Simalakama Mudik

Oleh Ariyanto

Pemred INDOPOS-indopos.co.id

Baca Juga :

Quo Vadis Sisdiknas?

indopos.co.id – Pemerintah bagai makan buah simalakama terkait kebijakan mudik di tengah pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Jika dilarang total, perantau dari kalangan bawah bisa mati kelaparan karena kehilangan penghasilan akibat Virus Corona. Tapi jika diperbolehkan, perantau dari Jadebotabek yang masuk zona merah itu berpotensi menularkan virus ke kampung di seluruh wilayah Indonesia. Sama-sama pilihan sulit.

Sebagian relawan peduli pencegahan penyebaran COVID-19 mendesak pemerintah represif terhadap para pemudik dan memberlakukan karantina wilayah. Mereka meminta semua akses masuk dan keluar Jadebotabek ditutup. Alasannya, Indonesia sudah darurat. Virus Corona sudah tersebar ke seluruh Indonesia dari Jakarta.  Edukasi di rumah saja dinilai tidak efektif jika tidak melakukan tindakan represif berupa penegakan aturan.

Baca Juga :

Mangkatnya Sapardi dan Problem Sastra Kita

Para kepala daerah juga sudah meminta para perantau di Jakarta tidak pulang ke kampung halaman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan kepala daerah lain khawatir hal itu dapat membahayakan anak, istri, suami, orang-orang terkasih, dan orang-orang di kampung.

Tidak salah apa yang diserukan para kepala daerah maupun relawan kesehatan. Demi mencegah COVID-19 menyebar di daerah. Demi keselamatan warga. Namun, para perantau juga tidak bisa disalahkan. Mereka para pekerja informal yang berharap dari penghasilan sehari-hari itu tidak ada pilihan lain. Kecuali pulang ke kampung halaman.

Di Jakarta, para pekerja informal itu penghasilannya menurun drastis. Bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Ini akibat kebijakan tanggap darurat pemerintah. Supaya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Belum buat bayar ini itu. Cicilan ini itu. Kontrakan ini itu. Kalau di kampung masih ada tempat bersandar kepada sanak saudaranya. Masih bisa bertanam jagung atau makan singkong.

Barangkali, bisa dipahami jika delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa 14.000-an penumpang dari Jabodetabek ke provinsi lain di Jawa. Belum termasuk yang menggunakan kereta api, kapal, pesawat, dan mobil pribadi. Para perantau mempercepat jadwal mudik. Mobilitas orang sebesar itu dikhawatirkan dapat memperluas penyebaran COVID-19.

Di tengah gelombang mudik dipercepat itu, pemerintah masih menyiapkan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden (Perpres dan Inpres). Hal itu sebagai dasar hukum pengaturan mudik Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Presiden meminta semua elemen masyarakat tetap fokus pada pencegahan meluasnya COVID-19 dengan mengurangi mobilitas antardaerah. Kebijakan ini untuk memutus mata rantai persebaran Virus Corona.

Memang tidak mudah memutuskan simalakama mudik ini. Keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan kematian. Yang satu bisa mati karena Virus Corona (bisa juga berpeluang sembuh). Yang satu lagi bisa mati karena kelaparan karena sudah tidak ada penghasilan beberapa minggu terakhir (bisa juga berpeluang cari pekerjaan lain meski tidak mudah di saat semua krisis). Jadi memang sangat dilematis. Lalu, apa yang seharusnya diputuskan pemerintah?

Dalam kaidah fikih disebutkan, ’’Jika ada banyak mafsadat (bahaya, kerusakan, atau keburukan) berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat paling ringan.

Yang menjadi syarat kaidah ini adalah, ’’Ketika dua mudharat (bahaya atau keburukan) tidak bisa dihindari semuanya, tapi masih bisa menghindari salah satunya dan tahu mudharat yang lebih ringan, maka itulah yang harusnya dilakukan’’. Lagi-lagi pertanyaannya mana mudarat paling ringan?

Apa yang dilakukan Presiden barangkali tepat jika merujuk kepada kaidah fikih ini. Presiden tidak melarang mudik secara represif namun juga tidak menginginkan Virus Corona menyebar ke daerah. Ada ’’jalan tengah’’ atau ’’kompromi’’ yang ditempuh. Ini mungkin mudarat paling ringan.

Presiden menyatakan dalam Twitternya @jokowi, ’’Untuk keluarga-keluarga yang telanjur mudik ini, saya meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hanya saja, screening yang dilakukan jangan sampai berlebihan.’’

Presiden memahami keputusan sejumlah masyarakat di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta yang memutuskan ‘pulang kampung’ lebih cepat dari biasanya. Namun, keselamatan rakyat tetap hal utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Keselamatan rakyat jadi hukum tertinggi. Sembari menyiapkan berbagai skema untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19.

Dengan demikian, dua mafsadah atau bahaya yang berkumpul itu (mati kelaparan dan mati karena COVID-19) diharapkan dua-duanya bisa dihindari dan bisa menjadi win win solution (solusi terbaik). Prinsipnya, mafsadah atau kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan. (Adh dhororu laa yuzaalu bidhoror), karena menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih). (*)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.