Miliki TSS Selat Sunda dan Lombok, Indonesia Siap Layani Masyarakat Maritim Dunia

indopos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan sejumlah persiapan menuju pemberlakuan Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Yakni mulai dari aspek kenavigasian juga dalam hal penegakan hukum. Adapun TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok segera diimplementasikan mulai 1 Juli 2020.

“Indonesia siap mengimplementasikan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca Juga :

Sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura. Namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya. Mengingat dimiliki oleh tiga negara.

Sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh International Maritime Organization (IMO). Dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

Baca Juga :

Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menggelar Latihan Patroli Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan yaitu kegiatan Table Top Exercise.

“Kegiatan table top exercise ini dilaksanakan untuk merancang komunikasi dan pergerakan Kapal Negara. Dan Latihan Patroli Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas dengan Kapal Patroli KPLP yang rencananya akan dilaksanakan di Selat Sunda pada 23 Juni 2020 dan Apel kesiapan/Latihan Basah pada 27 Juni 2020,” jelas Agus.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberi pembekalan bagi personel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Terutama ABK Kapal Negara Patroli dan Petugas VTS agar memahami mekanisme proses perencanaan Operasi Patroli dan Penegakan Hukum di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok.

Serta koordinasi yang sistematis dan terpadu baik internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun antar instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KPLP juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli dan Penegakan Hukum di bidang keselamatan berlalu lintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok dengan menurunkan Kapal Patroli KPLP beserta personilnya.

Selain dari hal penegakan hukum, Ditjen Perhubungan Laut juga menyiapkan dari aspek kenavigasian, seperti kesiapan Sarana dan Prasarana Vessel Traffic Service (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS serta penyiapan Navigation Guideline.

Direktorat Kenavigasian juga menyosialisasikan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, serta penyebaran informasi baik melalui AIS Broadcast dan SMS Blast yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Dengan demikian, Indonesia siap melayani masyarakat maritim dunia saat implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli 2020. Dan ini merupakan peran aktif dan sumbangsih nyata Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.