Antisipasi Virus Corona, Kemenkominfo Terapkan Sistem Kerja Shift

indopos.co.id – Antisipasi penyebaran virus corona, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerapkan mekanisme kerja work from home melalui sistem bergantian (shift) sesuai kebutuhan pada Senin (16/3/2020). Namun, penerapan sistem kerja baru ini tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“Menindaklanjuti arahan Pak Menteri tentang langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kami melakukan pengelolaan sistem kerja guna meminimalkan penyebaran Covid-19,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, Minggu (15/3/2020).

Baca Juga :

Orang Dewasa Juga Perlu Divaksin Ulang

Menurut dia, sistem kerja WFH diperuntukkan bagi pejabat eselon IV dan pegawai non eselon yang menggunakan transportasi umum. “Karena rentan terhadap penyebaran virus dapat melaksanakan WFH dengan penugasan dan monitoring yang jelas dari atasan langsung (JPT Pratama) dan dilaporkan kepada Pejabat Eselon I (JPT Madya) masing-masing,” jelasnya.

Menurut dia, dalam Surat Edaran No 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 , Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III tetap melaksanakan tugas kedinasan dengan masuk kantor seperti biasa. “Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Senin, 16 Maret 2020,” jelasnya.

Baca Juga :

Dalam surat edaran yang ditandatangani Minggu (15/3/2020) itu, Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan pegawai non-Eselon yang sedang menderita sakit dapat melaksanakan WFH.

“Kami sudah minta untuk memeriksakan kesehatan dengan mekanisme yang tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Jenderal tentang Pemeriksaan Kesehatan Pegawai untuk Pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Baca Juga :

Seperti yang diketahui, melalui nota dinas, Sekjen Kominfo mendorong satuan kerja untuk memeriksakan pegawai yang sakit dengan biaya ditanggung satuan kerja masing-masing.

“Segera setelah dikeluarkannya Surat Edaran akan diatur, termasuk jika dilakukan pencatatan kehadiran secara daring,” kata Niken.

Niken berharap, pegawai yang melakukan WFH agar tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Apalagi diakui dia, pihaknya sudah menunda dan membatalkan seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan pusat maupun daerah.

“Seluruh perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) agar ditunda atau dibatalkan,” tuturnya. (dny)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.