Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Sarat Kepentingan 

indopos.co.id – Pemerintah diwakili oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Badan Legislasi DPR tetap akan menggelar rapat Panja untuk membahas RUU Cipta Kerja besok (20/5/2020). Padahal saat ini anggota DPR sudah masuk Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.
Seharusnya masa reses dijadikan ajang untuk anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah yang diwakilinya guna menyerap aspirasi masyarakat. Bukan justru dipergunakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang ada di RUU Cipta Kerja.
Rapat Panja yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Legislasi DPR sejatinya tidak sesuai dengan Perintah Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan agar pembahasan RUU Cipta Kerja ini ditunda. Tujuannya untuk menjaring lebih banyak aspirasi dari masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja, jangan sampai merugikan masyarakat.
Baca Juga :
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi melihat masih berlanjutnya pembahasan menunjukan bahwa RUU Cipta Kerja sarat akan titipan dari beberapa pengusaha besar yang menginginkan agar RUU ini dapat segera selesai pembahasannya di DPR.
“Harusnya fokus kerja pemerintah saat ini adalah penanganan wabah COVID-19 serta DPR mengawasi penggunaan dana penangulangan dan recovery COVID-19. Pembahasan RUU Cipta Kerja belum ada urgensinya. Memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja semakin memperlihatkan saratnya muatan kepentingan dari penumpang gelap,” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
Ia menjelaskan, RUU Cipta Kerja banyak membahas lahan dengan status hak guna usaha (HGU) yang mana jika RUU ini disahkan maka perizinan lahan HGU dapat otomatis diperpanjang. Pengusaha batu bara, konglemerat pemilik kebun sawit dan konsesi lahan hutan tanaman industri akan dapat memperpanjang izinnya secara otomatis. “Pengusaha ini tentu menginginkan agar RUU Cipta Kerja dapat segera selesai. Garda terdepan RUU ini kartu prakerja dan Menko Airlangga ingin program ini segara diluncurkan,” ucapnya.
Saat ini pembahasan RUU Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seharusnya jika Airlangga patuh pada Presiden Jokowi maka ia dapat membuka komunikasi dengan DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Uchok berharap agar Presiden Jokowi juga tidak banyak mendengar masukan dari menterinya yang memiliki conflict of interest serta mafia-mafia yang ada di istana.
“Opini yang berkembang di masyarakat saat ini adalah menilai ucapan Presiden tidak konsisten. Ini membuat posisi Presiden Jokowi sulit. Apa lagi saat ini banyak kasus yang keluar kantor Menko Perekonomian seperti Kartu Prakerja. Sehingga RUU Cipta Kerja membuat tambahan beban bagi Pemerintahan Presiden Jokowi. Karena tidak mengikuti perintah atasannya menurut saya lebih baik Presiden Jokowi mencopot Airlangga. Omnibus Law tidak ada untungnya buat rakyat. Mohon Presiden Jokowi mengeluarkan surat resmi ke Ketua DPR agar pembahasan dihentikan, dan bukan hanya mengeluarkan instruksi di media sosial,” ujarnya.
Jika RUU Cipta Kerja ini tetap dibahas di DPR dan sampai lolos menjadi UU, masih ujar Uchok akan membuat rakyat semakin marah kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi Surat Presiden Jokowi perihal RUU Cipta Kerja sudah digugat oleh koalisi masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab RUU Cipta Kerja ini sebagai wujud penjajahan baru pemerintah kepada rakyatnya.
Sebelumnya, Sandiaga Salahuddin Uno dalam akun Instagram @sandiuno menilai saat ini tidak ada urgensinya untuk membahas RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini berharap kebijakan pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi penyebaran COVID-19.
“Kemarin saya conference call dengan 120 investor dunia yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia dan dalam proses untuk menanamkan modal di Indonesia, tidak ada satupun juga yang menyatakan mereka mengharapkan Omnibus Law ini bisa menjadi satu prioritas pada saat ini,” katanya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, para investor justru sedang menyoroti Perpu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Perpu 1 Tahun 2020 inilah yang berdampak langsung terhadap investasi di Indonesia, bukan RUU Cipta Kerja, karena Perpu tersebut mengandung insentif fiskal. (mdo)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.