Beroperasi Transportasi Umum Distorsi Keberhasilan PSBB

indopos.co.id – Beroperasinya transpostasi umum mendistorsi keberhasilan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan oleh sejumlah wilayah di Indonesia.
Baca Juga :
Hal tersebut menyusul dengan keluarnya kebijakan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19  tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan  Penanganan Covid 19  sebagai penjelasan teknis Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengedalian Transportasi Selama Mudik 1441 H, mendorong beroperasinya transportasi umum.
“Dikhawatirkan pelaksanaan di lapangan sulit dikendalikan. Karena itu surat edaran tersebut mendapat reaksi para kepala daerah yang bernada mencemaskan atas  keberhasilan pelaksanaan PSBB di daerahnya,” kata Bambang Istianto
Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies.
Dengan kelonggaran transportasi umum boleh beroperasi, disebutnya, bisa blunder dan kontra produktif terhadap pelaksanaan PSBB.
“Dengan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar para pelaksana kebijakan pemerintah pusat membuat galau para kepala daerah.
Seharusnya kebijakan itu terintegrasi dan komprehensif,” ujarnya.
Menurutnya, setiap kebijakan sektoral dan melibatkan sektor lainnya tentunya juga ada leading sektornya. Meskipun Kebijakan pemerintah dalam penanggulangann pandemik  virus Corona, leading sektornya  pada Gugus Tugas PP Covid-19.
Namun terkait dengan kebijakan transportasi memang menjadi dilematis. Sebab transportasi umum sangat tentan dengan terjadinya kerumunan dan kontak fisik tidak terhindarkan.
“Di lain pihak jika transportasi berhenti memang mematikan sektor lainya. Bahkan jika teransportasi berhenti maka kehidupan juga ikut mati. Karena itu kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua steak holder agar implementasi kebijakan tidak bingung,” pungkasnya. (yay)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.