BNPP Bersinergi dengan Stakeholders Untuk Wujudkan Sistem Pengamanan Negara Terpadu

indopos.co.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).

Deput iBidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan acara ini diselenggarakan untuk membahas upaya-upaya untuk mewujudkan sistem pengamanan negara yang terpadu, dengan cara memadukan gerak langkah dan kebijakan program pengamanan perbatasan yang diperankan oleh semua stakeholders.

Baca Juga :

“Sebagai beranda depan negara, kawasan perbatasan memiliki nilai stratgis, terlebih dalam pada era globalisasi. Saat ini aktifitas lintas batas negara semakin menggelliat, terbukti dengan lebih dari 1,1 juta orang keluar-masuk Indonesia melalui 7 PosLintas Batas Negara (PLBN) yang saatiniada”, terang Robert.

Lanjut Robert, sayangnya kawasan perbatasan juga merupakan daerah yang rawan akan atifitas illegal seperti penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, hingga manusia baik itu di wilayah darat maupun kawasan perairan. UntukProvinsi Kalimantan Barat saja, Satgas PamtasYonif Rider 641 menyatakan setidaknya terdapt 60 titik perlintasan yang kerap digunakan untuk aktifitas ilegal.

“Untuk itulah pengamanan batas wilayah negara dan lintas batas negara perlu mendapatkan perhatian dan terus diperkuat. Isu utama dalam hal ini tak hanya mengenai peningkatan sarpras, teknologi dan SDM, namun jauh lebih penting adalah menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan (stakeholders), baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah”, ujarnya.

Langkah penguatan tersebut, antara lain dilakukan BNPP melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) 2020.

Rakornas Pamtas dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan di awali dengan keynote speechdari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan di isi dengan pemaparan dari berbagai pejabat yang terkait dalam pengamanan perbatasan negara seperti Kapolri, Panglima TNI, KepalaBakamla, Kepala BNN, KepalaBNPT,dsb.

Rakornas Pamtasdi hadiri oleh kurang lebih 500 orang peserta yang datang dari Pusat dan Daerah. Seperti Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II K/LPNK Anggota BNPP; Pejabat eselon I,II,III dan IV lingkup BNPP; Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga; Pangdam, Danrem, Dandim dan Kapolres yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara tetangga; Kepala Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Kanwil Karantina, yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara tetangga; Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Kepala Biro/Kepala Bagian Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Kepala Bidang Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Dalam keynote speech-nya, Tito Karnavian menyatakan salah satu isu yang di bahas dalam Rakornas Pamtas ini adalah langkah sinergis seperti apa yang harus dilakukan menyingkapi banyaknya temuan aktifitas lintas batas ilegal yang keluar masuk Indonesia tanpa melalui prosedur formal.Contohnya di tahun 2018, Bakamla mencatat total pelanggaran di wilayahperairan Indonesia mencapai 332 kasus dengan permasalahan utama penyelundupan barang, narkotika dan human trafficking. Angka yang jauh lebih besar tentu akan ditemukan di batas darat.

Setidaknya terdapat 11 permasalahan utama dalam pengamanan kawasan perbatasan di luar kejahatanl intas batas negara, yakni:

  1. Masih Lemahnya Pengawasan di Kawasan Perbatasan.
  2. Masih banyak jalur lintas negara illegal baik barang, narkoba maupun manusia.
  3. Masih terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak secara illegal antara kapal besar dengan kapal kecil.
  4. Adanya kapal peti kemas dari luar negeri yang membuang limbah B3 di lautan Indonesia.
  5. Banyaknya pelabuhan tradisional yang rawan dijadikan lokasi penyelundupan.
  6. Keterbatasan pengetahuan nelayan tradisional tentang batas wilayah negara sehingga banyak nelayan yang ditangkap kepolisian negara tetangga.
  7. Kurangnya prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai wilayah panai/Perbatasan laut sehingga banyak nelayan tidak mendapat nilai ekonomis dan hasil laut.
  8. Belum maksimalnya kerja sama antar Kementerian/Lembaga dalam menangani kejahatan Lintas Negara.
  9. Kurangnyaj umlah personel di wilayah perbatasan dan masih terbatasnya sarpras pencegahan Lintas Negara.
  10. Banyaknya peraturan dan undang-undang terkait Perbatasan yang tumpang tindih kewenangan K/L.
  11. Belum maksimalnya kerjsama antara parat penegak hukum di perbatasan.

 

“Maksud dan tujuan Rakornas Pamtas ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang arah kebijakan dan program strategis pengamanan perbatasan negara dan menjadi awal dan fondasi yang kuat bagi pembentukan suatu sistem tata kelola keamanan perbatasan negara yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perbatasan negara yang moderen dan responsif dengan situasi global” ujar Tito, yang pernah menjabat sebagai Kapolri.(*)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.