Airlangga soal RUU Cipta Kerja, Tidak Ada Resentralisasi

indopos.co.id – Polemik soal Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum berakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, tidak ada resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja melainkan tetap sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

“Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan resentralisasi,” kata Airlangga dalam acara lokakarya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca Juga :

Pengesahan UU Cipta Kerja Kuatkan Nilai Rupiah

Dia menyatakan, dalam RUU Cipta Kerja tersebut pemerintah justru mendorong perbaikan ekosistem perizinan yang salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga Indonesia dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global.

Menurut Airlangga, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah nantinya akan sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK.

Baca Juga :

NSPK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan mengacu atau mengadopsi praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.

Airlangga juga menuturkan mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak akan mengalami penurunan karena RUU Cipta Kerja tidak menghapusnya sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD sesuai ketentuan.

“Bahkan dengan mendorong perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik maka Pemda akan memiliki basis data terkait dengan perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sehingga lebih dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri, kata dia, saat ini sedang menginventarisasi berbagai perda yang perlu direvisi dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja, terutama yang dinilai menghambat pengembangan investasi dan pencipataan kerja di daerah.

Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan, RUU Cipta Kerja mengubah konsep perizinan berusaha yang semula berbasis izin (license approach) ke konsep perizinan berbasis risiko (risk based approach) dengan tunjuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia.

“Prinsip utama dalam penerapan konsep Perizinan Berbasis Risiko adalah Trust but Verify artinya untuk kegiatan yang bersifat rendah dan menengah tidak diperlukan izin, sebagai bentuk persetujuan pemerintah untuk melakukan usaha tersebut,” jelasnya.

Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha meskipun pelaku usaha diberi hak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar.

RUU Cipta Kerja ini akan dibahas dan diharmonisasikan oleh DPR dengan memuat masukan dan penyempurnaan rumusan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun DPR.

“Pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan tetap dapat menyampaikan tambahan penjelasan untuk penyempurnaan rumusan RUU Cipta Kerja dalam pembahasan di DPR,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Anak Agung Gde Agung melakukan upaya “jemput bola” untuk memperoleh masukan dari para pekerja di sektor pariwisata di Bali dalam menyikapi isi RUU Cipta Kerja.

“Aspirasi yang kami terima ini nanti akan disampaikan dalam Rapat Komite III DPD RI, yang diharapkan selanjutnya dibahas dalam Sidang Paripurna dan mudah-mudahan diterima untuk dijadikan kajian dalam pembahasan RUU Cipta Kerja antara DPR dan eksekutif,” kata Gde Agung di Denpasar, Rabu (4/3/2020).

Mantan Bupati Badung itu menemui pentolan pekerja pariwisata di Pulau Dewata di Gedung Sekretariat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bali, di Jalan Gurita, Denpasar. Menurut Gde Agung, penyampaian aspirasi terhadap sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja, tidak mesti harus disampaikan dengan melakukan aksi demonstrasi.

“Kalau sering-sering demo, malah bisa mematikan ‘periuk nasi’ kita, karena Bali ini daerah pariwisata. Mari kita jaga Bali tetap kondusif, kalau berdemo itu selain membuat macet, juga belum tentu akan ditemui oleh pihak-pihak yang berkompeten,” ucap anggota DPD RI Komite III itu. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.