Peraturan BI tentang Transfer Dana Perlu Digugat ke MA

indopos.co.id – Peneliti dari Hadiekuntono’s Institute, Karyudi Sutajah Putra mengatakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana perlu digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, nasabah perbankan Indonesia perlu segera mengajukan judicial review ke MA. Agar PBI Transfer Dana dibatalkan karena sangat tidak adil dan memberatkan nasabah. PBI itu menyatakan setiap penyelenggara penerima (transfer) berhak mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.

“Sebagai konsumen perbankan yang merasa dirugikan, kita bisa mengajukan gugatan judicial review (uji materi) PBI Transfer Dana ke MA,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Dengan adanya PBI itu, kata Yudi, panggilan akrabnya, maka transfer dana dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke bank non-BUMN atau sebaliknya, dikenakan biaya Rp6.500 per transaksi. “Padahal, biaya transfer antar-bank BUMN nol rupiah alias gratis. Ini tidak adil dan diskriminatif,” jelasnya.

Nasabah bank, kata Yudi, perlu mengajukan uji materi PBI tersebut ke MA. “Untuk keadilan masyarakat selayaknya MA menyatakan PBI Transfer Dana itu bertentangan dengan UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4),” terangnya.

Yudi lalu merujuk Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 yang menyatakan, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka.

“Yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Misalnya biaya transfer Rp 6.500 itu untuk apa,” tegasnya.

Yudi yang juga wartawan senior ini juga merujuk UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan.

“Pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Yudi lalu mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di mana per Agustus 2019 jumlah rekening pada 112 bank umum mencapai 292,96 juta rekening. Sedangkan jumlah nasabah di bank syariah mencapai 31,9 juta orang.

“Bila sehari semua nasabah itu transfer ke bank non-BUMN sekali saja, lalu dikalikan Rp6.500 biaya transfer, berapa miliar atau bahkan triliun rupiah dana nasabah hilang dalam sehari saja,” cetusnya.

Di sisi lain, Yudi sangat menyesalkan industri perbankan khususnya bank milik pemerintah yang belum melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo pada Maret 2015 agar menggabungkan mesin-mesin ATM milik mereka, demi efisiensi biaya operasional dan kemudahan nasabah.

“Padahal satu mesin ATM harganya bisa USD7 ribu – USD8 ribu dan bila digabung maka biayanya lebih murah,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.