757.542 KPM di Jakarta Sudah Terima Bansos Presiden, Bodetabek Segera Menyusul

indopos.co.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Data Kementerian Sosial (Kemensos), per- 4 Mei 2020 pukul 14.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Namun begitu, dalam pembagian bansos presiden di DKI Jakarta, masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Baca Juga :

Ratusan Karyawan di Bekasi Positif COVID-19

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pihak Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan. Hal itu agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.

“Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, sebagaimana disampaikan Humas Menko PMK dalam siaran persnya, Senin (4/5/2020).

Baca Juga :

Positif COVID-19, Menag Isolasi di Rumah Sakit

Muhadjir meminta, antara pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

“Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ucapnya.

Baca Juga :

Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di Bodetabek kepada 600 ribu KPM.

Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Wali Kota.

Muhadjir meminta kepada pihak Kemensos dan kepala daerah terkait untuk melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima.

“Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non-DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos,” jelasnya.

Selain itu, dalam RTM dibahas pula program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

Muhadjir meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov,” tandasnya.

Sementara itu, menindak lanjuti hal itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, segera membenahi data usulan baru. Hal agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.

Juliari juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segera menyerahkan data usulan penerima bansos. Kedua kepala daerah tersebut menyanggupi dan akan segera menyerahkan data usulan.(dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.