HMS Center Minta Pemerintah Tidak Buru-Buru Longgarkan PSBB

indopos.co.id – Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah tidak buru-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan,” kata Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2020).

Pelonggaran PSBB ini agak aneh, karena berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif COBID-19 ini, belum ada petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi. Meski kurva penyebaran virus ini mulai melandai.

“Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antarlembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat kebingungan,” ujarnya.

Hardjuno menilai relaksasi ini harus dipertimbangkan pemerintah dalam menghadapi wabah virus ini. Apalagi kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat. Ia menilai relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah.

Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah belum mempunyai grand desain penanganan virus corona. “Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19,” ungkapnya.

Hardjuno Wiwoho yang menyebutkan relaksasi ini semacam karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk masuk Indonesia. “Ini kan jelas tidak adil. disatu sisi, aturan PSBB ini begitu ketat untuk rakyat sendiri, disisi lain justru longgar bagi orang asing,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB.

Hal ini penting agar tujuan utama utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. “Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemic virus Corona seperti China.

Ketegasan aparat sangat penting agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan. “Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB. Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun,” katanya.(ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.