Alexa Metrics

Meski Corona, Ganti Rugi 16 Bidang Lahan Proyek Tol Serbaraja Dibayarkan

Meski Corona, Ganti Rugi 16 Bidang Lahan Proyek Tol Serbaraja Dibayarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Himsar memberikan sambutan saat pemberian ganti rugi lahan proyek tol Serbaraja. Foto: Yasril Chaniago/INDOPOS

indopos.co.id – Di tengah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Serbaraja (Serpong-Balaraja) bersama TPT PUPR dan Bank Mandiri melakukan pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak proyek jalan bebas hambatan tersebut.

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi lahan proyek tol itu sebanyak 16 bidang, dengan luas 16.454 meter persegi dengan total nilai Rp39,94 miliar. Tentunya, pembayaran lahan proyek tol kepada warga yang digelar di Serpong, Kota Tangsel, Jumat (8/5/2020) itu, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelum masuk ruangan acara, setiap undangan diwajibkan dilakukan pengukuran suhu dan juga disiapkan masker, sarung tangan dan hand sanitizer. Lalu, setiap setiap tempat duduk warga pemilik lahan juga diatur jaraknya lebih dari satu meter sesuai protap social distancing dan physical distancing.

Pembayaran ganti rugi lahan yang terkena proyek tol Serbaraja itu dilakukan di tengha pandemi corona guna memastikan bahwa roda perekonomian warga tetap berjalan.

Pembayaran lahan terdampak proyek tol itu selain dihadiri jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel juga turut hadir Kabid Pengadaan Tanah Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten, Tim Pendamping Kejari Tangsel, unsur Kecamatan Serpong dan Kelurahan Cilenggang, Danramil Serpong, Kapolsek Serpong, Babinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Cilenggang.

Dalam sambutan saat pembukaan acara, secara lugas Kepala BPN Kota Tangsel Himsar menjelaskan mekanisme pengadaan tanah salah satu proyek jalan tol tersebut. Diantaranya, untuk besaran nilai ganti rugi tanah sepenuhnya kewenangan pihak Penilai Publik Independen yang tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Sedangkan terkait warga yang dikuasakan untuk mengambil ganti rugi, ujar Himsar juga, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Perpres 71 Tahun 2012 yakni Pasal 71 dan Pasal 98 Ayat 2 yang menyatakan pihak yang berhak hanya dapat menguasakan kepada seorang dalam hubungan darah ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak status perorangan atau pihak yang berhak lainnya.

”Di luar itu, kuasa untuk perorangan maka tim pelaksana tidak dapat mengakomodir. Jadi tidak ada kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran nilai ganti rugi sesuai ketentuan,” terangnya.

Karena itu, ujar Himsar lagi, maka pihak yang berhak dapat menyampaikan kepada pengadilan negeri setempat.

Selanjutnya, dijelaskan Himsar juga berdasarkan Pasal 86 Perpres 71 Tahun 2012, dimungkinkan dilakukan penitipan ganti kerugian bila pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besaran ganti rugi tidak menyampaikan keberatan ke pengadilan negeri atau tidak diketahui keberadaannya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Tangsel Siti Barokah menyampaikan kepada warga yang lahannya terdampak proyek kalau pihak kejaksaan membuka diri jadi tempat konsultasi jika ada yang tidak dimengerti atau kurang mengerti terkait pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.

”Tapi kami juga mengingatkan, warga yang lahannya terdampak proyek tol untuk menyelesaikan kewajibannya. Seperti pembayaran PBB, tunggakan listrik, dan tunggakan air bersih, sebelum ganti rugi lahannya diberikan,” terangnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan pembayaran ganti rugi kali ini sebanyak 16 bidang seluas 16.454 meter persegi dengan total nilai Rp39,94 miliar lebih itu dengan rincian, pembayaran untuk warga dengan luas 2.082  meter persegi denga nilai Rp23,55 miliar. Sedangkan sisanya, ganti rugi untuk aset pemerakarsa proyek dalam bentuk investasi seluas 1,43 hektare dengan nilai Rp16,39 miliar.

Dalam proses itu, ada dua warga yang hak ganti ruginya diserahkan langsung kepada yang berhak di kekediamannya masing-masing. Keduanya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya yakni H. Endi Harja Endi, 93, warga Pondok Jagung dan Ibu Erly, 71, warga Kelurahan Grogol, Jakarta Barat.

Pembayaran ke rumah keduanya untuk memastikan kalau uang ganti kerugian proyek lahan tol ini langsung disampaikan kepada yang berhak. Dalam acara itu, Himsar selaku ketua pelaksana pengadaan lahan atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih karena kesediaan warga Kelurahan Cilenggang menyerahkan asetnya untuk pembangunan Tol Serpong Balaraja.

Dia juga memastikan kepada pemilik lahan tidak ada kewajiban apapun kepada pihak manapun terkait penerimaan uang ganti rugi tersebut. ”Saya berpesan, agar uang ganti rugi digunakan secara bijak. Untuk hal-hal produktif. Jadi kalau sebelumnya berbentuk rumah maka harus jadi rumah. Uang ini juga bisa digunakan untuk usaha. Tapi jangan untuk hal-hal konsumtif,” terangnya.

Acara itu ditutup dengan doa yang dipimpin H. Abdul Rojak, Kepala Kantor Kemenenag Kota Tangsel yang juga merupakan salah satu anggota pelaksana pengadaan lahan proyek tol tersebut.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sunraizal memberikan apresiasi atas pembayaran ganti rugi di tengah pandemi corona yang dilakukan BPN Kota Tangsel tersebut. ”Bagus. Pembayaran ganti rugi saya apresiasi.  Agar dananya bisa di manfaatkan oleh warga yang berhak saat masa sulit Covid-19 ini,” terangnya.(yas/mdo)



Apa Pendapatmu?