Cari Solusi, DPR Usul Revisi UU BPJS

indopos.co.id – DPR RI berencana melakukan revisi Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu sebagai solusi pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres No 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Senin (8/3/2020).

“Kalau defisit anggaran BPJS saat mencapai Rp33 triliun pada 2019 ini dan tak ada solusi untuk menutupi defisit itu, maka yang akan merugi dan terganggu adalah pelayalanan kesehatan masyarakat sendiri. Jadi, inilah yang harus dipikirkan bersama,” ujar Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR RI, dalam diskusi bertema ‘Progres BPJS Pasca Putusan MA?’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/3/2020).

Sebab itu, sambung politikus PDI Perjuangan itu, penting pemerintah dan DPR merevisi UU BPJS tersebut agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Selain manajemen dan sistem pengelolaan keuangan oleh BPJS, dugaan permainan rumah sakit dan dokter yang memudahkan klaim, obat-obatan dan sebagainya.

Bahkan hingga 2022, lanjutnya, defisit itu mencapai Rp77 triliun. “Jadi, DPR coba memberikan solusi, misalnya dengan mengalihkan subsidi listrik, gas dan lain-lain yang mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara subsidi BPJS terbesar untuk penyakit jantung, paru-paru, gagal ginjal, diabetes dan sebagainya inilah yang perlu diatur kembali,” paparnya.

Baca Juga :

DPR RI Kecam Aksi Pengeboman ISIS di Arab Saudi

Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Saleh Partaonan Daulay mendukung revisi UU BPJS tersebut. “Apakah semua jenis penyakit tersebut harus ditanggung oleh negara? Revisi ini suatu keharusan karena untuk kepentingan dan perbaikan pelayanan kesehatan nasional sesuai standar pelayanan. Termasuk tenaga medis, alat-alat kesehatan, obatan-obatan dan sebagainya, atau pengelolaannya dikembaliklan ke Jamsostek?,” ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Ermarini menambahkan, pemerintah harus mencari alternatif lain untuk memperkecil defisit anggaran BPJS. “Kita tarik sektor lain yang bisa disubsidikan ke bidang kesehatan,” ujarnya, Kamis (12/3/2020).

Baca Juga :

Peserta MTQ Nasional Wajib Tes Usap

Dia memperkirakan tahun ini defisit anggaran BPJS akan lebih besar lagi. Sektor lain yang dimaksud adalah cukai rokok dan memungkinkan untuk mengurangi BBM bersubsidi.
Menurutnya, sumber subsidi BPJS dari cukai rokok sangat besar. Sayangnya, hingga kini terkait menaikkan cukai rokok untuk menutup cukai rokok belum dibahas dalam tingkat DPR RI.

“Kita belum minta ke Menkeu, karena bilangnya (Menkeu, red) akan digunakan untuk sektor kesehatan,” tukasnya.

Sedang untuk pengurangan subsidi BBM harus ada data dan kriteria yang lengkap, siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM. Jangan sampai subsidi BBM salah sasaran. “Ini tentang data, tentang mental kita. Kalau kita mampu ya kita beli yang seharusnya (non-subsidi, Red),” kata Anggi.

Sementara itu, Ketua Kornas MP BPJS sekaligus Pengamat BPJS, Hery Santoso menilai, selama ini rumah sakit dalam melayani pasien BPJS tampak tidak ikhlas, mungkin karena murah. Tapi, kalau itu perintah UU, maka RS, dokter maupun perawat yang memberikan pelayanan menyalahi aturan, harus ada sanksi yang tegas. Baik hukum maupun administratif.

“Kan banyak dugaan permainan angka-angka dalam klaim pasien yang fiktif,” ungkapnya. (aen)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.