IPW Minta Polri Evaluasi Diri

indopos.co.id – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis diminta perlu mengevaluasi sikap dan perilaku, serta kinerja para Kapolda dan Kapolresnya agar benar benar professional, modern, dan terpercaya (Promoter). Sehingga kerusuhan dan kekacauan yang sedang di seluruh negara bagian Amerika Serikat (AS) tidak terjadi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.Pane dalam  menanggapi apa yang sedang terjadi di negara Paman Sam itu. Ia menilai, apa yang terjadi di AS, berpotensi juga terjadi di Indonesia saat ini. ”Kekacauan yang terjadi di AS saat ini adalah akibat sikap anggota polisi yang mengedepankan arogansi,” ujar Neta, di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Ia menjelaskan, kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis AS akibat ulah anggota polisi yang semena mena dan tidak mengindahkan hak asasi manusia. Sementara di Indonesia, kata Neta sikap polisi yang semena mena, arogan, melakukan krimialisasi, berpihak, tidak peka, dan mencederai rasa keadilan masyarakat sudah menjadi rahasia umum yang sering terjadi.

Menurut Neta, terjadinya krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemik COVID 19 harus benar-benar  diwaspadai Polri. Sebab krisis ini bisa menjadi krisis sosial dan politik. Ditegaskannya, jika dalam multi krisis ini jajaran Polri tidak promoter dan lebih mengedepankan arogansi, seperti apa yang dialami Goerge Floyd, bukan mustahil kekacauan seperti di AS akan terjadi di Indonesia.

”Apalagi persoalan di Indonesia sangat kompleks dan pelik. Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat ke IPW, terutama dari daerah, yang kemudian disampaikan ke elit elite kepolisian sering kali tidak cepat disikapi secara promoter. Padahal, sikap seperti ini bisa menjadi api dalam sekam yang memicu kekacauan seperti yang terjadi di tahun 1998,” beber Neta.

Ia menyontohkan, aksi teroris baru-baru ini yang membuat terbunuhnya anggota polisi di sebuah Polsek di Kalimantan Selatan menunjukkan betapa tidak promoter-nya Polri. ”Anggota polisi saja bisa terbunuh di kantornya, lantas apa yang bisa diharapkan masyarakat dari polisi dalam menjaga keamanan publik,” ungkap Neta.

Ironisnya, lanjut Neta, dalam kasus ini hanya kapolres-nya yang dicopot, sementara kapolda-nya tidak tersentuh hukuman. ”Padahal, peristiwa itu terjadi akibat tidak berjalannya sistem deteksi dini dan lemahnya kinerja intelijen yang dibangun kapolda hingga teroris bisa mengobok obok kantor polisi,” kata Neta.

Dilanjutkan Neta, saat ini sudah saatnya Kapolri mengevaluasi sikap perilaku dan kinerja para kapolda dan kapolres. Terutama, yang mengkriminalisasi hak hak ulayat atau mengkriminalisasi pengusaha lokal. Apalagi dengan tujuan tertentu atau diperalat pihak tertentu untuk mencederai rasa keadilan publik.

”Yang tidak becus bekerja secara promoter harus dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam ’kotak.’ Kalau perlu kotaknya digembok tiga. Karena polisi seperti itu tidak pantas menjadi pimpinan kepolisian dan hanya akan menjadi benalu buat masyarakat maupun polri,” pungkas Neta. (ind)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.