Alexa Metrics

Lebih Baik Batalkan Saja, RUU HIP Dinilai Merusak Tatanan yang Sudah Disepakati

Lebih Baik Batalkan Saja, RUU HIP Dinilai Merusak Tatanan yang Sudah Disepakati Ilustrasi RUU HIP

indopos.co.id – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) membuat gaduh di masyarakat. RUU ini dinilai mengusik tatanan yang sudah disepakati bersama.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi meminta DPR RI membatalkan pembahasan RUU HIP agar membuat kondisi masyarakat nyaman dan aman setelah muncul penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

’’Lembaga legislatif harus sensitif terhadap aspirasi publik. Alangkah lebih baik jika dibatalkan saja RUU HIP. DPR RI sampikan kepada publik bahwa RUU ini didrop, ini akan membuat masyarakat tenang, adem, nyaman, dan aman,’’ kata Aboe Bakar saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (18/6).

Berbagai elemen dan kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan dengan lantang atas RUU tersebut, kata Aboe Bakar, DPR harus mendengarkan dengan baik, kemudian merespons secara bijak.

Menurut dia, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus memahami bahwa RUU HIP banyak menimbulkan problematika di tengah masyarakat, bukan sekadar perdebatan, melainkan sudah terjadi penolakan.

“Apa jadinya kalau anggota DPR tidak mendengarkan masukan publik karena mayoritas sudah melakukan penolakan, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan veteran TNI. Jangan sampai publik melihat DPR tidak mewakili suara mereka,” katanya menegaskan.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tagihan listrik yang melonjak.

Untuk mengurangi gejolak dan menimbulkan dampak positif di tengah masyarakat, menurut Aboe Bakar, lebih baik DPR RI membatalkan pembahasan RUU HIP.

Menanggapi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat untuk menegakkan aturan dan mekanisme terkait dengan RUU HIP.
Karena itu, kata Aziz Syamsuddin, pimpinan DPR telah sepakat untuk mengembalikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang akan melakukan harmonisasi secara mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

MUI Apresiasi

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengapresiasi pemerintah yang meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP.

’’Kami mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah tegas pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP dan mengembalikan RUU tersebut kepada DPR RI sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu dengan semua elemen masyarakat,’’ kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6).

Dia mengatakan langkah pemerintah itu sudah tepat karena RUU HIP adalah inisiatif DPR sehingga pemerintah tidak bisa mencabut atau membatalkannya.

Zainut mengatakan hak untuk membuat regulasi adalah berada di tangan DPR bersama pemerintah. Namun seharusnya setiap undang-undang yang akan dibahas dilakukan dengan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu agar publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas.

Dengan demikian, kata dia, publik terbuka untuk memberikan koreksi dan masukan sehingga merasa dilibatkan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan itulah sesungguhnya esensi dari negara demokrasi.

“Dengan dikembalikannya RUU HIP ke DPR RI, kami mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik,” kata wakil Menteri Agama.

Dia mengajak setiap unsur bangsa untuk mengonsentrasikan pikiran dan perhatian ke DPR RI untuk membangun komunikasi dan dialog secara konstruktif dan persuasif agar ditemukan solusi yang lebih maslahat untuk kepentingan umat dan bangsa.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyayangkan kinerja partai politik yang mengusung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Ada bentuk kekecewaan, kritik terhadap parpol yang telah mengusulkan. Agar jangan diulang, jangan membentuk undang-undang apapun yang menimbulkan pertentangan, perpecahan-perpecahan, merugikan masyarakat dan mengusik nilai dasar yang telah disepakati,” kata Din dalam webinar yang dipantau dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ormas Islam, ormas nonkeagamaan dan akademisi juga sudah menyatakan penolakan RUU HIP yang dianggap justru mereduksi Pancasila yang telah ada.
Din mengatakan unsur-unsur di MUI memiliki sikap dasar yang sama agar pembahasan RUU HIP benar-benar dihentikan bukan hanya ditunda sementara waktu.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu mengatakan desakan penghentian RUU HIP itu sudah merupakan solusi jalan tengah karena undang-undang yang ada tentang Pancasila sudah merupakan representasi moderasi di antara elemen bangsa yang beragam.

“Karena jalan tengah ini menyelematkan bangsa negara dari pertentangan, perpecahan. Ada penegasan kita berpegang teguh terhadap NKRI untuk Pancasila yang kita kawal,” katanya.
Wakil Ketua Wantim Majelis Ulama Indonesia Azyumardi Azra mengatakan MUI sifatnya mengawal jalannya ketatanegaraan, termasuk terkait perkembangan RUU HIP.

“Kami sikapnya mengawal. Tetap memiliki kewajiban mengawal pernyataan Wapres semalam soal pembahasan UU HIP ini ditunda. Kita ingin tidak hanya ditunda tapi dihentikan secara permanen. Maka kita harus mengawal, melihat, mencermati,” kata dia.

Azyu mengatakan unsur masyarakat harus terus mengawal karena ada kecenderungan sejumlah regulasi tetap jalan pembahasannya secara diam-diam saat tidak ada kawalan. Beberapa contoh kerugian dari tidak ada kawalan itu seperti terbitnya sejumlah UU bermasalah seperti UU Minerba, UU KPK dan UU lainnya. (ant/aen)



Apa Pendapatmu?