Fokus Terhadap Gizi Anak di Tengah Pandemi Covid 19 

indopos.co.id – Pemerintah memprediksi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan Indonesia bisa naik. Dalam skenario terberat saat pandemi covid – 19, jumlah warga miskin diperkirakan bisa bertambah 3,78 juta orang dan pengangguran bertambah 5,23 juta orang.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut, dipastikan berdampak terhadap prevalensi stunting, yang merupakan prioritas program kerja pemerintah. Target pemerintah menurunkan stunting hingga 14% dinilai sulit dicapai apabila perhatian terhadap gizi anak di tengah masa pandemi Covid 19 ini berkurang.
Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyayangkan, perhatian pemerintah terhadap stunting dan gizi buruk yang teralihkan akibat Covid 19. “Yang harus disadari, stunting ini dampaknya 30 tahun mendatang. Saat dunia makin kompetitif, anak-anak yang hari ini tidak cukup gizinya akan semakin terbelakang,” ujar Agus.
Disebutkan Agus, penanganan stunting dan gizi buruk seharusnya tidak lantas terhenti akibat pandemi. Sebab dapat tetap dilakukan  melalui pemberian makanan tambahan (PMT) dan program bantuan pangan yang lebih tepat sasaran harus memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga.
“Sekarang di dalam bantuan pangan atau sembako, ada produk tinggi kandungan gula seperti susu kental manis. Ini kan tidak tepat diberikan kepada masyarakat apalagi nanti jadi konsumsi anak-anak. Jadi saya harap hindari memasukan makanan yang tidak baik untuk pertumbuhan,” tegas Agus Pambagio.
Senada dengan Agus, dokter anak Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A, MARS  mengakui sudah lumrah bagi masyarakat Indonesia menerima sembako berisi berbagai produk instan, termasuk susu kental manis. “Sekilas, bantuan ini terlihat meringankan masyarakat. Namun bila diperhatikan, bantuan untuk masyarakat dengan komposisi tersebut belum tentu meringankan beban keluarga,” ujar dokter anak yang akrab disapa Rachmat.
Dalam kesempatan yang sama, dokter Rachmat turut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dimasa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. “Pemerintah mengurangi pelayanan kesehatan dasar seperti posyandu, puskesmas dan poliklinik yang tentu saja mengurangi program-program upaya kesehatan masyarakat (UKM). UKM ini seharusnya nggak boleh berhenti karena menyangkut program prioritas, salah satunya adalah stunting. Bayangkan, sudah ada 8 juta orang stunting, dan angka ini yang akan kita hadapi usai pandemi. _Refocussing_ anggaran akibat pandemi seharusnya diluar program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.
Menjawab persoalan di atas, dr. RR. Dhian Probhoyekti SKM, MA, Direktur Gizi Masyarakat,Kemenkes RI mengatakan upaya penanganan stunting tetap dilakukan dengan protokol Covid 19. “Sosialisasi dan sebaran informasi melalui media sosial tetap dilakukan dan monitoring kesehatan dan gizi anak secara virtual. Selama ini kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pesan gizi seimbang yaitu pangan manis asin dan berlemak,”jelas Dhian.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya domainnya masalah kementerian kesehatan, ini melibatkan semua. Karena apa? Salah satu indikator terkena stunting itu kan karena adanya gizi yang sangat buruk. Adnya gizi yang kronis, gizi yang buruk dan itu juga terkait akses pangan. Karena ada keterbatasan akses pangan.” pungkas Anggota komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah. (mdo)

loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.