Alexa Metrics

Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Konsisten Mengawal Pembayaran THR

Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Konsisten Mengawal Pembayaran THR Ketua Umum Pimpinan Pusat Percetakan Penerbitan dan Media Informasi SPSI Arnod Sihite (kiri) meminta pemerintah mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

indopos.co.id – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah diingatkan untuk konsisten mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja dan buruh. Adanya Posko pengaduan THR dari Kementerian Tenaga Kerja, juga diharapkan menjadi tempat aduan yang bisa diandalkan. Karena ada langkah tindak lanjut yang jelas atas setiap aduan yang masuk.

“Kita mendorong pemerintah melalui Dewan Pengawas Ketenagakerjaan untuk konsisten mengawal pembayaran THR ini,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Percetakan Penerbitan dan Media Informasi SPSI Arnod Sihite dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Adanya Posko Pengaduan THR oleh Kementerian Tenaga Kerja, kata dia, diharapkan menjadi tempat aduan yang bisa diandalkan oleh rekan-rekan para pekerja buruh di seluruh Indonesia.

“Bukan saja agar setiap aduan ditindaklanjuti tetapi juga bagaimana pemberian THR ini betul-betul harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Arnod yang juga anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit nasional tersebut.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh perusahaan. Maka tidak ada pilihan lain bagi pengusaha selain dari pada melaksanakan ketentuan tersebut.

“Termasuk pengusaha memiliki kewajiban memberikan THR keagamaan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan THR ini merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja buruh. Ini ketentuan yang tentu saja harus dilaksanakan dan tidak bisa dikecualikan,” tegas Arnod.

Dalam hal ini lanjut dia pekerja buruh juga bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pengawasan pemberian THR ini lebih efektif.

“Apalagi saat kondisi Covid-19 seperti saat ini, tentu saja para pekerja buruh membutuhkan pemasukan tambahan sehingga menopang daya beli sekaligus bisa merayakan Hari Raya ini dengan gembira dan bahagia,” pungkas Arnod.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020. Tak hanya di pusat, Posko-posko pengaduan THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.

“Posko pengaduan THR Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja buruh dan pengusaha mulai tanggal 11 Mei hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja (08.00 WIB s.d 15.30 WIB) secara daring (online) melalui www.kemnaker.go.id, ” pungkasnya.(mdo)



Apa Pendapatmu?