umum konvensional. Untuk GWM Valas perbankan yang semula delapan persen terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), diturunkan menjadi empat persen.

Sedangkan, OJK menerapkan kelonggaran terhadap perhitungan tingkat kolektibilitas debitur

“Saya kira kemarin BI kasih relaksasi yg memberikan dampak kepada penguatan kurs rupiah, penguatan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). OJK juga kasih kelonggaran, sehingga memberikan dampak positif baik ke penguatan rupiah maupun IHSG. Saya harap kementerian melakukan ini,” ujar Jokowi.

Perlu diketahui, dalam APBN 2020, pemerintah memasang asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa melalui keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) yang memangkas suku bunga acuannya akan mampu mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia. ”Insya Allah iya karena dengan tekanan suku bunga yang menurun dari luar, maka modal lebih mampu melihat secara realistis terkait kesempatan di negara seperti kita. Indonesia relatif dalam keadaan cukup positif,” katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Sri Mulyani menyebutkan rencana pelonggaran kebijakan fiskal oleh sejumlah bank sentral sebenarnya sudah terdeteksi sejak pertemuan G20 beberapa waktu lalu seiring dengan dampak virus corona yang semakin menekan perekonomian global.

”Kalau kita lihat kan reaksi dari para pembuat kebijakan ini sebenarnya sudah dideteksi waktu kita bicara di G20. Secara global tentu baik karena bank-bank sentral dari seluruh dunia juga menurunkan suku bunga,” ujarnya.

Menkeu menuturkan BI yang lebih dulu menurunkan bunga acuan juga dilakukan untuk memitigasi dampak virus corona atau COVID-19 ke perekonomian tanah air. ”BI melakukan relaksasi dalam alat instrumennya dari sisi moneter baik itu suku bunga dan relaksasi GWM. OJK juga dari alat instrumennya yaitu melalui kolektibilitasnya dirilekskan,” katanya.

Sri Mulyani berharap melalui kebijakan fiskal yang memberikan insentif untuk mendorong konsumsi hingga produksi, serta keputusan BI maupun OJK tersebut akan mampu mengurangi dampak virus corona secara maksimal. ”Ini semua kami lakukan moneter, OJK dan fiskal akan bersama-sama untuk berusaha mengurangi dampak negatif semaksimal mungkin,” katanya.

Sebagai informasi, Federal Reserve AS menurunkan kisaran target suku bunga dana federal sebesar 50 basis poin menjadi 1,00 hingga 1,25 persen, karena wabah Covid-19 menimbulkan ‘risiko yang berevolusi’ terhadap kegiatan ekonomi, kata Bank Sentral AS pada Selasa (3/3/2020) waktu setempat.

Di lain pihak, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, Indonesia tak lagi bebas Virus Corona, setelah diumumkannya dua orang warga yang positif. Kondisi ini diprediksi membawa dampak kurang baik bagi perekonomian Indonesia ke depan. “Virus Corona membawa pengaruh besar terhadap siklus perdagangan dan pariwisata,” ujarnya, Rabu (4/3/2020).

Sarmam mengatakan, selain perdagangan dan pariwisata yang terdampak, Corona juga membawa dampak pada jasa travel umrah yang mengalami kemandekan sejak Kamis (27/2/2020). “Dampak Corona dapat mengobrak-abrik perekonomian. Mana ada umrah sampai diberhentikan,” katanya.

Sektor pariwisata diakui Sarman, mengalami kerugian yang cukup besar. Ini bisa dilihat dari penurunan drastis jumlah wisatawan China ke Indonesia yang merembet ke sektor lainnya.
“Biasanya per bulan itu dari kita (Indonesia, Red) bisa sampai 180 ribuan (wisatawan, Red) ya, turis dari China ke Indonesia itu. Nah coba dibayangkan kerugian kita itu dari sisi transportasi penerbangannya, travel, kemudian juga dari sisi hotel dan restoran, hiburan malam, suvenir-suvenirnya, itu kan sangat merugikan kita semua,” katanya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter R. Abdullah membenarkan ekspor dan pariwisata terkena imbas berat Corona. Ekspor minyak sawit pada Februari 2020 turun hingga 77,27 persen. Sementara sektor pariwisata per bulan rugi USD 500 juta. “Pukulan Corona ke ekspor minyak sawit bukan hanya pada volumenya, melainkan juga harganya. Tanpa kecuali harga referensi ekspor CPO talah ditetapkan pemerintah untuk Februari 2020 sebesar 839 dolar AS/ton, realitasnya harga CPO kontrak pengiriman Mei 2020 di Bursa Malaysia Derivatif (BMD, Red), Senin lalu berada di level RM2.606/ton. (CNBC-I, 24/2, Red),” urainya.

Dengan kurs per dolar AS RM4,23, sambung Piter, harga nyata CPO hanya 616 dolar AS/ton. Tapi dengan harga referensi untuk bea keluar telah dipatok 839 dolar AS/ton, produsen kena dua kali, hasil penjualannya anjlok dengan tetap wajib membayar bea keluar sesuai dengan referensi. Dengan itu wajar jika ekspor CPO Februari 2020 merosot hingga 77,27 persen.

Sementara, lanjutnya, kerugian USD 500 juta atau Rp7 triliun yang diderita pariwisata nasional per bulan datanya didapat dari BI. “Data dari BI, bidang pariwisata USD 500 juta per bulan kerugiannya,” imbuhnya.

Bila dibandingkan negara lain, kata Piter, wisman asal China yang berkunjung ke Indonesia hanya mencapai dua juta pengunjung. Namun, devisanya cukup berarti bagi RI. Kehadiran wisman asal Tiongkok secara global mencapai 173 juta orang. Angka itu setara 270 miliar dolar atau Rp3.753 triliun. “Indonesia itu hanya kebagian dua juta. Itu sudah pada ribut,” tandasnya.

Jangan Dikambinghitamkan

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai virus Corona yang kini sudah masuk ke Indonesia pasti berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Corona berasal dari Tiongkok. Negara itu salah satu mitra dagang serta investor terbesar Indonesia. “Keterpurukan ekonomi di China sudah pasti akan berimbas ke Indonesia,” ungkapnya kepada INDOPOS saat dihubungi, Selasa (3/3/2020).

Dia memaparkan, analis Morgan Stanley memprediksi perekonomian China pada kuartal I-2020 hanya tumbuh 3,5 persen. Padahal pada kuartal IV-2019 masih bisa tumbuh enam persen. Jika prediksi Morgan Stanley benar, maka terjadi penurunan yang sangat tajam yakni, 2,5 persen.

“Penurunan ekonomi yang dialami China dan negara-negara lainnya tentu akan berdampak pada perekomian Indonesia,” tutur dia.

Pada 2019, sambung Heri, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02 persen, dalam target APBN 2019 dipatok 5,3 persen. Artinya antara target dan realisasi ada selisih minus 2.8 persen. Tahun 2020, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 4,5 persen bisa jadi, realisasinya malah dibawah 4.5 persen, turun dari 2019 yang tumbuh 5,02 persen.

Heri berharap pemerintah tidak menjadikan Corona sebagai kambing hitam dan untuk menutup kegagalan serta ketidaktercapaian pertumbuhan ekonomi. Kebiasan buruk yang selalu menjadikan tameng faktor eksternal sebagai alasan atas ketidaktercapaian pertumbuhan ekonomi. “Dulu menyalahkan faktor global, kemudian menyalahkan perang dagang antara AS vs China, dan sekarang mau menyalahkan Corona?” ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kata dia, jika tidak disertai pemerataan karena adanya akumulasi modal yang mengakibatkan inefisiensi akan mempercepat kegagalan pembangunan. Tentu hal ini perlu didukung kebijakan fiskal yaitu, tentang pajak dan distribusi pendapatan yang mengurangi kesenjangan, meningkatkan produktivitas dan memacu semangat untuk investasi. “Dibutuhkan sinergitas dan kekompakan policy-mix antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara nyata di lapangan,” ucapnya.

Heri menjelaskan, penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif, dengan menetapkan nilai RAPBN 2020 sebesar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari sisi moneter, BI telah menetapkan kebijakan moneter longgar melalui penurunan suku bunga acuan, dengan harapan perbankan merespons dengan menurunkan suku bunga kredit sehingga sektor riil menggeliat.

“Penyaluran kredit yang tepat dan mengendalikan tingkat konsumsi dengan mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ekspor,” ujar dia.

Menurut Heri, secara nyata yang menjadi kunci adalah eksekusi di lapangan. Bagaimana sektor riil bergerak, manufaktur tumbuh, industri tumbuh, ekspor tumbuh. Saat ini ekspor masih didominasi komoditas non-migas yang terkonsentrasi di 10 komoditas utama, menyumbang 57 persen dari total ekspor non-migas.

“Sebagian besar produk ekspor Indonesia masih berbasis buruh murah dan sumber daya alam mentah. Padahal, untuk bersaing di pasar global, corak industri harus didominasi oleh tenaga terampil, penelitian dan pengembangan, serta teknologi,” tutur dia.

Heri mengatakan, sumbangan manufaktur terhadap PDB dalam lima tahun terakhir merosot dari 25 persen menjadi 19 persen. Artinya, kita belum mampu meredam gejala deindustrialisasi. “Alih-alih menyalahkan Corona, sekarang saatnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK, Red) melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan yang tidak prorakyat kecil,” ucapnya.

Dia mengingatkan tugas pemerintah adalah melakukan kebijakan antisipatif agar bisa meminimalisir dampak Corona. “Stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter yang berpihak sangat diperlukan untuk tetap menggairahkan perekonomian guna menjaga konsumsi masyarakat sebagai penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, setiap musibah ada sisi negatif dan positifnya. Maraknya wabah virus Corona di berbagai negara harus dijadikan sebagai momentum untuk menggenjot potensi pariwisata di dalam negeri. “Saya sendiri mengajak anak-anak saya ke semua keluarga, nggak usah kunjungan wisata ke luar negeri. Ini waktunya kita berwisata ke dalam negeri,” ujarnya kepada INDOPOS saat dihubungi, Selasa (3/3/2020).

Huda mengatakan, jika semua keluarga bisa mengambil hikmah dari wabah Corona ini dengan memilih berwisata di dalam negeri maka perputaran uang di bisnis pariwisata akan banyak terjadi di dalam negeri sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi berkurangnya devisa akibat virus Corona.

“Kemarin kita sudah ngomong ke Wishnutama (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Red) ini waktunya kita menguatkan semua potensi wisata di Nusantara. Ini waktunya kita menguatkan destinasi-destinasi kecil yang ada di desa-desa, di kabupaten-kabupaten. Ini waktunya promosi besar-besaran yang tadinya keluar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan seterusnya. Jadi harus ada sisi positif dari wabah Corona ini,” tutur politikus PKB tersebut.
.

APD Minim

Sementara itu, rumah sakit (RS) rujukan pasien suspect Virus Corona di Indonesia kekurangan alat pelindung diri (APD). Sehingga, penggunaan alat untuk menangkal Virus Corona tersebut dilakukan secara bergiliran.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menuturkan, rumah sakit rujukan pasien terinfeksi Virus Corona tidak harus memiliki APD. “Jadi APD yang ada di RS lainnya bisa digunakan di RS yang lagi membutuhkan. Ya saling gantian saja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Ia mencontohkan, RS rujukan pasien terinfeksi Virus Corona di RS Sulianti Saroso yang tidak memiliki APD. Kelangkaan APD ini disebabkan lantaran bahan baku pembuatan APD saat ini tidak ada. Pasalnya, bahan baku APD tersebut berasal dari luar negeri. “Kita selama ini bergantung bahan baku APD dari China. Di sana saja mereka kewalahan. Akibatnya, bahan baku APD di Indonesia kosong,” katanya.

Yuri menjelaskan, pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan dari penyakit menular. Beberapa penanganan korban meninggal oleh HIV/AIDS dan suspect Virus Corona harus menggunakan APD. Itu merupakan bagian norma standar dalam pencegahan penyakit menular. Ini agar petugas dan pasien di RS aman dari penularan akibat penyakit menular.

“Ya itu wajar, itu prosedur penanganan penyakit menular. Kan prosedurnya memang memandikan jenazah penyakit menular harus menggunakan APD, kalau tidak ya bisa tertular. Siapa juga yang berani memandikan korban HIV/ AIDS enggak pakai APD, ya pasti ketularan,” ujar Yuri.

Lebih jauh Yuri mengungkapkan, pada kasus satu penderita suspect virus Corona di RSPI Sulianti Saroso kini kian membaik. Penderita sudah tidak lagi mengalami sesak nafas, panas suhu tubuhnya pun turun dan tidak muntah-muntah lagi. Meski demikian, secara psikologis kondisi penderita mengalami penurunan. “Psikologisnya tidak nyaman. Karena dia merasa namanya sudah diketahui masyarakat luas, begitu juga tempat tinggalnya. Dia malu untuk keluar,” bebernya.

Yuri menegaskan, saat ini penderita sudah berkoordinasi dengan Komisi Informasi dan pihak kepolisian. Mereka akan memburu para pelaku yang dengan sengaja menyebarkan nama atau alamat kediaman penderita suspect virus Corona. “Nanti akan diproses secara hukum,” ucapnya. (ant/wok/aen/nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.