Hadapi Musim Kemarau, Politisi PKS: Ada Ruang Penguatan Anggaran Kementan 

indopos.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menanggapi instruksi kepala negara terkait anggaran untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat musim kemarau. Presiden minta antisipasi musim kemarau dan peringatan FAO akan dampak krisis pangan yang ditimbulkan. Demikian pula Menko Perekonomian minta ekstensifikasi pertanian.
Baca Juga :
Namun, politisi PKS ini melihat kebijakan anggaran di Kementerian Pertanian (Kementan) banyak dipangkas. Semula Rp21 triliun, kini menjadi Rp14 triliun. Sementara alokasi anggaran cetak sawah baru semula Rp209 miliar, kini tinggal Rp10 miliar. Dan terakhir anggaran tersebut hilang atau nol rupiah.
Baca Juga :
“Ini (Pemangkasan anggaran di Kementan) sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah,” ujar Hamid Noor Yasin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Hamid menilai, percepatan musim tanam sangat baik. Langkah pemerintah tersebut untuk mengantisipasi dampak kekeringan musim kemarau. Tiga perintah presiden terkait antisipasi dampak kekeringan, menurut Hamid mesti di dukung dengan pengawasan berbagai pihak. Serta dukungan regulasi yang sejalan seperti anggaran di semua sektor pendukung termasuk berupa stimulus kepada petani yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
“Semua kebijakan berupa ketersediaan air yang cukup, percepatan musim tanam dan manajemen pengelolaan stok yang merupakan tiga perintah presiden semua butuh biaya dan tenaga SDM. Jikalau salah satu tidak dipenuhi, itu perintah hanya asbun (asal bunyi),” tegasnya.
Ia meminta agar pemerintah melakukan koordinasi intensif dengan kepala daerah untuk mencegah puso (Gagal panen) di masa yang akan datang. Dia berharap ada ruang penguatan anggaran di sektor pertanian dan pangan. Penguatan anggaran untuk penguatan stabilisasi pangan baik pertanian, peternakan maupun perikanan. “Bukan penguatan anggaran untuk mempermudah impor pangan,” katanya.
Legislator Dapil Jawa Tengah IV ini sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat SDM pertanian terutama pada masa pandemi covid-19 yang sebentar lagi berbarengan dengan menghadapi musim kemarau.
“Saya berharap pemerintah menjalankan kesepakatan dan berkomitment mengeksekusi 600.000 rupiah untuk 2,4 juta petani berupa BLT dan sarana prasarana pertanian. Selama anggaran ini tepat sasaran dan jumlahnya tidak di korup, saya yakin ada keseimbangan antara harapan dan kenyataan,” terangnya.
Lebih jauh Hamid mengungkapkan, upaya serius pada kondisi kekeringan pemerintah harus mengurangi impor. Tujuannya untuk menjaga rantai pasok dan memperkuat satgas pangan. Pasalnya, permainan harga dan manipulasi stok selama ini dilakukan oleh oknum pedagang nakal dalam skala besar. Mereka memanfaatkan kondisi kekeringan dan ketersediaan pangan untuk melakukan impor.
“Harus ada penguatan kinerja satgas pangan. Karena impor dalam jumlah besar sama saja menyakiti petani dan keluarganya,” bebernya. (mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.