Di Balik PDIP Jadi Pengusul RUU HIP

Sebenarnya Tak Ingin Berbenturan dengan Islam

indopos.co.id – PDI Perjuangan menjadi salah satu partai politik pengusul RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Apa alasan partai ini memilih berbenturan dengan umat Islam yang kencang menolak RUU tersebut? Berikut petikan wawancara INDOPOS dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah via WhatsApp (WA), Kamis (18/6).

Apa sikap PDIP terhadap RUU HIP?
PDI Perjuangan sangat mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP. Sekali lagi, PDI Perjuangan menghormati dan mendukung sikap pemerintah yang telah menunda sementara waktu pembahasannya RUU HIP bersama DPR untuk lebih dahulu mendengarkan berbagai pandangan, pemikiran, dan aspirasi publik yang berkembang terutama dari ormas-ormas keagamaan seperti MUI, PBNU, dan PP Muhamadiyah.

Pemerintah finalisasinya menunda. Ini menggambarkan apa?
Sikap pemerintah seperti itu menggambarkan bahwa pemerintah mau mendengar dan menjadikan aspirasi masyarakat luas sebagai sumber pengambilan kebijakan. Hal ini mencerminkan prinsip negara hukum demokrasi dipegang teguh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cara PDIP mengaplikasikan dukungan kepada pemerintah dan terlebih sebagai parpol pengusung Presiden Jokowi seperti apa?
PDI Perjuangan mengajak segenap komponen bangsa, baik DPR, pemerintah dan parpol untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk mencari titik temu di antara berbagai pandangan di tengah masyarakat kita tentang pentingnya dihadirkan sebuah UU yang dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas negara untuk membangun mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila.

Baca Juga :

Megawati Tak Mau Dibilang Komunis

Sebenarnya perlukah RUU HIP ini menjadi UU?
PDI Perjuangan berpandangan bahwa RUU HIP ini diperlukan hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk benar-benar mengembalikan ideologi Pancasila dapat menjadi ideologi yang hidup dan dapat bekerja di tengah-tengah bangsanya sendiri serta dapat melindungi dan membentengi rakyat dan bangsa Indonesia dari ancaman bekerjanya kembali ideologi komunisme, liberalisme atau kapitalisme dan ekstremisme keagamaan apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Apa harapan baru PDI P dengan ditundanya pembahasan RUU HIP?
PDI Perjuangan beharap dan berdoa agar RUU HIP ini kelak akan menjadi undang-undang instrumental yang dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menginternalisasi dan pembumian Pancasila ke dalam alam pikir dan perasaan kebatinan masyarakat Indonesia serta menjadi panduan penyusunan berbagai macam peraturan perundang-undangan, panduan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah, panduan mengembangkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi serta panduan kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya.

Baca Juga :

Dituduh Anggota PKI, Megawati Mengaku Kesal

Apa alasannya kelak harus menjadi undang-undang instrumental?
PDI Perjuangan berkeyakinan kuat bahwa sebagai ideologi yang telah mempersatukan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini, Pancasila akan mampu menjadi bintang pemimpin yang akan mengarahkan segenap pemikiran dan energi bangsa untuk bersatu dan menghasilkan konsensus bersama untuk menggerakkan kembali kehidupan ber-Pancasila melalui kehadiran UU HIP. Hal-hal mengenai berbagai macam perbedaan pemikiran, pandangan, dan sikap yang ada, dapat mencapai titik temu atau kalimatunsawa dengan jalan musyawarah mufakat.

Saat mengusulkan RUU HIP, apakah tidak khawatir nantinya berbenturan dengan umat Islam?
Sebenarnya tidak begitu, PDI Perjuangan ingin RUU HIP tidak hanya memuat ketentuan tentang larangan penyebaran komunisme, tetapi juga kapitalisme-liberalisme serta paham ekstrem keagamaan. Liberalisme dan paham ekstrem atau radikalisme keagamaan dinilai juga bertentangan dengan Pancasila. Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus. Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan.

Seperti apa konkretnya ekstrem keagamaan itu?
Paham ekstrem keagamaan yang dimaksud bukan berarti partainya ingin membatasi ajaran agama tertentu. Berkaca dari kasus Islamic State Iraq Syria (ISIS), paham demikian yang perlu ditentang karena tidak sesuai Pancasila dan berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa. Untuk benar-benar mengembalikan ideologi Pancasila dapat menjadi ideologi yang hidup dan dapat bekerja di tengah-tengah bangsanya sendiri.

Terkait Trisila dan Ekasila apakah bisa jabarkan?

Secara legal formal kenegaraan yang diterima bangsa Indonesia hanya Pancasila. Tidak ada nama lain. Bukan trisila dan ekasila. PDI Perjuangan jelas membantah bila fraksinya yang memasuki ketentuan itu dalam Pasal 7 RUU HIP, sebab pasal itu baru muncul di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jadi itu adalah usul anggota Baleg dari fraksi parpol di luar PDI Perjuangan. Untuk alasan etis saya tidak mau menyebutkan siapa pengusulnya. Yang pasti bukan dari fraksi kami. Bila dirunut dari sejarah, pada sidang 1 Juni 1945, Bung Karno menawarkan tiga skema, yakni Pancasila, trisila dan ekasila. Namun, yang diterima dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan tim sembilan adalah Pancasila. Tim sembilan dipimpin Soekarno dan beranggotakan Mohammad hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo dan Abdul Wahid Hasjim.

Sayapun tidak setuju Pancasila sebagai falsafah negara diturunkan menjadi norma biasa. Itu sama saja dengan menurunkan derajat bangsa. Oleh karena itu, memasukkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak, metalegal dan metayuridis ke dalam sebuah norma adalah tindakan men-down grade nilai Pancasila itu sendiri. (aen)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.